Mahasiswa dan DPRD Bekasi Tolak Kenaikan BBM

Senin, 27 Desember 2004 | 15:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sedikitnya 600 Mahasiswa Bekasi berunjukrasa di gedung DPRD Kota dan DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga meminta pengungkapan kasus korupsi di Kejari Bekasi. Aksi itu didukung seluruh fraksi di DPRD yang lantas meneken kontrak politik penolakan kenaikan harga dan pengungkapan korupsi.

Di DPRD Kota Bekasi, sedikitnya 300 mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Bani Saleh Bekasi melakukan aksi longmarch dan berorasi bersama dengan anggota dewan. Sedangkan di DPRD Kabupaten, sedikitnya 300 mahasiswa juga beraksi mengangkat isu naiknya BBM dan korupsi.

Di Kota Bekasi, peserta aksi datang dengan berjalan kaki dari kampus di Jalan M Hasibuan no 68 Bekasi menuju gedung Dewan di Jalan Chairil Anwar. Sepanjang jalan, mereka berorasi meneriakan yel-yel penolakan kenaikan harga BBM dan mendesak dewan mendorong Kejaksaan Negeri Bekasi menuntaskan kasus korupsi oleh pejabat pemerintah Kota Bekasi.

Meski aksi itu sempat membuat penumpukan arus kendaraan di perempatan-perempatan lalu lalu lintas, nampaknya masyarakat Bekasi ikut mendukung isi yang dibawa oleh para demonstran. Warga yang berada di pinggir jalan juga berteriak-teriak mengepalkan tangan mendukung supaya pemerintah menanggapi keluhan soal naiknya harga BBM.

Di pelataran gedung wakil rakyat, ratusan demonstran langsung berorasi. Mereka juga menggelar sepanduk-spanduk berisikan tuntutan supaya pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Selain itu, poster-poster yang dibawa para demonstran juga mengatakan, Pertamina ladang korupsi terbesar di Indonesia.

Selain isu korupsi nasional, para demonstran juga mengusung kasus-kasus korupsi, terutama di Kota Bekasi yang dilakukan oleh para pejabat dewan sebelumnya, dinas di pemkot Bekasi. Mereka menilai, selama ini kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke kejari hanya dipetieskan begitu saja karena sudah disuap.

Koordinator Lapangan, Deddy mengungkakan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM dengan dalih menutupi kekurangan anggaran negara adalah kebijakan yang sangat menyusahkan warga. "Kebijakan itu jelas berdampak pada kenaikan seperti sembako, transportasi," kata Deddy.

Seharusnya, kata Deddy, yang bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan anggaran adalah para koruptor karena yang banyak mengeruk uang negara. Kemudian, BUMN, PT Pertamina yang mengaku mengalami kerugian malah sudah menaikkan harga jual gas, Pertamax dan pertamax plus dengan alas an tidak disubsidi.

Aksi yang dilakukan di depan gedung DPRD Kota itu juga diikuti oleh perwakilan seluruh fraksi. Para wakil rakyat juga ikut bernyanyi dan meneriakkan yel-yel penolakan kenaikan BBM dan mendukung gerakan para mahasiswa menuntut kejaksaan negeri Bekasi menuntaskan kasus-kasus korupsi.

Di tengah hari, dibawah teriknya matahari, para demonstran mengeluarkan semacam berkas yang berisi poin-poin kontrak politik dengan dewan untuk tetap konsisten pada jalur penegakkan hukum. Dalam beberapa poin itu, yang menonjol, selain penuntasan korupsi juga rekomendasi penolakan kenaikan BBM.

Isi kontrak politik itu antara lain, satu, menolak kebijakan kenaikan BBM. Kedua, DPRD Kota Bekasi akan mendorong pengusutan kasus korupsi yang merugikan masyarkat Bekasi dan masyarakat Indonesia. Tiga, mendesak dan merekomendasikan tuntutan itu ke pusat. Empat, mendesak aparat hokum untuk berpihak ke warga, bukan ke pejabat korup.

Kontrak politik yang dikeluarkan mahasiswa itu diberikan ke anggota dewan. Para anggota dewan yang mendukung aksi mahasiswa itu, tanpa tawar-menawar langsung menandatanganinya. "Kami mendukung aksi mahasiswa dan berjanji untuk mendorong Kejari, mendesak pusat mempertimbangkan kenaikan BBM," kata Muhammad Affandy.

Muhammad Affandy, sekretaris Komisi B DPRD Kota Bekasi ini mengatakan, tuntutan mahasiswa itu merupakan akumulasi permasalahan yang dialami warga Bekasi, dan seluruh warga negara Indonesia. "Melalui Pansus dan Panmus dari seluruh fraksi DPRD Kota, kami akan dorong Kejari dan Pusat untuk merespon masalah ini," kata Affandy.

Selain itu, dewan, kata Affandy, juga mendesak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk melakukan perhitungan-perhitungan dampak kenaikan BBM. Sebab, kenaikan itu tanpa pengontrolan yang jelas dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mengeruk keuntungan. "Kalau BBM, Apa dampaknya, apa semua harus naik," kata sekretaris Fraksi PAN itu.

Selamat Siahaan dari Komisi D juga mendukung aksi mahasiswa untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang kini dipetieskan Kejari Bekasi. "Kami melalui Panmus dan Pansus akan desak pemerintah pusat dan Kejari untuk mengusut tuntas kasus-kasus itu, kami akan mendorong, itu janji kami," ujar Selamat dari Fraksi Demokrat.

Siswanto-Tempo