DKI Dinilai Tak Punya Skenario Selesaikan Pedagang Kaki Lima

Senin, 14 Maret 2005 | 12:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Selamet Nudin menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki skenario yang jelas dalam penyelesaian masalah pedagang kaki lima (PKL).

Pemerintah cenderung berorientasi pada proyek besar. Sementara itu, proyek yang menyentuh masyarakat kecil masih lemah. "Pemerintah tidak punya skenario integratif menyelesaikan masalah sosial, terutama masalah PKL," ujar Nudin, Senin (12/3).

Kesimpulan Nudin ini didasarkan dari keterangan petugas di lapangan ketika ditemui anggota Komisi B. Bahkan, Nudin mengklaim koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan masalah PKL masih lemah.

Instansi seperti Dinas Tata Kota, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Ketenteraman dan Ketertiban. "Sekarang baru petugas trantib yang melakukan penertibkan PKL," ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Usaha Kecil dan Menengah tidak memiliki kewenangan cukup besar. Padahal, seharusnya dinas ini berperan penting dalam pembinaan pedagang kecil.

Dia mengungkapkan, Dinas Usaha Kecil dan Menengah pada 2005 ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar. Dari 22 lokasi binaan baru 14 lokasi yang efektif. Jumlah ini hanya menyentuh 5.460 pedagang dari sekitar 141 ribu pedagang kaki lima.

Eworaswa-Tempo