TIBA-TIBA saja perhatian penduduk Ibukota hari Kamis lampau
beralih dari jalan-jalan raya di mana bangkai-bangkai mobil
masih bergelimpangan, ke Istana. Beberapa saat setelah PM Jepang
meninggalkan lapangan udara Halim Perdana Kusuma, secara
mendadak Presiden Soeharto mengadakan sidang khusus Kabinet.
Dugaan bahwa kabinet akan menelorkan keputusan yang lebih tegas
dari "tindakan tegas dan tidak pandang bulu" seperti diumumkan
Menhankam sehari sebelumnya, agak meleset. Sebelumnya, untuk
mencegah buntut demonstrasi para mahasiswa menyambut PM Jepang
di sekitar Halim Perdanakusuma, Senin malam diumum kan
berlakunya jam malam dari jam 18.00 hingga jam 06.00 mulai hari
Selasa 15 Januari. Bersamaan waktu nya, terhitung sejak 16
Januari semua sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga
Universitas dan Perguruan Tinggi dinyatakan ditutup. Larangan
berkumpul dan berkelompok antara lebih dari 5 orang dikeluarkan
pula, lengkap dengan sanksi-sanksinya.

Malam pertama mulai jam malam berlaku tampaknya belum banyak di
patuhi. Sebab bukan saja karena hari Selasa malam itu justru
pengrusakanpengrusakan masih memuncak hingga sekitar jam 22.00,
tetapi juga karena warga Ibukota belum banyak mengetahui
pengumuman larangan keluar rumah itu. Tetapi pada malam
berikutnya, penangkapan-penangkapan terhadap mereka yang
terlibat baik dalam demonstrasi sebelumnya maupun kerusuhan itu
dilakukan. Di samping beberapa orang yang telah dilepas dan
bakal ditangkap, hingga hari Sabtu lampau tercatat tidak kurang
dari 20 orang yang masih ditahan. Mereka itu antara lain Fahmi
Idris, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Marsilam Simandjuntak, Prof.
Sarbini Sumawinata, Hariman Siregar, Adnan Buyung Nasution, HJC
Princen, dan f lmam Waluyo, Jusuf AR, Jessy Monintja di samping
Louis Wangge, Yulius Usman dan lain-lain yang telah ditahan
sebelum kerusuhan terjadi. Pada hari Sabtu pekan lalu juga
tercatat beberapa nama anggota DPR dan tokoh-tokoh masyarakat
yang kabarnya akan mendapat giliran penahanan pula. Dari mereka
yang telah, sedang dan akan di amankan, tercatat pula beberapa
nama pimpinan Dewan Mahasiswa yang telah mencela
pengrusakan-pengrusakan lewat pernyataan mereka sehari setelah
keributan berlangsung.

Proyek Senen. Penahanan-penahanan itu rupanya tidak terlepas
dari pernyataan yang dikeluarkan Pangkopkamtib hari Rabu malam.
"Keadaan telah memaksa kami yang telah sabar sampai batasnya
terpaksa bertindak tegas dan di sana-sini dengan mempergunakan
kekerasan" kata Jenderal Sumitro membacakan keputusan itu. Dan
pernyataan ini kemudian diperkuat dari hasil sidang khusus
Kabinet hari berikutnya dengan mengeluarkan 6 langkah
penertiban. Yaitu: 1. Menertibkan pelaksanaan hakhak demokrasi,
dengan jalan antara lain tidak membenarkan demonstrasi,
menertibkan pemberitaan pers, menertib kan kehidupan universitas
dan sekolah-sekolah agar tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan
politik 2. Mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang menjurus
serta membuka peluang ke arah makar 3. Mengembangkan dan
memantapkan saling pengertian antara pemerintah dengan DPR dan
antara pemerintah. dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang
bermanfaat bagi pelaksanaan kehidupan demokrasi Pancasila 4.
Melakukan tindakan-tindakan pengusutan terhadap mereka yang
bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa-peristiwa itu
berdasarkan hukum yang berlaku, 5. Menindak tegas siapapun yang
melakukan tindakan-tindakan kekerasan melawan hukum seperti
perampokan, pembakaran dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya
6. Segera mengusahakan pulihnya kembali kehidupan di DKI Jaya,
khususnya kehidupan ekonomi. Bertepatan dengan masa paceklik
dewasa ini, maka usaha pelancaran peredaran bahan-bahan pangan
dan bahanbahan kebutuhan pokok lainnya harus segera
dilaksanakan. Untuk langkah yang terakhir ini, Gubernur Ali
Sadikin hari Jumat menyerukan para pemilik toko dan bangunan
yang rusak karena kerusuhan 15 Januari itu untuk memperbaikinya
sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ali Sadikin juga menjanjikan untuk segera merapikan kembali blok
Proyek Senen yang dibangun sejak tahun 1969 dengan biaya Rp 2,6
milyar. Gubernur DKI Jaya juga telab memanggil dan memberikan
penjelasan kepada para pejabat di lingkungannya temmasuk semua
kepala sekolah SLP, SLA dan sekolah-sekolah umum yang ada di
wilayahnya. Dari fihak Kopkarntib, untuk pengamanan dan
pengusutan lebih lanjut, hari Kamis telah meminta seluruh Dewan
Mahasiswa yang ada di Jakarta untuk membuat laporan tertulis
mengenai segala sesuatu yang mereka lakukan pada ha ari
demonstrasi 15 dan 16 Januari itu . Wapangkopkamtib Sudomo yang
mengajukan hal itu ketika menerima kunjungan 9 Dewan Mahasiswa,
mengingat kan para mahasiswa bahwa sebelum peristiwa itu terjadi
"fakta-fakta telah menunjukkan bahwa mereka telah mengadakan
rapat-rapat pada tanggal 14 Januari bertempat di UI yang
bertujuan merencanakan demonstrasi yang benarbenar dilaksanakan
15 Januari". Permintaan Laksamana Sudomo ini tampak nya untuk
menilai kebenaran Rektor dan DM -- UI sehari sebelumnya yang
menyatakan tidak ada mahasiswa UI terlibat dalam aksi pembakaran
dan perusakan itu.

