KPUD Minta Dana Pemilihan Wali Kota Segera Dicairkan

Senin, 28 Februari 2005 | 20:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok meminta Pemerintah Kota Depok segera mencairkan dana Rp 10 miliar untuk pemilihan langsung wali kota Depok Juni mendatang. Jika tidak, menurut komisi itu, banyak tahapan pemilihan yang bakal tertunda.

"Waktu persiapan semakin menyempit. Banyak agenda yang terpaksa kami tunda," kata Ketua KPUD Depok, Zulfadli, Senin (28/2).

Meski dana belum turun, Senin hingga Jumat pekan ini, KPUD mulai menyeleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Agar kegiatan tetap jalan, dana sosialisasi untuk spanduk dan selebaran dibayar belakangan. "Ya, kami terpksa ngutang dulu," kata Zulfadli.

Zulfadli berharap dana bisa cair awal Maret. KPUD pun meminta DPRD Depok mengusahakan percepatan turunnya dana itu. "Bagaimana pun caranya," kata Zulfadli.

Wakil Ketua DPRD Depok, Amri Yusra, mengatakan akan mendesak Pemerintah Kota Depok untuk segera mengeluarkan dana itu. "Kami akan temui pemerintah untuk menanyakan persoalan terhambatnya dana itu," kata Amri. DPRD juga akan menyertakan tim audit yang mendampingi KPUD untuk mengawasi penggunaan dana itu.

Dalam waktu dekat, kata Amri, DPRD pun akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memantau pelaksanaan pemilihan langsung itu. DPRD juga akan membentuk panitia pengawas (panwas) pemilihan wali kota. Idealnya, menurut Amri, KPUD baru bisa bekerja setelah panwas terbentuk. "Tapi, karena kondisinya tidak memungkinkan, proses seleksi PPK yang dilakukan KPUD bisa kami maklumi," kata Amri.

Amri meminta para camat yang ditugaskan menunjuk tiga orang dalam tim seleksi PPK bersifat obyektif. Sehingga, kata Amri, tim yang terpilih bisa independen dan bisa dipercaya. "Jangan sampai jadi sumber konflik. Misalnya, jika ada yang tidak puas, lalu berusaha menghambat dan menggagalkan pemilihan," kata Amri.

Suliyanti Pakpahan-Tempo