PERTEMPURAN melanda kembali Libanon. Kini di bagian selatan.
Tapi berbeda dengan perang yang berkepanjangan beberapa waktu
yang silam, kali ini yang terlibat tidak melulu orang Arab.
Dengan alasan membantu golongan Kristen kanan. Israel yang
ssudah lam memberikan latihan militer dan bantuan senjata
kepadal golongan ini - menyeberangi perbatasannya untuk
menggelar orang-orang Palestina. Dari darat udara dan laut
Israel melakukan serangan. Hingga akhir pekan silam, tiga
perbentengan militer secara terang-terangan telah didirikan
Israel di dalam wilayah Libanon.

Kali ini negara-negara Arab nampak menguasai diri dalam
memberikan reaksi terhadap tindakan militer Israel itu. Meski
Presiden Hafez Assad dari Sirya memperingatkan Perdana Menteri
Menahim Begin dari Israel bahwa "serbuan ke Libanon bisa
menyebabkan pecahnya perang total Arab-Israel, toh negara-negara
Arab lebih memusatkan perhatian ke New York. Di kota besar
Amerika itu sekarang sedang berlangsung sidang umum PBB yang
antara lain akan membicarakan kemungkinan bersidangnya kembali
konperensi Jenewa mengenai Timur Tengah yang tertunda sejak
Desember 1973.

Menjelang sidang tahunan yang penting itu - Carter untuk
pertama kalinya akan berpidato di sana - Amerika Serikat bulan
lalu telah mengirimkan Menlu Cyrus Vance untuk suatu kunjungan
keliling Timur Tengah selama 11 hari. Dari kunjungan keliling
itu Vance berkesimpulan bahwa masalah Palestina merupakan kunci
utama penyelesaian sengketa di kawasan rawan tersebut.
Negara-negara Arab yang mengakui Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO) sebagai wakil syah Palestina menginginkan agar
dalam konperensi Jenewa PLO ikut hadir. Israel tidak setuju.
Masalahnya: "PLO tidak menyetujui resolusi PBB nomor 242 tahun
1967." Dalam resolusi yang dicetuskan setelah perang tujuh hari
di pertengahan tahun 1967 itu, hak hidup Israel diakui dengan
jelas, meski kewajiban menarik diri dari wilayah Arab yang
dirampasnya juga tercantum dalam resolusi tersebut.

"Mereka cma berniat menghancurkan kita," kata Moshe Dayan
tentang PLO pekan silam di Washington. Tapi bahkan setelah
beberapa pekan silam PLO lewat salah seorang juru bicaranya,
membuka kemungkinan mengakui resolusi 242 dengan beberapa
perubahan. Israel toh tidak bersedia mengakuinya.

Karena alasan itulah maka Vance mengemukakan prakarsa lain.
"Negara Arab sebaiknya hadir di Jenewa sebagai suatu kesatuan
dan di dalamnya termasuk pula orang-orang Palestina," begitu
Vance bulan silam. Gagasan ini langsung ditolak oleh Mesir dan
Sirya yang dulu mendukung ide tersebut ketika Kissinger
mengurusi soal yang sama di tahun 1973. Bagi negara-negara Arab,
"tidak ada damai di Timur Tengah selama penyelesaian politik
terhadap masalah Palestina serta pendirian suatu negara
Palestina di tepi barat sungai Yordan belum tercapai." Begitu
Menlu Mesir, Ismail Fahmi menjelaskan di Kairo pekan silam
beberapa saat sebelum berangkat ke New York. Pada kesempatan
yang sama, Fahmi juga berkata: "Saya akan mendesak Amerika
Serikat agar mengundang PLO untuk ikut ambil bagian dalam
konperensi Jenewa nanti."

Otonomi Luas

Di New York, Dayan - lewat sebuah konperensi pers - secara tidak
langsung memberikan jawaban pasti kepada pernyataan Fahmi itu.
Katanya: "Israel tidak ada niat untuk meninggalkan
daerah-daerah Arab yang didudukinya sejak tahun 1967." Sembari
mengulangi ketidak-sudian negaranya mengakui PLO Dayan juga
berkata: "Kami mempersilahkan orang-orang Palestina itu duduk di
tepi barat sungai Yordan dan memberitahu kami apa kemauan mereka
serta bagaimana mereka melihat hubungan mereka dengan kami."

Israel secara kategori menolak kemungkinan berdirinya sebuah
negara Palestina di tepi barat sungai Yordan. Sebagai gantinya,
Israel merencanakan untuk mengizinkan orang-orang Palestina itu
tinggal di sana dengan suatu otonomi yaug luas dalam mengurus
diri mereka.

