close

Oposisi Bangladesh Boikot Pemilihan Umum

Kamis, 04 Januari 2007 | 21:01 WIB

TEMPO Interaktif, Dhaka: Dua ribu lebih calon legislator untuk pemilihan umum Bangladesh pada 22 Januari mendatang mengundurkan diri setelah koalisi 17 partai oposisi menyatakan pemboikotan pemilihan.

"Ada 2.370 dari 4.146 calon yang menarik surat pencalonan mereka," kata pejabat Komisi Pemilihan Umum S.M. Asaduzzaman di Dhaka, Bangladesh, pada hari ini. Para calon itu berasal dari Liga Awami dan partai-partai oposisi lainnya.

"Pemerintah sementara tidak netral. Mereka cenderung memihak lawan-lawan kami," kata Syekh Hasina Wajed, pemimpin Liga Awami dan pemimpin aliansi 17 partai oposisi. "Maka kami tak akan ikut pemilihan umum nanti."

Perempuan politikus itu menilai Presiden Iajuddin Ahmed secara tak sah telah mengambil alih posisi kepala pemerintahan sementara. Dan, "Dia ingin menggelar pemilihan umum tanpa daftar pemilih yang benar," kata mantan Perdana Menteri Bangladesh itu.

Aliansi oposisi itu juga menyerukan pemblokiran transportasi di seluruh negeri pada 7 dan 8 Januari sebagai bagian dari upaya menuntut reformasi pemilihan umum.

Namun, para pejabat Kementerian Dalam Negeri Bangladesh memperingatkan bahwa mereka akan menerjunkan tentara untuk mencegah rencana aksi oposisi itu. "Aparat penegak hukum dan tentara akan diminta membantu pemerintah mengendalikan keadaan," kata pejabat itu seperti dikutip kantor berita pemerintah BSS.

Seruan pemboikotan dari oposisi ini keluar tak lama sesudah Komisi Pemilihan Umum menolak banding dari Hussain Muhammad Ershad, mantan pemimpin militer dan mitra koalisi oposisi. Pejabat Komisi pekan lalu menilai Ershad tak dapat ikut pemilihan parlemen karena baru saja kalah pada sidang banding atas hukuman tiga tahun penjaranya dalam sebuah kasus korupsi.

Oposisi menuduh Partai Nasionalis Bangladesh mencoba memanipulasi pemilihan umum dengan memilih loyalis-loyalis partainya memegang posisi kunci di pemerintahan sementara dan komisi pemilihan umum. Mereka menuntut serangkaian perubahan yang diperlukan untuk menggelar pemilihan umum yang bebas dan adil.

AFP | AP | BBC | KURNIAWAN

  • Share on Facebook
  • Print
  • Send

Komentar Anda :

Kirim Komentar

Nama:

Kota:

Email:

Judul:

Komentar:

Kode Verifikasi :

Masukkan Kode :

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan