Jakpus Kesulitan Tentukan Keluarga Miskin
Selasa, 15 Maret 2005 | 21:15 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Walikota Jakarta Pusat, secara terus terang mengaku kesulitan menentukan keluarga miskin yang jumlahnya 16.625 dan penduduk miskin yang berjumlah 68.599. "Kartu sehat-gakin sedang diproses, karena membicarakan masyarakat miskin tidak bisa hitam putih," ujarnya, Selasa (15/3).
Ia menceritakan, ada yang terlihat memiliki rumah tembok, listrik, punya TV namun ketika anggota keluarganya harus masuk rumah sakit yang perlu biaya jutaan, ia tidak bisa bayar. "Tapi itu tidak miskin, haji malah. Yang seperti ini jadi masalah," katanya.
Begitu juga jika ada anggota keluarga yang mau masuk sekolah, tidak bisa membiayai karena penghasilannya hanya mencukupi biaya keseharian. "Ini masalah lho di Jakarta. Kami konsisten dengan kriteria orang miskin adalah fakir miskin yang kriterianya seperti itu, bukan orang miskin itu, tidak terdaftar miskin tapi tidak bisa bayar. Tapi masyarakat masih mengeluh," keluhnya.
Untuk kompensasi BBM berupa pembagian beras gratis kepada rakyat miskin, selama ini Jakpus telah menyediakan beras raskin sebanyak 20 kg. "Ini masih jalan, kami menyampaikan angka itu dari angka statistik yang sudah didata dari keluarga miskin,"ujarnya. Mekanismenya, kata dia, dari Dolog ke kelurahan-kelurahan. "Harganya saya tidak tau masih seribu atau sudah dua ribu,"ujarnya.
Untuk kompensasi dana bergulir, ia mengatakan sudah tersalurkan lewat program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) sebesar Rp 1 miliar yang memiliki bina ekonomi 64% dari total dana PPMK. "Sebanyak Rp 600 juta untuk pinjaman dana bergulir yang dikelola dewan kelurahan dan dikontrol lurah,"ujarnya.
Untuk kompensasi berupa infrastruktur desa, menurutnya, sudah diberikan melalui bantuan Rp 2 miliar tiap kelurahan mulai 2006 berupa Rp 1 miliar berupa dana PPMK (bina fisik, sosial, ekonomi) dan Rp 1 miliar untuk dana kebersihan dan ketertiban.
Untuk saat ini, ia mengaku belum tahu dana kompensasi BBM untuk DKI Jakarta seperti apa namun Kotamadya Jakarta Pusat akan menekankan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk biaya pendidikan, ujar Walikotamadya Jakarta Pusat, Muhayat sudah ditanggung APBD. Data dari wilayah menurutnya sudah siap. "Untuk beasiswa kita tunggu berapa jumlahnya, nanti akan dimixed dengan APBD," ujarnya.
Untuk pelayanan kesehatan, masyarakat miskin akan diberikan kartu sehat JPS-Gakin (Jaring Pengaman Sosial-Keluarga Miskin). Namun ia belum bisa menentukan jumlah kartu yang akan disebar berapa karena sedang didata.
badriah
