PBB Keluarkan Resolusi Burma
Rabu, 21 November 2007 | 22:52 WIB

TEMPO Interaktif, Singapura:Panel Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin kembali membuat kejutan terhadap pemerintahan junta militer Burma: meloloskan sebuah resolusi yang secara tegas mengecam tekanan-tekanan yang dilancarkan junta terhadap unjuk rasa antijunta.

"Kami mengutuk digunakannya cara-cara kekerasan dalam meredam aksi unjuk rasa damai yang merupakan hak kebebasan warga untuk menyampaikan opininya dan ekspresinya," begitu bunyi teks resolusi yang belum dijilid itu.

Wakil Burma di PBB, Kyaw Tint Swe, dengan sigap buru-buru menanggapi resolusi yang bakal disahkan oleh 192 anggota penuh Majelis Umum PBB tersebut. "Pemerintah kami tidak berkecil hati ataupun terkejut (mendengar resolusi tersebut)," tutur Tint Swe.

Resolusi itu disetujui 88 negara anggota PBB melalui sebuah pemungutan suara. Sebanyak 24 negara menentang resolusi dan 66 negara abstain. Resolusi itu digalang sejumlah negara Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

Adapun Cina, Rusia, India, Bangladesh, Kuba, Venezuela, dan negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), seperti Malaysia, Laos, dan Vietnam, menentang resolusi tersebut.

Negara anggota ASEAN lainnya, seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei, menyatakan abstain. Sementara itu, Kamboja tak ambil bagian dalam voting. Sejumlah negara, termasuk Singapura, beralasan resolusi justru mengancam upaya negosiasi.

Alasan Singapura cukup masuk akal mengingat utusan khusus PBB untuk Burma, Ibrahim Gambari, tengah giat-giatnya melobi para petinggi junta agar mau melakukan perubahan dalam bidang hak asasi dan politik.

Terlebih belum lama ini utusan PBB urusan hak asasi manusia, Paulo Sergio Pinheiro, diizinkan datang ke Burma atas restu junta militer, yang dikritik dunia internasional lantaran "membabat" aksi demo. Pinheiro terakhir kali berkunjung ke Burma pada 2003.

AP | AFP | BBC | ANDREE PRIYANTO