Menteri Baru. Percaya bahwa keadaan Ibukota sudah tenang
kembali, Menlu Adam Malik hari Jumatnya mengundang para Dubes
dan Kepala Perwakilan Asing di Jakarta. Atas nama Pemerintah RI
Adam Malik menjamin keselamatan pribadi para anggota korps
diplomatik, sambil mengakui bahwa para anggota perwakilan itu
pernah mengalami perasaan kurang enak atas peristiwa tadi.
Meskipun begitu semenjak hari Kamis jam malam sudah dipersingkat
dari jam 20.00 hingga jam 03.00, dan kemudian dipersingkat lagi
mulai jam 11 malam lalu dihapus sama sekali sejak tanggal 21
Januari ini tadi. Dan sejak hari Senin kemarin seluruh sekolah
telah dibuka kembali kecuali beberapa SLA yang diduga langsung
terlibat, sementara seluruh universitas dan perguruan tinggi
masih tetap belum diperkenankan memulai kuliah-kuliah lagi.

Tetapi dari sidang khusus Kabinet hari Kamis itu pula, diumumkan
pengangkatan Dr Syarif Thayeb (Dubes Rl di AS) untuk menduduki
jabatan Menteri P&K yang lowong semenjak meninggalnya Prof.
Sumantri Esrodjonegoro. Dalam keputusan Presiden itu pula
ditetapkan pengangkatan Prof. Muchtar Kusumaatmaja sebagai
Menteri Kehakiman baru menggantikan Prof. Seno Adji yang telah
diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung. Sambil mengumurn kan
pensiunnya Prof. Soebekti SH, ketua Mahkamah Agung yang lama,
keputusan itu juga menetapkan 12 orang Hakim Agung pada Mahkamah
Agung untuk melengkapi jumlahnya menjadi 17 orang di samping 5
orang Hakim Agung sebelumnya. Dengan dcmikian Hakim-Hakim Agung
itu adalah: Prof. Seno Adji SH, Ahmad Sulacman Sutan Poloan,
Djoko Sugianto SH, BRM' Sosropranoto SH, Purwoto Suhadi
Gandasubrata SH, Saldiman Wiriatmo SH, Dr Santoso l?udjosubroto
SH, Syamsuddin Abubakar SH, Raja Siregar SH Brigjen Hendrotomo
SH, Brigjen Kabui Arifin SH, Brigjen Purwosunu SH, Sri Widowati
SH, Lumba Raja SH, Asikin Kusumaatmadja SH, Bustanil Arifin SH,
dan Indroharto SH.

Setelah suasana anarki di Ibukota, tampaklah normalisasi keadaan
kembali. Seraya mengadakan tindakan pengetatan di pelbagai
bidang - termasuk pers-Pemerintah tamil sehai biasanya.