Tawaran Otonomi Khusus Surayud

Kamis, 09 November 2006 | 07:18 WIB

TEMPO Interaktif, PATTANI:Pemerintah Thailand saat ini tengah mempertimbangkan pemberlakuan otonomi khusus di tiga provinsi di wilayah selatan Thailand, yang penduduknya mayoritas muslim. Perdana Menteri Surayud Chulanont menegaskan hal itu saat memberikan kuliah khusus di Prince of Songkhla University, Pattani, Rabu (8/11) kemarin.

"Sudah semestinya mereka memiliki hukum Islam," kata Surayud sembari menambahkan tawaran itu sebagai bentuk solusi jangka panjang atas problem yang kerap melanda Provinsi Narathiwat, Pattani, dan Yala. "Itulah yang hendak kami katakan," tutur bekas pucuk pemimpin militer itu tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Surayud juga menegaskan bahwa pemerintahnya bersedia berunding dengan para pemberontak, tapi tak akan bersedia bicara soal kemerdekaan. "Tak ada perpisahan," tuturnya. "Itu satu-satunya tawaran yang bisa kami berikan."

Kendati membawa sinyal positif, lawatan kedua Surayud--dalam kunjungan pertama pekan lalu ia bertemu dengan pemimpin agama di sana--kemarin diwarnai sejumlah serangan militan ke kantor pemerintah dan obyek fasilitas umum. Mereka juga melancarkan serangan ke pasukan paramiliter di Distrik Banang Satar.

Serangan itu menewaskan seorang prajurit dan dua anggota militan. Tak lama kemudian sebuah bom meledak. Seorang polisi dan sejumlah nelayan di sana terluka parah. Dalam sepekan kemarin aksi kekerasan berdarah meletus di sana. Tiga orang tewas dan sejumlah sekolah hangus terbakar.
Selain itu, 35 sekolah terpaksa ditutup di Provinsi Yala. Gara-garanya seorang pengawas sekolah, Malaseng Chesoh, 36 tahun, tewas didor saat tengah mengendarai mobil ke sekolah. Tubuhnya dikoyak peluru AK-47 di Distrik Rangae. Adapun di Pattani, Ban Kaho Wang, 48 tahun, tewas ditembak sepulang mengajar.

Padahal, dalam kunjungan pertama ke selatan, pensiunan jenderal itu menyampaikan permintaan maaf atas salah kaprah pemerintah di sana. Ia mengakui kesalahan pemerintah sebelumnya dalam menangani konflik. Juga pendekatan represif militer selama dua tahun terakhir di ketiga provinsi itu, yang menewaskan 1.700 orang.

Bukan cuma itu, Surayud juga meminta maaf atas tragedi berdarah Tak Bai pada 2004, yang merenggut nyawa 80 demonstran yang ditahan di penjara militer. Ia juga membebaskan 56 anggota militan yang dipenjara lantaran dianggap biang makar, serta menawarkan santunan kepada keluarga korban.

Kepada Dewan Keamanan Nasional ia pun meminta status daerah operasi militer dicabut dari sejumlah wilayah di ketiga provinsi, yang 80 persen dari 2 juta penduduknya beragama Islam. "Saya berharap hukum kembali ditegakkan," katanya di hadapan lebih dari seribu warga selatan di Pattani.

Menanggapi berbagai aksi kekerasan yang merebak selama sepekan ini, Surayud mengaku bisa memahami. "Saya menyadari kondisi dan situasi di selatan belum akan segera pulih dalam waktu cepat," katanya. "Karena itu, mereka perlu syariat Islam. Sebab, cara mereka menghadapi problem hidup berbeda jauh dengan kita."

ABC | THE NATION | NYTIMES | ANDREE PRIYANTO