Tapi masalah keamanan tetap di tangan kami. Demikian pula hak
membeli tanah, tetap terbuka bagi orang-orang Israel." begitu
rencana Israel sebagai yang diungkapkan oleh seorang pejabat
tinggi negeri itu yang menyertai Dayan ke Amerika Serikat.

Para pengamat di Washington akhir pekan silam tiba pada
kesimpulan bahwa sikap Israel itu sama sekali bertentangan
dengan rencana-rencana damai yang dipersiapkan Presiden Carter
untuk Timur Tengah. Setelah beberapa kali berbicara mengenai
sebuah rumah untuk orang Palestina," beberapa waktu yang lalu
Carter juga berkata bahwa pengakuan PLO atas resolusi 242 akan
membuat kesempatan bagi organisasi Palestina untuk ikut dalam
komperensi Jenewa. Carter bahkan berkata: "PLO harus menerima
resolusi 242 secara keseluruhan, tapi kami beranggapan bahwa
orang-orang Palestina harus tambahan status yang lebih
dari sekedar pengungsi."

Dari Yerussalem dikabarkan bahwa pemerintah Israel pimpinan
Menahim Begin memperlihatkan sikap cemas terhadap sikap keras
Carter itu. Dan sikap keras sudah pula terbukti dalam protes
Gedung Putih terhadap keputusan Begin untuk mendirikan tiga
pemukiman baru Israel di tepi barat sungai Yordan. Protes yang
dikirimkan pada tanggal 21 Agustus yang lalu secara spontan
ditolak oleh Israel. Sebuah sumber di Washington menyebutkan
bahwa menyertai penolakan itu, Begin dengan halus memperingatkan
Carter bahwa tekanan yang berlebihan terhadap pemerintahnya
bukan tak mungkin menyebabkan jatuhnya kabinetnya. "Dan
pemilihan umum berikut bisa memberi kemenangan kepada
pemerintahan yang lebih ortodox hal yang lebih menghambat
penyelesaian damai di Timur Tengah," begitu konon pesan Bein.

Moghimbau Moskow

Ketegangan antara Gedung Putih dan Yerussalem sebenarnya tidak
bermula pada protes soal pemukiman itu. Seperti telah diramalkan
oleh para pengamat politik di berbagai penjuru dunia, naiknya
Menahim Begin sebagai perdana menteri lewat pemilu Israel bulan
Mei yang lalu, menimbulkan soal yang rumit bagi Carter, yang
punya rencana bagi penyelesaian untuk Timur Tengah. Sikap keras
Begin untuk "tidak mundur sejengkal pun dari wilayah yang
didudukinya sejak tahun 1967" telah menyulitkan posisi Carter
di tengah-tengah dunia Arab.

Dan posisi Carter menjadi lebih sulit karena sikap keras Begin
ini kemudian mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh Zionis
Amerika. Salah seorang di antara tokoh itu, senator asal New
York, Yacob Yavits, beberapa waktu yang lalu menuduh Carter
sebagai melakukan "politik amatiristis" dengan memberi
tekanan-tekanan kepada Israel. Ketegangan antara Carter dan
Zionis Amerika Serikat itu sedikit mereda setelah Presiden
Amerika itu melakukan pertemuan dengan 40 tokoh Yahudi Amerika.

Hari-hari ini kesibukan melanda Washington dan New York. Di sana
para pembesar Israel, negara-negara Arab dan Amel ika Serikat
sedang bekerja keras mencari jalan keluar ke arah konperensi
Jenewa yang dijangkakan bakal berlangsung sebelum akhir tahun
ini.

Tidak banyak peninjau yang yakin bahwa Jenewa akan menyaksikan
perundingan damai itu. Kalau toh akan ada langkah maju yang
dicapai maka Washington nampaknya bisa jadi tempat yang tepat
untuk itu. Waktunya adalah hari-hari ini. Jika tidak, maka
posisi Carter bakal lebih sulit. Negara-negara Arab yang kini
menjauh dari Uni Soviet - pelindung utama mereka dalam perang
tahun 1973 yang lalu -- untuk mendekat ke Amerika Serikat, jika
ternyata dikecewakan, tidak punya pilihan lain kecuali
menghimbau Moskow kembali. Ini tentu harus ditafsirkan sebagai
kegagalan besar Carter pada tahun pertamanya sebagai Presiden
Amerika Serikat.