Junta Burma Tidak Nyaman

Rabu, 03 Oktober 2007 | 21:42 WIB

TEMPO Interaktif, Chicago:Indonesia mendesak agar dunia internasional memberi kesempatan kepada junta militer Burma untuk berbagi kekuasaan dengan pemerintah sipil guna menciptakan iklim transisi yang lebih demokratis di Burma.

"Kita musti lebih sensitif," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Nur Hassan Wirajuda di Chicago Council on Global Affair kepada kantor berita AFP. "Inilah jawaban atas ketidaknyamanan rejim militer dan apa yang akan terjadi pada mereka (junta) bila Burma demokratis."

Saran Wirajuda itu datang disaat Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa Ibrahim Gambari tengah membuat laporan hasil pertemuan dia dengan pemimpin junta Jenderal Besar Tan Shwe dan tokoh pro demokrasi Burma Aung San Suu Kyi, Selasa lalu.

"Dengan kata lain sebaiknya kita (dunia internasional) tidak menuntut transfer kekuasaan dari militer ke sipil sesegera mungkin," tutur Wirajuda. "Sebaiknya dunia melakukan pendekatan yang berimbang."

Wirajuda menambahkan perlunya masa lima tahun transisi pengalihan kekuasaan dari junta ke sipil. "Guna menciptakan rasa percaya diri di kalangan militer dalam masa peralihan tersebut," Wirajuda menambahkan.

Uni Eropa kemarin menyatakan akan memperketat sanksi terhadap Burma. Namun langkah lebih lanjut akan diputuskan pada Senin dua pekan ke depan. Sementara Jepang, yang salah satu warganya tewas saat pecah bentrokan di sana, juga berniat memberi sanksi.

Sejumlah biksu Buddha kemarin berupaya meninggalkan kota utama Burma, Rangoon. Terutama setelah unjuk rasa anti pemerintah ditindas keras oleh aparat militer. Para pendeta Buddha itu memenuhi sejumlah stasiun kereta dan bus di sana.

| AP | AFP | BBC | ANDREE PRIYANTO