WARUNG kopi, restoran, nite club dan tempat hiburan lainnya
seperti billyard room di berbagai kota pelabuhan biasanya ramai.
Itulah tempat kongkow dan transaksi mereka dari Bea Cukai dan
EMKL serta oknum pelabuhan lainnya. Dengan adanya opstib, tempat
begituan kini jadi sepi. "Kini sudah tidak ada yang berani
muncul ke sini," satu pramuria dari nite club El Mundu di
Cirebon mengeluh, misalnya.

Tak disangsikan lagi opstib telah dilaksanakan gencar di banyak
pelabuhan. Pungli pun dirasakan jauh berkurang. Soalnya ialah
baik pejabat maupun pengusaha mulai takut bermain pungli, kuatir
kalau tertangkap basah oleh Pak Domo. Kas Kopkamtib Sudomo,
maklum deh, selalu muncul mendadak. Tambahan pula dia memberi
waktu pada Team Walisongo menertibkan semua pelabuhan sampai 1
Oktober ini. Jika tidak, razzia opstib akan menyusul.

Maka berminggu-minggu sebelum batas-waktu itu, pihak Walisongo
pun ternyata aktif, malah sampai membiayai trip kelompok
wartawan sebagai kakitangan ke berbagal pelabuhan. Tapi karena
segalanya sudah diatur, maka semua orang sudah mengetahui
kedatangan grup wartawan Walisongo itu. "Sebaiknya Pak Domo
sendiri yang datang diam-diam," satu pengusaha EMKL di Pontianak
menyambut.

Di Pontianak, Adpel Rahim dianggap orang lembut terhadap bawahan
karena ingin bersikap adil. Tapi ia bisa juga keras. "Lihat itu
EMKL Jangkar Pesaka," katanya. "Saya tindak walaupun itu
kepunyaan AL."

Pihak Walisongo kini mendesak supaya Adpel umumnya lebi}-
bersikap keras mengawasi bawahannya. "Turunlah (ke lapangan).
Jangan hanya terima laporan saja," perintah Pongky Soepardjo,
ketua Sub Team Walisongo.

Kalau Adpel di belakang meja saja, demikian gerangan kekuatiran
pihak Walisongo, ada kemungkinan subur gejala malas-malasan.
Sudah sering terjadi dan ini karena tanpa pungli - bahwa petugas
pandu tak hadir di stasionnya. Maka kapal yang hendak keluar
atau masuk pelabuhan terpaksa menunggu lebih lama.

Seksi pandu ini biasanya menghasilkan rezeki. Perusahaan
pelayaran pun biasanya tak keberatan pungli pemanduan asal
cepat. Tapi adakalanya petugas pandu tak pilih bulu pula, hingga
Adpel Habibie di Priok pernah malu terhadap rekannya dari ALRI.
Sang rekan rupanya mengadu bahwa kapal perang juga kena pungli
di pelabuhan Habibie.

Sesudah tanpa pungli, seringkali kunci gudang pelabuhan tak tahu
ke mana harus dicari. Pemegang kunci berada di tempat biasanya
jika dia bergairah. Tanpa pungli itu membuat orang tidak
bergairah juga di bagian bunker, tempat mengisi bahan bakar dan
air. "Ini bisa membuat kapal terlambat 3 hari," kata satu
pejabat Priok. Maka di Belawan orang mencoba mengatasi
kelambatan ini dengan 3-5 (senang sama senang). Ini berarti
bahwa jika pengusaha senang memberi, petugas pun senang, dan
pekerjaan pun cepat (lihat Daerah). Kini di Belawan berlangsung
kemacetan bongkar muat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Jika EMKL tak senang memberi, para pejabat Bea Cukai belakangan
ini bisa menghasilkan lebih banyak untuk negara. Pendapatan Bea
Cukai Priok sekarang meningkat ke Rp 20 milyar per bulan,
misalnya, dibanding Rp 14 milyar pada waktu sebelum opstib.

Bea Cukai Priok sudah mentrapkan ban-berjalan guna arus dokumen
dari meja ke meja. Dibanding beberapa bulan yang lalu, justru
sekarang arus itu lebih lambat. "Lebih teliti," kata orang.
Semustinya, menurut perhitungan pihak EMKL, satu dokumen tanpa
kesalahan hanya meminta waktu 3 hari secara santai. Bila dokumen
cepat, pemeriksaan fisik terhadap barang adakalanya sampai 15
hari. Jika EMKL memajukan dokumen dengan kesalahan, Bea Cukai
sekarang bersikap lebih keras, bahkan dengan denda - suatu
kemajuan. Ketika sebelum opstib, sekelompok EMKL justru sengaja
bikin kesalahan dokumcll. dan toh lolos. Dari kesalahan itu bea
impor berkurang masuk ke kas negara. tapi uang masuk ke kantong
pejabat, sedang importir pun tambah beruntung.

Turunkan Tarif

Gaveksi (Gabungan Veem dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) telah
menyatakan ikrar bersama untuk mendukung opstib. Para EMKL yang
jadi anggotanya menjual jasa pada para importir (anggota Ginsi)
dan para eksportir (anggota GPEI). Sebagian besar sogok-menyogok
itu terjadi di bidang impor. Importir memperalat EMKL untuk
menyuap pejabat.

Dalam melaksanakan opstib pelabuhan ini, ada anjuran supaya
Adpel mencabut saja izin EMKL bila ternyata masih melakukan
praktek kotor. Adpel ternyata masih belum mau begitu keras, tapi
setidaknya satu EMKL sudah diskors (satu bulan saja) di Priok.

Direktur Sudarjanto M. dari EMKL PT Arpeni mengatakan praktek
kotor itu sebagian besar melalui EMKL Unit yang ingin cepat
beruntung. EMKL Unit adalah sebutan untuk perusahaan kecil yang
tidak bonafid tapi berani menyuap pejabat. Importir, kata
Sudarjanto, biasanya berani membayar tambahan 30O di atas tarif
EMKL.

Jika Gaveksi berpegang pada ikrarnya, menurut ketua Zahri Achmad
dari Ginsi DKI Jaya, semustinya tarif EMKL bisa diturunkan. Kini
usia ikrar itu sudah hampir satu bulan, tapi tarifnya tetap
seperti biasa. Gabungan perusahaan ekspedisi di pelabuhan udara
Halim Perdanakusuma sudah membuka jalan engan menurunkan
tarifnya sebanyak 30%.

Presdir H. Tadjoedin dari PT Tri Sari, satu EMKL teladan di
Priok, melihat kemungkinan tarif bisa ditekan sampai 20%.
Bagaimana Gaveksi?