Pembangunan Hunian Kelas Atas Over Kapasitas

Kamis, 23 Desember 2004 | 18:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyediaan perumahan pihak swasta bagi kalangan menengah atas di wilayah Jakarta saat ini dinilai telah melampaui kebutuhan. Di sisi lain kebutuhan perumahan untuk kalangan menengah justru dinilai hampir 0 persen. "Akibatnya bayak apartemen dan perumahan mewah banyak yang kosong," ujar Hari Sasongko, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, disela diskusi tentang Rumah Susun di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (23/12).

Menurut Hari saat ini para pengembang memang cenderung membangun hunian kelas atas. Diperkirakan karena di kelas ini lebih menguntungkan, dibanding rumah kalangan menengah atau bawah. Seperti terlihat mulai menjamurnya apartemen-apartemen di pelosok Jakarta. Pembangunan hunian oleh pasar untuk kalangan atas ini pertahunan mencapai 6000 unit. Jumlah ini dinilai telah melampaui kebutuhan yang ada.

Sementara pembangunan hunian untuk kalangan menengah di Jakarta justru hampir tidak ada sama sekali. Padahal kebutuhan hunian untuk kalangan menengah ini mencapai 12.000 unit pertahun. "Oleh karena kita berharap para pengusaha mau mengalihkan alokai pembangunan ke sektor hunian untuk kalangan menengah," katanya.

Sebenarnya menurut Hari, kebutuhan perumahan tertinggi justru untuk kalangan bawah. Terutama untuk lingkungan kumuh. Sesuai data tahun 2001 kebutuhan hunian untuk kalangan bawah mencapai 181.000 unit, yang terdiri dari kawasan kumuh berat sebanyak 21.000 unit dan sisanya golongan kumuh sedang dan ringan. Untuk penangan kawasan kumuh sedang dan ringan menurut Hari pihak pemerintah daerah, melakukan penanganan dengan program

Kemampuan anggaran Pemerintah DKI Jakarta tahun 2005 untuk pembangunan perumahan hanya 1600 unit. Sementara kebutuhan perumahan di wilayah ibu kota ini mencapai 3.360 unit pertahun. Menurut Hari pihaknya berharap pihak swasta juga mau berpartisipasi untuk menyediakan hunian untuk, kalangan menengah ke bawah. Diakui Hari, kesulitan pemerintah untuk menyediakan Hunian terutama rumah susun bagi masyarakat adalah masalah lahan. Selain harga yang tinggi juga seringkali berhadapan dengan masalah persengketaan tanah. Oleh karena itu pihaknya berharap BPN segera melakukan konsolidasi pertanahan.

Adanya kendala tersebut,menurut Hari pemda ke depan menargetkan penyediaan hunian akan diarahkan 40 persen hunian rumah susun dan 60 persen perumahan biasa. "Untuk saat ini baru 30 persen rusun 70 persen rumah biasa," katanya. Selain itu pemecahan penyediaan hunian terutama untuk kalangan bawah juga tidak bisa bertumpu seluruhnya kepada pemda, sehingga diharapkan peran swasta.

Ramidi-Tempo