Metro

Proyek Pusat Agribisnis Bogor Ditunda
Selasa, 04 Januari 2005 | 05:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Proyek pembangunan Pusat Agribisnis Bogor yang didirikan di atas tanah kampus Institut Pertanian Bogor seluas 4,5 hektare, akhirnya direkomendasikan untuk ditinjau dan dihentikan sementara.

Rekomendasi itu tertuang dalam laporan tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang dan laporan dewan audit hasil audit atestasi kantor akuntan publik.

Dua berkas laporan yang diperoleh Tempo Senin (1/3) berisi sejumlah hasil pengkajian, saran, dan rekomendasi terhadap proyek tersebut.

Tim pengkajian terdiri dari 21 orang yang berasal dari rektor, Wakil Rektor II IPB, Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, serta Majelis Wali Amanah.

Tim juga terdiri para ahli seperti bidang pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan, pembiayaan, pencitraan, pengembangan usaha, teknik arsitek, dan bidang manajemen.

Laporan pertama merupakan hasil audit atestasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman dan Rekan serta Dewan Audit IPB diserahkan ke Majelis Wali Amanah. Auditor independen ini melakukan menyerahkan hasil auditnya pada November 2004.

Proses pengkajian dilakukan melalui pertemuan intensif dan peninjauan selama dua bulan, yang hasilnya ada delapan rekomendasi.

Pertama, perlu proses ulang konsep bisnis Pusat Agrobisnis Bogor dengan mempertimbangkan kompetensi inti IPB, potensi natural dari bangunan historis yang ada, dan perolehan nilai tambah bagi IPB. Kedua, perlu jasa konsultan hukum untuk kepentingan IPB secara menyeluruh. Ketiga, perlu pemenuhan semua persyaratan/prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dari seluruh instansi terkait.

Keempat, perlu dilakukan penelaahan/pengkajian terhadap perjanjian yang saat ini berjalan. Kelima, perlu dilakukan renegoisasi terhadap perjanjian kerja sama operasionalyang ada untuk menghindari terjadinya kerugian bagi IPB maupun mencegah terjadinya perselisihan pada masa yang akan datang.

Keenam, perlu penghentian pekerjaan secara total selama proses renegoisasi dilakukan. Ketujuh, perlu dilakukan pembatalan KSO apabila upaya renegoisasi tidak dapat dilakukan atau tidak mencapai kesepakatan, rekomendasi ini merupakan satu kesatuan yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh.

Ketika dimintai konfirmasi soal laporan pengkajian itu, Rektor IPB Prof Achmad Ansor Matjjik membenarkan telah menerima laporan dari tiga tim yang mengkaji ulang proyek tersebut, yakni Tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB, Dewan Audit IPB, serta dari Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman dan Rekan.

Dari ketiga laporan tersebut ada kesamaan rekomendasi untuk melakukan renegoisasi proyek, terutama pada perjanjian kerja sama operasional yang masih dinilai merugikan IPB.

”Hasil laporan ketiga tim ini semuanya masuk ke Majelis Wali Amanat, kemudian mereka membentuk tim kelompok kerja untuk membahasnya. Setelah itu baru diserahkan ke saya untuk ditindaklanjuti,” kata Matjjik.

Menurut Mattjik, proses renegoisasi akan dilakukan bersama pengembang. “Jika memang renegoisasi tidak berhasil, ada kemungkinan proyek ini tidak akan diteruskan,” katanya.

Deffan Purnama - Tempo