INFLASI Januari kemarin menunjukkan satu hal yang bikin kecut:
itu sisa inflasi 1975 ternyata belum mereda. Angka indeks biaya
hidup produksi Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa
tingkat inflasi Januari kemari adalah 2,21. Dengan kata lain
sejak 5 bulan terakhir ini intlasi setiap bulan masih bertengger
pada ketinggian di atas 2%: satu tingkat yang tak normal
mengingat inflasi tahunan dengan begitu mencapai di atas 20%

Lalu siapa sih yang jadi biang keladinya? Banyak telunjuk
menuding pada perbaikan harga beras yang tak wajar selama
beberapa bulan ini. Dan sampai sekarang belum mampu
dikendalikan oleh Bulog yang dipimpin Bustanil Arifin.
Barangkali masih akan menunggu itu droping beras bertahap dari
Muangthai yang menurut Bustanil berjumlah 200 ribu ton.

Adapun penyebab lain, selain harga yang dikatrol ke atas itu,
adalah sang banjir yang tahun ini datang tanpa ampun -- baik
yang asli maupun yang berupa banjir kiriman -- hingga menyerang
Jawa secara merata. Rupanya musibah itulah yang tak
diperhitungkan Pemerintah ketika di bulan Nopember lalu
diputuskan kenaikan harga pembelian dari BUUD/KUD. Banjir, yang
mengakibatkan kacaunya angkutan beras dari daerah karena
rusaknya jalan dan jembatan, dengan sendirinya menekan
persediaan beras di berbagai kota. Di Jakarta misalnya, seperti
diakui Bustanil Arifin, droping beras rata-rata setiap bulan
melebihi 10.000 ton: satu jumlah di atas normal. Beras
persediaan Bulog sendiri juga ikut mengalami tekanan keras,
hingga sang Kepala Bulog mesti buru-buru terbang ke Bangkok.

Lampu Merah

Tingkat inflasi yang tinggi ini juga menggelisahkan Gubernur
Bank Sentral Rachmat Saleh. Dalam pidatonya ketika makan malam
bersama para bankir beberapa waktu berselang, Rachmat Saleh
menegaskan bahwa penanggulangan inflasi akan tetap merupakan
prioritas kebijaksanaan ekonomi tahun 1976 ini. Dia juga menilai
bahwa inflasi Indonesia yang tingkatnya 6 kali inflasi negara
tetangga masih sangat tinggi. Tak mengherankan kalau kemudian
Rachmat meneaskan bahwa pembatasan dan pengetatan kredit akan
dilakukan tahun ini juga. Ini sebenarnya rencana yang sedikit
terlambat. Pertambahan peredaran uang selama 1975 lebih besar
dari pertamahan tahun sebelumnya. Antara Maret-September
kemarin misalnya, pertamahan peredaran uang mencapai 20%
dibanding dengan 11% pertambahan periode yang sama tahun
sebelumnya.

Hal ini saja sebenarnya sudah merupakan lampu merah bagi Bank
Sentral dalam pengendalian kredit selanjutnya. Apalagi
dihadapkan dengan keadaan di mana pertambahan dana perkreditan
bank ternyata tidak sederas tahun sebelumnya. Dana perkreditan
bank hanya bertambah dengan 18% selama ]975 ini, jauh lebih
kecil dari pertambahan yang terjadi tahun sebelumnya yang
melonjak dengan 56%. Menciutnya dana perkreditan ini mungkin tak
akan merupakan problim bagi Bank Sentral seandainya permintaan
kredit dalam waktu yang sama juga turun. Tapi ini tak terjadi.
Yang terjadi justru bertambahnya permintaan ktedit yang mencapai
36% atau sedikit lebih tinggi tingkat pertambaban tahun
sebelumnya.

Dimakan Bulog

Dalam pidatonya itu Rachmat juga mengemukakan adanya fakta
baru bertambahnya pemberian kredit yang bersifat semi-fiskal
kredit yang mengalir ke sektor negara terutama untuk PN dan
Pesero ternyata menanjak. Ini disebabkan investasi sektor
negara masih terus berlangsung. Tapi ketika kredit ke
sektor negara menanjak dengan 69~% selama 1975, ternyata
sebagian besarÿ20merupakan pertambahan dari kredit langsung Bank
Sentral kepada Bulog yang rupanya memerlukan banyak pertambahan
kredit untuk impor beras dan pupuk. Padahal tahun sebelumnya,
kredit untuk Bulog ini turun dengan 3~%. Ini menunjukkan bahwa
Bulog merupakan pemakan terbesar kredit yang mengalir ke sektor
pemerintah. Ini berarti bahwa kalau kredit untuk Bulog bisa
ditekan, kredit untuk sektor pemerintah bisa dikendalikan dan
karenanya sektor swasta tak usah khawatir tak kebagian kredit.

