PARA mahasiswa ITB yang berdemonstrasi rupanya tidak berhenti
sampai masalah gondrong. Sepulangnya dari Jakarta, delegasi 12
mahasiswa ITB tadi mulai mengalihkan sasaran kepada soal yang
lebih langsung menyangkut perut rakyat dan ketimpangan
pembangunan. Maka bermunculanlah poster-poster baru di halaman
kantor DPRD -- Jawa Barat, gedung Kertamurti Bandung.

Seolah-olah diilhami demonstrasi mahasiswa di Bangkok, bebcrapa
poster yang mengkritik ketimpangan pembangunan berbunyi: "Modal
Asing Untuk Rakyat, Atau Rakyat Untuk Modal Asing"? Dan kepada
mereka yang gandrung menghitung kemajuan ekonomi dari ukuran
GNP, beberapa poster seakan menjawab: "GNP Naik, Celana Rakyat
Merosot" dan "Sejuta Barrel Disedot Sejuta Kantong Rakyat
Dikempiskan". Lalu terhadap invasi pabrik tekstil yang
kebanyakan dari Jepang tersedia poster: "Seribu Yen Ditanam,
Seribu Majalaya Gulung Tikar".

Polusi Inastu. Sebenarnya apa yang dilontarkan dari Kampus di
jalan Ganesha, kali ini bukan barang baru. Malah boleh dibilang
sedikit terlambat, kalau dilihat dari efek sosial arus modal
asing dan industri raksasa yang menyebar sekitar Bandung dan
pelosok-pelosok Jawa Barat. Paling tidak, dari segi penumpasan
bahaya pengangguran, modal modal raksasa itu belum berbuat ba
nyak. Bahkan menurut kalangan cendekiawan yang sedang meneliti
latar belakang sosial Peristiwa Bandung: "pengangguran yang
terus meningkat di Bandung sendiri merupakan bahaya laten yang
mudah menjurus pada ledakan sosial". Itu sebabnya misalnya,
sasaran perusakan pada hari Minggu yang naas itu bukan hanya
toko-toko nonpribumi saja, tapi juga sejumlah usaha pribumi yang
nampak menyolok mata Meski hasil penyelidikan yang mendalam
belum terungkap, mudah diduga dari mana datangnya
penganggur-penganggur yang sering kali terlibat dalam
kerusuhan-kerusuhan sosial berkali-kali. Perkebunan-perkebunan
yang mengalami pasang surut sekitar Bandung makin merosot daya
serap tenaga kerjanya. Begitu pula perusahaan-perusahaan tekstil
ATBM yang gulung tikar, serta lulusau SLP dan SLA yang banyak
tidak ter tampung di Bandung maupun di Jakarta.

Dari segi ini, anjuran Dewan Mahasiswa ITB agar efek-efek sosial
dalani pengendalian arus modal asing lebih di perhatikan, cukup
masuk akal. Sebah kenyataannya, menarik pelajaran dar kasus
polusi Inastu di Cimahi (TEMPO 12 Agustus 1972), apa yang paling
terasa di daerah bisa jadi kurang terlihat di mata pengambil
keputusan di Jakarta. Malah "dalam urusan proyek-proyek besar
seperti Inastu dan KTSM Banjaran izin- Undang-Undang Gangguan
dari Pemerintah Daerah hanya formalitas belaka, sebab semuanya
sudah diputu kan di atas dan kami tinggal terima jadi".
Begitulah kata-kata Bupati Bandung Lili Sumantri ketika itu,
yang menyesalkan mengapa Pemerintah Pusat kurang menekankan
syarat persetujuan Daerah lebih dulu bagi calon investor agar
masyarakat setempat tidak merasa harus menelan keputusan Pusat
begitu saja.

Kerusuhan hubungan Pusat dan Daerah yang kadang-kadang bisa juga
berujud konplik hukum, belum lama ini terjadi pula di Aceh.
Pangkal perkaranya bermula dari pembagian konsesi hutan lagi
sebuah perusahaan asing oleh fihak Ditjen Kehutanan di Jakarta,
padahal yang diobral itu tergolong tanah pusaka. Konflik antara
pemilik tanah dengan pemegang konsesi yang sama-sama merasa
berhak berakhir dengan kematian sang pengusaha asing di Aceh.
Meskipun kini sebagian wewenang BKPM untuk urusan-urusan PMDN
sudah dilimpah kan pada BKPM-BKPM Daerah yang baru dibentuk --
dan masih hijau dalam urusan PMA pengabulan permohonan masih
lebih bariyak merupakan kompetensi orang Pusat. Melihat
kenyataan inilah suara-suara Daerah sejauh mewakili kepentingan
rakyat setempat perlu difikirkan penyalurannya. Tentu saja,
tanpa mengabaikan kemungkinan timbulnya kesulitan-kesulitan
akibat ulah penguasa-penguasa daerah sendiri yang hanya berdalih
birokrasi.