Jakarta Ajak Penyangga Bahas Megapolitan

Selasa, 07 Februari 2006 | 20:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Pemerintah DKI Jakarta akan segera mengajak perwakilan pemerintah daerah-daerah penyangga Jakarta untuk membahas usulan penerapan konsep megapolitan di kawasan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur).

"Sebentar lagi kita undang, sekarang sedang diagendakan," ujar Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo, di Balai Kota, Selasa (7/2). Fauzi menilai, daerah yang tidak menyetujui konsep megapolitan berarti telah mengambil sikap yang tidak bijaksana.

Ketika ditanyakan apakah penolakan dari daerah itu
karena pemimpin daerah takut kepentingannya terganggu,
Fauzi tidak menanggapi langsung. Dia hanya
berkomentar,��Jangan bilang untuk kepentingan umum,
padahal untuk pribadi.�

Fauzi menjelaskan, megapolitan seharusnya dimaknai
sebagai keterpaduan perencanaan antar wilayah. Tanpa
keterpaduan perencanaan itu pembangunan masing-masing
daerah tidak akan berjalan optimal. Dia mencontohkan,
tanpa perencanaan, bisa jadi satu daerah di Depok yang
sudah dianggap aman karena diposisikan sebagai jalur
resapan air justru menjadi lokasi pembangunan
perumahan.

Contoh lain adalah pembangunan jalan antar
daerah. "Tanpa koordinasi tidak akan ketemu," ujarnya. Untuk kepentingan koordinasi itu, Fauzi menambahkan, perlu ada koordinator yang ditunjuk pemerintah pusat. Tugas koordinator juga akan mencakup penentuan kompensasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

Pemerintah tingkat provinsi yang membawahi daerah
tingkat II yang berbatasan dengan Jakarta, dia
mengimbau, sebaiknya tidak melarang daerah-daerahmya
tersebut untuk berkoordinasi dengan Jakarta. "Masak
koordinasi tidak boleh," Fauzi menukas.

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, pemerintah Jakarta sedang mempelajari aspek kewenangan pemerintahan. Fauzi menandaskan, konsep megapolitan ini bukan
gagasan baru. Dia menyebut kota-kota di negara lain
yang sudah menerapkannya : Tokyo, Bangkok, Shanghai.
"Jakarta saja yang belum,� ujar Fauzi.

HARUN MAHBUB