DIALOG antara mahasiswa dan 7 Menteri di UNPAD. Bandung gagal.
Begitu mahasiswa membacakan pernyataan yang disebut "Sikap Aksi
Bengong" para Menteri pun meninggalkan ruangan. Dan sejak itu.
rangkaian dialog (yang memang diinstruksikan oleh Presiden itu)
oleh Menteri Soemitro sebagai koordinator Menteri dihentikan
dan hanya akan buka kembali kalau ada permintaan.

Jadi dialog yang inisiatifnya datang dari atas, kini dihentikan
- dari atas pula. Tapi suara protes mahasiswa ternyata
tidak hanya terdengar di Jakarta. Bandung atau Yogya saja.
Di Denpasar. Bali, yang suasananya lebih tenang dan santai,
ternyata juga terdengar protes agak keras. Misalnya yang
terjaddi sehari menjelang peringatan Proklamasi ke-32 kemarin.
Di bawah ini laporan Putu Setia dari sana.

Sejak pukul 8 pagi di harin Selasa 16 Agustus itu sudah ada
mahasiswa Universitas Udayana (UNUD) yang nongkrong di gedung
DPRD Bali. Mereka nampak ngobrol, antar rekannya maupun dengan
anggota dewan maupun para anggota undangan yang mulai
berdatangan. Tak ada sesuatau hal yang mencurigakan, apalagi
obrolan itu dibumbui ketawa-ketawa. Namun ketika sidang akan
segera dimulai dengan acara tunggal pelantikan ketua dewan -
para mahasiswa dengan gesit menyerbu ke ruang sidang dan
membagi-bagikan apa yang disebut "pokok-pokok pikiran Dewan
Mahasiswa UNUD." Pernyataan sikap yang mengatasnamakan keluarga
besar mahasiswa UNUD yang menandatangani Sekretaris Umum dan Pj.
Ketua Umum DM UNUD drs. med. Made Sutarga dan I Putu Wiradnya
terdiri 3 lembar dengan untaian kata cukup pedas.

Ia menyoroti pemilihan dan komposisi pimpinan dewan yang
"diborong" Golkar. Ini dianggap menyimpang dari bunyi pasal 20
ayat (4) Peraturan Pemerintah No.2 th 1976 yang berbunyi:
"Pimpinan DPRD Tk. I/DPRD TK. II terdiri atas seorang ketua dan
dua orang wakil ketua yang meliputi Parpol dan Golkar." Dan
karena pemilihan itu berdasarkan pemungutan suara, DM UNUD
berpendapat anggota dewan yang ikut memilih dan menyetujui
kolnposisi pimpinan DPRD Bali dianggap melanggar hukum dan
peraturan yang berlaku. "Dengan ini kami segenap mahasiswa
Universitas Udayana ikut berduka cita atas matinya demokrasi
Pancasila di daerah ini," begitu bunyi pernyataan DM UNUD, yang
disertai karangan bunga tanda belasungkawa yang mereka bawa ke
gedung DPRD itu.

Dari Solo

Pemilihan pimpinan DPRD Bali memang sudah panas sejak awal,
ketika sidang berlangsung sejak pertengahan Juli. Pihak Parpol
(PPP dan PDI) menghendaki agar dalam komposisi, ada unsur Parpol
yang ikut serta. Sebagai titik tolak permintaan Parpol ini
selain PP No. 2/1976 juga Instruksi Mendagri tanggal 1 Juni
1977 No. Pem. 1/4/30 yang berbunyi "Pimpinan DPRD I/II terdiri
atas seorang ketua dan wakil ketua yang meliputi Parpol dan
Golkar." Tapi nampaknya Golkar sebagai mayoritas didukung ABRI
agak keberatan kalau "golongan minoritas" juga tampil di meja
pimpinan. Berlarut-larutnya sidang dan tidak dicapainya kata
mufakat maka atas usul Golkar, pimpinan sidang Wakil Ketua
Sementara I Gst Ngurah Alit Yudha memutuskan untuk "pemungutan
suara PPP yang diwakili dalam dewan oleh seorang saja yaitu Ali
Satar dan PDI dengan 4 anggota menolak dan mereka ini tidak
ikut memilih.

Dalam pemilihan yang praktis sudah dikerjakan Golkar bersama
ABRI ditampilkan calon pimpinan yaitu I Gst Ketut Sindya BA
asal Kabupaten Jemberana (anggota DPR RI hasil Pemilu 1971).
Ketut Wijana SH asal Kabupaten Badung (wakil Ketua DPRD) Bali
hasil Pemilu 1971) dan Kolonel Soekidjo Diglowiratmo asal
Surakarta (Jawa Tengah) yang diangkat dari ABRI. Pemilihan
tinggal menentukan siapa ketua dan siapa wakilnya. Dalam
pemungutan secara rahasia, yang muncul ternyata Kol. Soekidjo
Digdowiratmo asal Solo sebagai Ketua DPRD Propinsi Bali. Dia
mengantongi suara 20 sementara Sindya 15 suara.

Komposisi yang demikian ini ditambah dengan kalahnya putera
daerah di pucuk pimpinan masyarakat, terutama mahasiswa.