OPEC Diminta Bantu Negara Miskin

Minggu, 18 November 2007 | 20:47 WIB

TEMPO Interaktif, Riyadh: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) membantu kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang, terutama negara miskin bukan penghasil minyak. "Mereka makin terjepit di tengah melambungnya harga minyak dunia yang kini mendekati 100 dolar per barel," kata Kalla dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) OPEC di Conferrence Hall King Abdul Azis International Conference Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Ahad siang.

Untuk tujuan itu, Indonesia telah mengajukan proposal melalui program Oil for Education. Dengan program ini diharapkan negara-negara berkembang yang mengalami dampak buruk kenaikan harga minyak bisa terbantu. "Proposal ini masih sejalan dengan spirit sejak KTT Opec pertama kali digelar di Aljazair pada tahun 1975," kata Kalla lagi.

Usul Kalla mendapat tanggapan positif dari forum. Mereka sepakat menyediakan dana dalam jumlah memadai untuk bidang pendidikan yang ditampung dalam Dana Opec untuk pembangunan internasional (Opec Fund).

Selain itu, Kalla menyinggung soal pembangunan berkelanjutan yang pernah dilontarkan KTT Opec di Caracas, Venezuela, tahun 2000. Wacana itu tertuang dalam "Deklarasi Solemn" yang belakangan dikukuhkan oleh Protokol Kyoto pada 1997, ihwal konvensi kerangka PBB berkaitan dengan perubahan iklim dunia. "Sebagai tuan rumah konferensi tersebut di Bali, Desember nanti, kami sangat peduli agar isu ini juga menjadi perhatian dunia, termasuk anggota Opec," kata dia.

Untuk itulah Indonesia menyerukan masalah lingkungan global ini melalui proposal "Oil for Forest", yang tujuannya mereduksi deforestasi, menghidupkan program reforestasi dan konservasi hutan, khususnya hutan tropis.

Sebagai contoh, kata Kalla, komitmen itu harus diwujudkan berupa kontribusi 50 sen dolar dari harga minyak yang diperdagangkan untuk dimasukkan dalam dana abadi bagi perbaikan lingkungan hidup. Naiknya produksi minyak, berarti tingginya emisi gas buang, dan dampak buruknya selama ini bisa ditangani dan diperbaiki oleh negara berkembang yang punya hutan tropis, termasuk Indonesia. "Jadi wajar Indonesia meminta kompensasi atas upaya perbaikan lingkungan itu melalui program minyak untuk hutan," kata Kalla. Wahyu Muryadi (Riyadh)