"Anggaran Bagi Wartawan Bentuk Pembungkaman"

Selasa, 21 Desember 2004 | 16:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi A (Anggaran) DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana Syaugie dari Fraksi PKS menilai, alokasi anggaran Biro Humas dan Protokoler DKI Jakarta bagi wartawan balai kota, dianggap sebagai pembungkaman wartawan dalam pemberitaan di media massa.

"Anggaran itu merupakan kooptasi (pembungkaman) terhadap wartawan-wartawan media massa," kata Rois Hadayana Syaugie di DPRD Jakarta, Selasa (21/12). Menurut dia, tidak benar jika seorang wartawan dalam menjalan tugasnya (peliputan) mendapat anggaran dari nara sumber. "Kami khawatir independensi wartawan tidak terjaga," katanya.

Akibatnya, menurut Hadayana, wartawan hanya akan menyuarakan kepentingan-kepentingan tertentu. "Mereka tidak berhak mendapatkan itu (uang), karena wartawan sudah mendapat gaji dari perusahaan," katanya bersemangat.

Komisi A, kata Rois, akan segera membahas anggaran tersebut dengan pihak terkait, yaitu Biro Humas dan Protokoler DPRD. Menurut rencana, rapat akan berlangsung besok. "Kami akan pangkas anggaran itu," katanya.

Sekretaris Fraksi PKS Selamat Nurdin juga mendukung langkah Komisi A tersebut. Pasalnya, dengan adanya alokasi anggaran bagi wartawan, dapat mempengaruhi obyektivitas wartawan dalam peliputan berita.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ahmad Heryawan menambahkan, akan segera mengkritisi anggaran dari Biro Humas dan Protokoler tersebut. Anggaran untuk wartawan tersebut justru memperburuk citra wartawan sendiri.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokoler DPRD DKI Jakarta Catur Laswanto membantah adanya alokasi anggaran untuk wartawan balaikota. "Tidak ada anggaran untuk wartawan, yang ada hanya untuk penerbitan Media Jaya," katanya. Namun, Catur menyatakan, anggaran yang dialokasikan untuk keperluan peliputan media massa ditujukan untuk menyamakan persepsi antara wartawan dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Seperti diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2005, Biro Humas dan Protokoler mengusulkan anggaran kegiatan peliputan media massa sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran yang sama juga diusulkan untuk kegiatan wawancara dan dialog media massa.

Selain itu, biro ini juga mengusulkan anggaran kegiatan kemitraan untuk wartawan balaikota Rp 150 juta untuk dua kali kegiatan dengan jumlah wartawan 70 orang, sehingga total anggaran yang diusulkan 2005 sekitar Rp 35,58 miliar.

Suryani Ika Sari-Tempo