Filipina Tak Hapus Pajak Penjualan Pangan
Jum'at, 18 April 2008 | 08:34 WIB

TEMPO Interaktif, Manila:Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo kemarin menolak menghapus pajak penjualan komoditi pangan. Tujuannya menahan laju kenaikan harga dan mencegah timbulnya masalah baru akibat penghapusan pajak.

"Akan banyak masalah yang timbul (jika PPN) dihapus. Ini akan berdampak dan sektor yang miskin di negara ini akan makin menderita," kata juru bicara kepresidenan Anthony Golez, Kamis (17/4), di Manila seperti dikutip dari AFP.

Ia menyebutkan dengan keputusan ini, efek domino memang tidak mungkin dielakkan, terutama terkait dengan makin tingginya suku bunga, depresiasi nilai tukar, dan melambungnya harga minyak dan komoditi lainnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Nasser Pangandaman memastikan untuk memproteksi lahan pertaniannya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi perubahan guna lahan pertanian menjadi permukiman.

Saat ini, Filiina masih menjadi importir beras, dan kini tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan 90 juta penduduknya dari produksi dalam negeri. Pemerintah sebelumnya menyatakan akan mengeluarkan US$ 1 miliar untuk mewujudkan swasembada beras pada 2010.

Senada, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengungkapkan, inflasi yang disebabkan tingginya harga pangan adalah masalah utama ekonomi negara saat ini. Harga pangan di negara tirai bambu ini telah naik lebih dari 20 persen sepanjang tahun.

Karena tingginya harga pangan ini, pemerintah memastikan akan mengutamakan kebijakan untuk mengontrolnya. Namun begitu, tidak ada target peningkatan produksi pertanian yang disebutkan.
AFP | BBC | RR ARIYANI