Pejabat Departemen Diusir Pemilik Lahan JORR

Kamis, 07 April 2005 | 16:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Negosiasi antara Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan warga pemilik lahan jalan tol lingkar luar (JORR) jalur Hankam-Cikunir tidak menemukan kata sepakat. Karena dinilai bertele-tele, pejabat departemen pun diusir warga dari ruang pertemuan, di gedung Patriot, Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (7/4).

Warga masih berpatokan pada keputusan Wali Kota Bekasi, Achmad Zurfaich, pada 21 Mei 2004. Lewat surat keputusan (SK) Nomor 593.83/Kep.190/V/2004 itu, Wali Kota menetapkan ganti rugi lahan sebesar Rp 1,35 juta per meter persegi untuk lahan di bagian dalam. Sedangkan untuk lahan di pinggir jalan tol, Wali Kota mematok ganti rugi Rp 1.25 juta per meter.

Departemen PU menilai harga lahan yang dipatok warga terlalu tinggi. Departemen mematok harga termahal sekitar Rp 1,1 juta per meter. "Kami tidak bisa memutuskan, kalau itu yang diminta," kata Kepala Seksi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Departemen PU, Muchtar Napitupulu.

Pernyataan Muchtar memicu kegaduhan di rapat akhir pembahasan ganti rugi lahan proyek JORR seksi E1 itu. Warga meminta pejabat Departemen PU itu segera pulang. Alasannya, pejabat itu dinilai warga tidak mampu mengambil kebijakan. "Kalau memang tidak bisa memutuskan, lebih baik tidak hadir dalam rapat," teriak salah seorang warga.

Pertemuan itu pun sempat terhenti. Akhirnya, wakil PT Jasa Marga, tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dari Pemerintah Kota Bekasi, dan wakil Departemen PU mengadakan rapat tertutup di ruang lain. Wakil Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad menyampaikan hasil rapat tertutup itu. "Kami tetap mengacu kepada SK Wali Kota, tidak ada perubahan nilai ganti rugi," kata dia.

Menurut warga, lahan yang sampai kini belum dibayar totalnya mencapai lahan seluas 11,5 hektare. Lahan itu berlokasi di Kelurahan Jakamulya, Jatiwarna, Jatiasih dan Jatisampurna. Namun, menurut pemerintah pusat, total lahan yang harus dibebaskan tinggal sekitar sembilan hektare.

Siswanto-Tempo