DPRD Minta Pemda DKI Tinjau Ulang Data Gakin
Senin, 04 April 2005 | 19:39 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komis E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Agus Darmawan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meninjau ulang data keluarga miskin. Pasalnya, menurut laporan yang diperolehnya keluarga yang memperoleh kartu keluarga miskin (Kartu Gakin) hanya mereka yang dekat dengan pejabat kelurahan. Ia khawatir nantinya dana subsidi kesehatan sebesar Rp 100 miliar tidak tepat sasaran.
"Saya memperoleh laporan dari kader di Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, " kata politisi Partai Amanat Nasional ini kepada Tempo, Jakarta, Senin (4/4).
Selain itu, dia juga mengaku memperoleh laporan dari beberapa orang dokter di Rumah Sakit Budiasih, Jakarta Timur. "Masa yang punya kartu gakin mereka yang punya handphone," katanya menambahkan. Meski demikian, dia mengaku belum memiliki data detail. Alasannya, laporan itu baru bersifat lisan.
Sementara itu, Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Salimar S.M. Mars menjelaskan pendataan program Gakin tidak mudah. Buktinya, pada tahun 2002, dari data BPS yang dipakai, hanya sekitar 20-30 persen saja yang terbukti dilapangan. Dia mengakui bahwa kriteria Gakin selama ini masih belum jelas.
Dia mengaku, sejak 2004 telah dilakukan kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) untuk menentukan kriteria keluarga miskin di Jakarta. Pasalnya, menurut Salimar, kriteria BPS yang ada sekarang kurang relevan dengan kondisi masyarakat Jakarta. ?Di Jakarta banyak terjadi urbanisasi, dan faktor lain, ? kata dia.
Menurut data Dinas Kesehatan, pada tahun 2002 terdapat 20.022 keluarga miskin dan 66.196 jiwa penduduk miskin. Sementara pada tahun 2003 terdapat 117.731 keluarga miskin dan 431.800 penduduk miskin. Tahun 2004 meningkat menjadi 131.662 keluarga miskin dan 498.689 penduduk miskin.
Dia juga menjelaskan, selama ini banyak pungutan yang masih dilakukan terhadap masyarakat pengguna kartu gakin oleh pihak rumah sakit. Padahal, kata dia, masyarakat yang memiliki kartu ini dibebaskan dari seluruh biaya perawatan.
ewo raswa
