Sekretariat KPUD Depok Akui Cetak Kalender Badrul
Kamis, 02 Juni 2005 | 17:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok mengakui telah mencetak dua jenis kalender yang menampilkan foto-foto mantan wali kota periode 1999 - 2004 Badrul Kamal, yang kini juga mencalonkan diri sebagai walikota 2005-2010. "Kami mencetaknya sekitar bulan Februari 2005 lalu," kata kepala sub bagian umum Yono Mulyono kepada Tempo, Kamis (2/6).
Yono menjelaskan, pembuatan kalender itu semata-mata untuk dokumentasi kegiatan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu. "Kami menyebarkan untuk kenang-kenangan secara bertahap ke instansi-instansi dan lembaga pemerintahan. Sama sekali tidak ada muatan politiknya," kata Yono.
Munculnya foto-foto Badrul dan beberapa foto Yus Ruswandi, karena pada saat itu keduanya memegang jabatan paling penting di Depok. "Calon lain kan belum terlalu eksis di Depok, makanya kami tidak muat," katanya menambahkan.
Masalah muncul karena beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Depok menemukan bahwa kalender itu baru beredar menjelang pemilihan kepala daerah tanggal 26 Juni nanti dimana masa kampanye belum dimulai. "Jelas-jelas ini merupakan kampanye terselubung karena baru muncul beberapa hari yang lalu. Kami jadi mencurigai independensi KPUD," kata koordinator Lembaga Independen Pemantau Pilkada (LIPP) Syarif Hidayatullah kepada Tempo, Rabu (1/6) kemarin.
Dalam kalender berukuran sekitar 40 kali 70 senti meter itu, empat foto yang dianataranya menunjukkan Badrul sedang berdiri di panggung bersama Yus Ruswandi, dan Badrul sedang memasukkan surat suara ke kota suara. Tampak pula istri Badrul sedang memasukkan surat suara. Kalender lainnya menunjukkan foto yang smaa hanya berukuran lebih besar.
Syarif menilai, jika memang penyebaran kalender itu sebagai bentuk sosialisasi pemilihan kepala daerah, KPUD dapat menggunakan model lain yang netral atau menggunakan gambar karikatur. Jika KPUD tidak merasa menyebarkan kalender itu, Syarif meminta KPUD segera menindak orang-orang yang menyebarkan atau melaporkannya ke panitia pengawas (panwas). "Kalau KPUD tidak melakukannya, kami akan mendesak KPU Provinsi Jawa Barat untuk segera menindak anggota KPUD yang melakukan," katanya melanjutkan.
Kepala bidang sosialisasi KPUD, Abdul Kholik, membantah penyebaran kalender itu sebagai program sosialisasi KPUD. "Itu programnya sekretariat KPUD yang memang mencetaknya sebagai dokumentasi pemilihan legislatif akhir 2004 lalu. Saya tidak mengerti kenapa baru beredar," katanya.
Sebagai jalan keluar, Kholik menyatakan, KPUD akan segera menarik peredaran kalender itu. "Nanti setelah pilkada selesai baru diedarkan lagi," ujarnya.
suliyanti pakpahan
Komentar Anda :