GUBERNUR Ali Sadikin pernah sengit jika ada koran yang
memberitakan Jakarta kebanjiran. Tapi kali ini dia lebih santai
menanggapinya. Komentarnya terhadap air yang menggenangi ibukota
hari belakangan ini "Beberapa kampung Jakarta dulu memang bekas
rawa. Tempat bangkong, tempat kodok. Bukan tempat tinggal
manusia" ujarnya. Di sebutnya contoh nama Rawamangun, Rawabuaya
dan lain-lain rawa "Maka kalau banjir, nggak aneh" tambahnya.

Dikubak. Berkata begitu Gubernur DKI ini konon tak ingin
mengelak dari tanggungjawab. Mungkin sekedar melampiaskan rasa
jengkel, lantaran perkabaran tentang banjir di ibukota dilihat
secara kurang cermat. Keadaan agaknya suka dibikin bergalau
lantaran yang kebanjiran bukan cuma karnpung eks rawa tempo dulu
itu, melainkan Jalan Raya Thamrin pun ikut-ikutan digenangi air.
Ini tentu bikin kewalahan pengurus Jakarta. Tahun lampau ketika
bah sedang ramai-ramainya, Ali Sadikin mengutarakan semacam
ikrar bahwa selama setahun ini tidak bakal mau bicara soal ini.
Bahkan bawahannya pun dituding jangan sembarang angkat bicara
ini soal. Bisakah ini menolong keadaan?

Penghabisan Oktober ini, tak urung kenyataan pahit ini memang
dikubak juga. Apa sih musababnya air suka betul main-main di
kampung-kampung dan jalanan Jakarta? Memang bukan pak Gub
sendiri yang bicara kepada pers, melainkan wakilnya - yaitu Ir
Prayogo plus Ir Supardi kepala proyek pengendalian banjir DKI
serta Ir Bunyamin Ramto, kepala dinas PU DKI.

Tidak diperbincangkan lagi peristilahan apa yang patut diberikan
pada nasib yang menimpa ibukota republik seperti yang lazim
disebut "genangan" maupun "banjir kiriman" -- tapi Ir Prayogo
membeberkan kenyataan betapa daerah khusus ibukota ini bukan
cuma dilintasi sebuah Ciliwung, tapi juga oleh guratan Kali
Angke, Pesanggerahan, Sekretaris, Grogol, Krukut, Cideng, Banjir
Kanal, Sentiong, Cipinang, Buaran, Sunter, Cakung. Namun ujar
Prayogo "Kapasitas dari sarana-sarana tadi sudah kurang mampu
menampung air". Alasannya: debit air bertambah akibat
penggundulan daerah hulunya plus lantaran penyempitan profil
kali di dalam kota' sendiri. Buat alasan yang kedua ini lumayan
payahnya menanggulangi.

Para pejabat DKI itu menggambarkan usaha yang sungguh-sungguh
menanggulangi banjir ini baru dilaksanakan sejak 1965, yang
dibagi secara mikro dan makro. Yang mikro merupakan urusan
pemda, yaitu upaya penyela matan jalan, pengeringan kampung dan
daerah penting sesuai dengan tata kota sekarang. Yang dipandang
selesai antaranya Petojo -- Roxy, Rajawali, Menteng, Kebayoran,
Rawamangun, Bendungan Hilir, Kota Lama alias kota Inti,
Kemayoran, Krendang, Koja, Menteng Dalam, Pisangan. Yang makro
tengah digarap adalah pembuatan waduk Melati, pengerukan kali
Cideng, Grogol, Pasar Ikan, Kali Beton dan lain-lain.

Dan berdasarkan hasil survey ahli-ahli Belanda dan Indonesia
disimpulkan: Jakarta butuh dua biji lagi banjir kanal sebagai
program jangka panjang. Jurusan timur dengan kapasitas 440
m-3/detik buat mengamankan daerah sekitar Industnal Estte
Pulogadung dan arah barat dengan kapasitas 500 m3/detik dimulai
dari pintu air Karet memotong Kali Grogol, Kali Sekretaris untuk
bergabung dengan Kali Angke. Kali Malang alias Banjir Kanal yang
lama dengan begitu bakal ditunjuk sekedar saluran induk saja.
Jalur kanal itu ke timur mencapai 23 km dengan biaya Rp 10
milyar. Ke barat sepanjang 8 km bakal menelan Rp 8 milyar.
Keduanya segera dikerjakan bertahap dengan biaya pemerintah
pusat, yaitu tahun pertama pelita II untuk jurusan timur.
Setelah itu baru jurusan barat.

Dalam pada itu pimpinan Kopro Banjir DKI Ir Supardi memperinci
ongkos yang telah dihabiskan buat urusan banjir di Jakarta
selama pelita I: masing-masing Rp 260 juta, Rp 200 juta, Rp 350
juta, Rp 600 juta dan meningkat Rp 700 juta. Dan konon Jakarta
bakal bebas seluruhnya dari ancaman bah untuk jangka panjang
jika teronggok duit Rp 50 milyar. Itu hitungan menurut nilai
uang sekarang.