Bekasi Minta Pemerintah Pusat Tambah Gerbang Tol di Bekasi Barat
Jum'at, 26 November 2004 | 11:55 WIB
TEMPO Interaktif, Bekasi: Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi meminta Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menambah gerbang di pintu tol Bekasi Barat. Pasalnya, setelah paket proyek Bekasi Flyover (BFO) dan u turn (jalur balik) di Jalan Ahmad Yani selesai, malah terjadi penumpukan kendaaan di tol menuju ke luar pintu tol itu.
Penumpukan kendaraan ini, kata Kepala Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Bekasi, Tri Adhianto mengakibatkan terhambatnya langkah pemerintah pusat menggerakkan roda perekonomian dengan membangun jaringan jalan atau infrastruktur lainnya. "Kalau pintu tol menuju Kota Bekasi sudah terjadi penumpukan sampai lama begitu, tentunya orang tidak nyaman pergi ke Bekasi. Pengaruhnya juga akan mengurangi daya tarik daerah. Misalnya untuk menanamkan investasi. Soal jalan ini menjadi daya tarik kuat bagi pengembangan ekonomi daerah," katanya kepada Tempo, Jumat (26/11).
Paket BFO 1,8 kilometer di Jalan Ahmad Yani dan pembangunan u turn untuk melancarkan arus kendaraan menuju pintu tol Bekasi Barat memang hampir mencapai target mengatasi kesemrawutan. "Sekarang yang dilakukan baru untuk pintu masuk. Tetapi penanganan arus keluar kan belum ada," tutur Tri.
Selama ini, dari Kota Bekasi maupun sebagian daerah di perbatasan Bekasi, pintu gerbang alternatif untuk menuju ke Jakarta atau Cikampek adalah pintu Bekasi Barat, selain pintu tol Bekasi Timur. Dari catatan yang diperoleh di Dishub, selama 24 jam, di pintu Bekasi Barat digunakan sekitar 65 ribu kendaraan. Sedangkan jumlah kendaran yang setiap hari memanfaatkan pintu tol Bekasi Timur sebanyak 40 ribu buah kendaraan. "Itu baru kendaraan nomor satu atau pribadi, belum kendaraan kelas dua dan kendaraan angkutan massal, kontainer dan kendaraan jenis lainnya," ujar Tri.
Volume kendaraan itu, selama ini tidak tertampung di gerbang tol Bekasi Barat yang 10 buah sehingga penumpukan tidak pernah betul-betul teratasi. Untuk mengatasinya, dilakukan sistem buka tutup. "Pagi hari tujuh pintu untuk masuk 3 keluar. Dan sore akan diubah sebaliknya," jelas Tri.
Sedangkan untuk pintu gerbang Bekasi Timur tidak menjadi persoalan. Sebab, dengan adanya tujuh buah pintu gerbang, yang terdiri tiga buah untuk keluar ke Cikampek dan untuk masuk ke Jakarta ada empat buah. "Kondisi transportasi di Kota Bekasi bakal makin teratur apabila ada penambahan di Barat," kata dia. "Dibutuhkan tidak lima atau enam buah gerbang tol lagi," tambahnya.
Pemkot Bekasi juga menyadari kesulitan pemerintah pusat untuk menambah gerbang di pintu tol Bekasi Barat. Sebab, di daerah sekitarnya sudah terdapat sejumlah pagar bangunan, seperti milik pengembang Mall Metropolitan Bekasi. "Kendala yang akan dihadapi nanti adalah soal lahan," ujar Tri.
Jika memang itu kendalanya, pemerintah kota sudah siap menyediakan lahan, misalnya di lahan kosong di dekat jalur tol Jakarta Cikampek, persisnya di dekat lokasi pembangunan u turn. "Menurut saya pintu keluar itu harus dibikin lagi dekat jalan Ahmad Yani," kata Tri.
Tri mengatakan, apabila permintaan pemkot Bekasi ini direalisasikan pemerintah pusat, dipastikan penumpukan kendaraan akan teratasi.
Selain penambahan pintu gerbang, Dishub juga memiliki konsep membangun jalur jalur masuk (ramp of on) di dekat Kampus Unisma '45. "Jadi, dibikin gerbang khusus ke Jakarta. Kita juga sudah memiliki gambar pintu yang khusus ke arah Jakarta, sehingga kendaraan tidak terkonsentrasi di dua pintu di timur dan barat itu," ujar Tri.
Saat ini, pemerintah pusat dalam waktu dekat akan merealisasikan pembangunan jalur masuk untuk mengurangi penumpukan di sekiar jalur jalan Kali Malang-Tambun di sekiar kawasan Kota Legenda, Tambun. "Kita mendengar di daerah Legenda sana nanti akan ada pintu masuk," tutur dia.
Siswanto - Tempo
