DPR akan Panggil Rektor IPDN

Minggu, 08 April 2007 | 08:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Komisi Pemerintahan DPR rencananya akan memanggil rektor IPDN untuk memberikan klarifikasi secara objektif. Komisi tidak akan memberikan penghakiman, tetapi komisi meminta rektor memberikan penjelasan dan jawaban tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Jika ada alasan, bahwa kampus kecolongan sehingga kekerasan masih berlangsung, Jazuli berpendapat hal itu hanya dalih. Sebab kampus itu merupakan lingkungan asrama dimana ada pembina dan dosen yang berada dalam lingkungan yang sama. "Mereka ngapain aja, kok sampai kecolongan," kata Anggota Komisi Pemerintahan DPR dari FPKS, Jazuli Juwaini Minggu (8/4).

Pemerintah juga diminta membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kekerasan di IPDN yang masih terus berulang. Anggota Komisi Pemerintahan DPR dari FPKS, Jazuli Juwaini mengatakan IPDN juga harus membuka diri untuk diinvestigasi. "Supaya penyakit dan boroknya bisa ketahuan," katanya.

Pemerintah tidak perlu buru-buru menutup kampus yang memakan korban tewas akibat kekerasan itu. Tetapi pemerintah sebaiknya melakukan investigasi terlebih dahulu, jika memang dapat diperbaiki tidak perlu ditutup. Namun apabila, IPDN masih menutup diri untuk reformasi, sebaiknya pemerintah menutup sekolah itu.

Tim investigasi dapat terdiri dari berbagai pihak antara lain Irjen Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, dan pihak yang independen. Dalam investigasi itu, IPDN diminta tidak tidak memberikan tekanan kepada dosen atau alumni yang ingin membuka diri. IPDN harus mau menata diri untuk terbuka dari segi manajemen maupun struktur.

Nantinya, dalam investigasi itu harus diungkap secara menyeluruh berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain kekerasan, berbagai isu adanya peredaran narkoba dan seks bebas juga harus diungkap. Pelaku harus diproses, yang bersalah harus dihukum, pihak IPDN diminta tidak melindungi pelaku.

Perubahan dari bentuk dari sekolah tinggi menjadi institue ternyata juga tidak memberikan perubahan, kekerasan masih terus berlangsung, ini artinya masih ada maslah yang belum selesai. "Semua orang tahu ada kekerasan turun temurun, itu harus dihapus," katanya. Jazuli mempertanyakan apakah kekerasan diperlukan dalam mendidik calon-calon pemimpin.

Menurutnya yang dibutuhkan para calon pemimpin tak hanya kekuatan fisik tetapi lebih penting juga pelatihan mental. Jika yang diutamakan pelatihan fisik melalui kekerasan, dikawatirkan kampus itu hanya akan menghasilkan pemimpin yang arogan, keras, dan tidak peka terhadap masyarakat. Selain itu, para mahasiswa seharusnya dilatih lebih banyak untuk melakukan simulasi terhadap berbagai persoalan seperti menghadapi konflik atau pelatihan calon pemimpin.aqida-