Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 14/IIIIIII/04 - 10 Juni 1977
   
Daerah

Setelah Banjir Di Pidie

Gubernur Aceh bermaksud memindahkan 159 kepala keluarga korban banjir dari kabupaten Pidie. Daerah bengga, kecamatan langse tak aman ditinggali. Terjadi kericuhan penyaluran sumbangan untuk korban.

MUSIBAH banjir di Kabupaten Pidie (TEMPO, 8 Januari 1977) mulai
dilupakan orang. Beberapa koran Medan yang sempat menerima
sumbangan-sumbangan telah menutup dompetnya. Gubernur Muzzakir
Walad sendiri bagai tak habis-habisnya memuji partisipasi
kalangan pers ini. Bahkan sepulang gubernur ini dari melaporkan
perkara air bah itu di Jakarta, buru-buru ia mengumpulkan para
wartawan. Ia bertanya: bagaimana jalan keluar terbaik untuk
menolong 159 kepala keluarga (kk), yaitu jumlah di antara sekian
banyak korban yang setelah diteliti kehilangan samasekali harta
milik mereka.

Usul ini-itu tentu banyak terdengar dari kalangan kuli tinta.
Tapi rupanya cerita tak perlu terlampau panjang. Sebab masalah
pokoknya sekarang begini. Menurut penelitian sebuah tim geologi
dari Bandung, daerah Bengga di lecamatan Tangse, di mana banjir
paling banyak membuat derita, sudah tak aman lagi untuk
ditinggali manusia. Beberapa lokasi pemindahan sudah disiapkan,
seperti Penca, Paru dan Simeuluk. Tapi celakanya, penduduk yang
menurut Gubernur Muzzakir semula sudah sangat bersemangat untuk
pindah, tak mau beranjak dari kampung kelahiran yang sudah
binasa karena banjir itu.

Terdengar Imajiner

Menteri PUTL Sutami sendiri ketika mengunjungi kawasan itu tak
lama setelah malapetaka tadi, setuju agar para korban buru-buru
dipindahkan ke tempat baru. Malahan Sutami menjanjikan sarana
jalan dan pengairan akan cepat dibuat. Lebih dari itu bahkan
Menteri ini juga memerintahkan stafnya agar jalan ke Bengga
menuju Tangse buru-buru dirampungkan. Dan tentu saja semua ini
disambut hangat oleh Gubernur Muzzakir, yang langsung saja
menguraikan angka-angka kerugian. "Sekitar Rp 900 juta kerugian
masyarakat langsung", ucap Muzzakir, "ditambah lagi sekitar Rp
2,4 milyar kerugian prasarana".

Angka-angka itu kedengarannya imajiner, tambah sang gubernur.
"Tapi itu kenyataan dan telah saya laporkan kepada Presiden",
sambungnya pula. Tapi disebutnya pula angka-angka sumbangan yang
terus mengalir. "Hingga sekarang jumlahnyal sudah Rp 60 juta
yang lewat Pemerintah Daerah saja", tambah Kepala Direktorat
Kesejahteraan Pemerintah Daerah Aceh Artinya belum terhitung
bantuan yang langsung ke tangan penduduk dan Team Penanggulangan
Bencana Kabupaten. Menurut Gubernur Muzzakir, ada pula sumbangan
Presiden Soeharto untuk membangun perumahan sebanyak Rp 200.000
per-unit.

Cerita Lain

Tapi suara tak sedap bukannya tak terdengar terhadap kelancaran
penyaluran sumbangan. Di Bengga ada terdengar keluhan bantuan
yang mereka terima lebih sedikit dibanding tempat lain. "Tidak
benar terjadi pembagian yang tak rata", bantah Gubernur Aceh.
Yang mungkin terjadi, tambah Muzzakir, ada di antara korban yang
menerima sumbangan langsung atas nama keluarga, kenalan atau
rekan sekerja. Yaitu bantuan-bantuan spontan yang tak mungkin
dikordinir oleh pihak Pemerintah Daerah ataupun Dinas Sosial.

Namun ada cerita lain lagi. Salah satunya menyangkut 10 bal
pakaian jadi sumbangan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Tak
tahu bagaimana, ketika suatu ketika terjadi kebakaran di rumah
M. Nur Husein, pejabat Dinas Sosial Kabupaten Pidie, tahu-tahu
10 bal pakaian itu termasuk di antara barang-barang yang
dikeluarkan masyarakat untuk diselamatkan dari telanan api.
Entah bagaimana pula, salah satu bungkusan terbuka. Maka
terlihatlah lembaran pakaian yang bermerek The Embassy of USA
Jakarta. Tak salah lagi, mata penduduk membaca tulisan: bantuan
untuk korban banjir Bengga.

Bupati Pidie, Sayed Zakaria, mengakui hal itu sebagai
keteledoran. Tapi katanya ia sudah berkali-kali menyuruh Nur
Husein agar sumbangan itu disimpan di pendopo kabupaten. Namun
pejabat Dinas Sosial itu punya alasan lain sehingga sang bupati
mengalah. Apa alasan itu, tak disebutkan.

Cerita lain ada pula. Terbetik kabar bahwa di kantor gubernur
masih menumpuk beberapa bal kain sarung dan berjenis-jenis
pakaian jadi sumbangan pengusaha-pengusaha Medan. Ketika hal ini
ditanyakan, seorang pejabat di kantor gubernur mengingatkan akan
perintah Gubernur Aceh bahwa bantuan kain maupun pakaian-pakaian
lain dihentikan dulu. Alasannya, karena sumbangan yang mesti
diterima oleh para korban banjir itu dipandang sudah cukup.
Sebaliknya, kata pejabat itu, Muzzakir sendiri sedang berusaha
mencari bantuan para pengusaha agar usaha memindahkan para
korban ke tempat pemukiman baru cepat tercapai.


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
20/XXXVII/07 - 13 Juli 2008

 

Berita lainnya

Boker Hidup Lagi! - 07 Jul 2008 | 02:27 WIB
Menteri Kesehatan Tolak Undangan Komnas HAM - 07 Jul 2008 | 01:15 WIB
Pembantai Itu Hanya Diam - 07 Jul 2008 | 00:20 WIB
Pengunjung Ragunan Mencapai 80 Ribu Orang - 06 Jul 2008 | 21:56 WIB
Wakil Presiden Tutup Raimuna IX - 06 Jul 2008 | 21:39 WIB
God Save the Queen di Silverstone - 06 Jul 2008 | 21:01 WIB
Pemerintah Banyuwangi Alokasikan Biaya Berobat Keluarga Miskin - 06 Jul 2008 | 18:12 WIB
Mayoritas SD Negeri di Kabupaten Malang Belum Bersertifikat - 06 Jul 2008 | 18:10 WIB
Panwas Protes KPU Jawa Timur - 06 Jul 2008 | 18:08 WIB
Korban Lumpur Lapindo Banyak Yang Belum Ambil Bantuan Presiden - 06 Jul 2008 | 16:52 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data