Tapi Rachmat mengemukakan bahwa ceritanya menjadi lain untuk
1976 ini dengan hanya kredit semi-fiskal. Kekhawatiran sudah
timbul jangan-jangan kredit yang tersedia untuk sektor swasta
itu akan menciut, hingga mereka mesti mengurangi usahanya. Cukup
beralasan. Selama ini sektor swasta merupakan penerima kredit
terbesar dengan 70%, sedang bagian kredit untuk sektor negara
hanya 30%. Tapi tahun kemarin bagian pemerintah ini rupanya naik
menjadi 37% dan tahun ini dapat dipastikan bahwa bagian kredit
untuk sektor negara akan bertambah lagi. Hal tersebut memang
merupakan pencerminan kekurangmampuan APBN tahun ini dalam
menyediakan dana investasi bagi perusahaan-perusahaan negara.
Menteri Keuangan Ali Wardhana tak punya cukup uang hingga
bank-bank terpaksa turun tangan dengan memberi kredit untuk
perusahaan-perusahaan negara.

Tidak Kronis

Dalam pidatonya itu Rachmat Saleh juga memberi gambaran yang
paling lengkap tentang situasi cadangan devisa Indonesia.
Angka-angka cadangan devisa untuk pertama kalinya tersiar
sesudah laporan mingguan Bank Indonesia tiba-tiba lenyap tak
terbit lagi sesaat sesudah pecah krisis keuangan Pertamina. Di
situ dikemukakan oleh Rachmat bahwa cadangan devisa Indonesia
netto yang ada akhir 1974 masih berjumlah US$ 1427 juta pada
akhir 175 hanya tinggal US$ 40 juta. Dengan persediaan devisa
yang menipis ini, segera timbul spekulasi di luaran bahwa
pemerintah Indonesia akan melakukan devaluasi dalam waktu dekat
ini. Pertanyaan yang timbul dengan sendirinya adalah: betulkah
keadaan neraca pembayaran Indonesia sudah demikian parahnya
hingga pemerintah mesti melakukan devaluasi?

Beberapa faktor agaknya bisa menahan pemerintah untuk tak
buru-buru melakukan devaluasi. Benar telah terjadi krisis
keuangan Pertamina, tapi krisis neraca pembayaran yang
diakibatkan bukan yang kronis dan terus merlerus. Proyeksi APBN
76/77 pemerintah sendiri menunjukkan bahwa neraca pembayaran
akan mengalami surplus sebanyak AS$ 580 juta: satu jumlah
surplus yang paling besar yang belum pernah terjadi sebelumnya,
sekalipun untuk ini pemerintah akan lebih banyak mengandalkan
bantuan dan kredit luar negeri. Beberapa konsortium bank luar
negeri seperti sudah terjadi beberapa kali ini, ternyata masih
bersedia membantu Indonesia. Sementara itu para penanam modal
asing masih terus berdatangan dengan devisanya. Dengan demikian
devisa nampaknya cukup tersedia, sekalipun sudah tak melimpah
lagi seperti semula. Dan tak kalah pentingnya, eksportir kayu
dan karet sejak Desember kemarin sudah menikmati kenaikan harga.
Tak banyak tapi lumayan untuk memperbaiki penghasilan rupiah
eksportir. Sedangkan devaluasi tak dengan sendirinya menambah
penghasilan rupiah eksportir.

IMF Enggan

Pembeli kayu dari Jepang atau pembeli karet dari Ohio tak
dengan sendirinya menaikkan jumlah pembeliannya dari eksportir
Indonesia begitu harga komoditi dalam dollar turun. Elastisitas
permintaan karet atau kayu tak sama dengan elastisitas
permintaan mobil. Dan dengan dijadikannya mata uang rupiah
sebagai salah satu mata uang cadangan IMF, pemerintah Indonesia
tak bisa begitu saja merobah paritas rupiah tanpa persetujuan
IMF. Dalam sejarahnya IMF menunjukan diri sebagai badan yang
paling enggan menyetujui suatu devaluasi.

Tapi argumen yang paling keras terhadap devaluasi agaknya karena
devaluasi berarti naiknya harga impor. Dan bagi industri dalam
negeri berarti kenaikan biaya, bagi konsumen berarti kenaikan
harga, dus kenaikan inflasi -- sesuatu yang justru akan dicegah
oleh pemerintah sendiri. Bagi mereka yang berspekulasi akan
adanya devaluasi (beberapa bankir asing di Jakarta memperkirakan
sekitar April ini) boleh saja menubruk dollar sekarang untuk
disimpan guna dijual lagi nanti kalau terjadi devaluasi dan
dapat untung. Tapi dalam menghadapi spekulasi -- dalam bentuk
apapun --pemerintah selama beberapa tahun ini menunjukkan
dirinya masih cukup punya otot. Mudah-mudahan akan tetap
demikian.