BANJIR tampaknya masih akan tetap akrab dengan warga Jakarta.
"Dalam waktu yang singkat kita tidak bisa apaapa", kata Menteri
Pekerjaan Umum Poernomosidi Hadjisarosa pekan lalu. "Untuk
menanggulangi banjir di Jakarta sampai tuntas mungkin dibutuhkan
lebih dari Rp 1 trilyun", sambungnya lagi.

Dana sebesar itu -- bandingkan dengan jumlah rencana anggaran
pendapatan dan belanja negara 1982/1983 yang Rp 15,6
trilyun--jelas belum mungkin disediakan. Hingga tiap bulan
banjir -- Desember, Januari dan Februari -penduduk Jakarta boleh
terus bersiap menghadapinya.

Banjir yang menyerbu Jakarta akhir Desember lalu mungkin akan
lama menjadi kenangan. Untuk pertama kalinya akibat banjir
terjadi antrean panjang di pompa-pompa bensin karena listrik
padam dan depo BBM Plumpang terendam air. "Untungnya banjir
kemarin itu tidak ditambah air limpahan dari Bogor", ujar
Menteri Poernomosidi.

Curah hujan yang tinggi dituding sebagai penyebab pertama banjir
akhir Desember itu. Menurut perkiraan Badan Meteorologi dan
Geofisika Departemen Perhubungan, curah hujan di Jakarta Pusat
dalam bulan Desember 1981 akan mencapai 198 mm. Ternyata curah
hujan di daerah itu pada 24 Desember saja nencapai 122 mm. Pada
hari yang sama curah hujan di Klender dan Rawamangun bahkan
mencapai 180 mm dan 182 mm.

Berbagai sebab menyebabkan air menggenang. Letak geografis
Jakarta yang rendah serta terbatasnya sistem drainage merupakan
dua penyebab utama. Sebenarnya sejak 1973 Departeman PU
bekerjasama dengan Pemda DKI Jaya dan beberapa ahli dari Belanda
telah menyelesaikan sebuah rencana induk penanggulangan banjir.

Keterbatasan biaya membuat rencana induk itu diubah di
sana-sini. Misalnya menurut rencana akan dibangun dua 'Banjir
kanal, Barat dan Timur. Kedua kanal ini akan melingkari Jakarta
dan merupakan sistem drainage yang ampuh, di samping beberapa
polder di wilayah utara Jakarta. Tiadanya biaya, --yang saat ini
ditaksir lebih dari Rp 1 trilyun, membuat yang dilakukan hanya
pengerukan beberapa sungai dan waduk.

Disiplin hancur

Tapi pengerukan tidak menolong banyak. Apalagi masyarakat
ternyata kurang membantu. Martsanto D.S., 41 tahun, insinyur
yang memimpin Proyek Pengendalian Banjir Jakarta mengeluh karena
timbunan sampah menutupi hampir sebagian besar sungai di
Ibukota. Sampah ini menghambat derasnya laju air yang semestinya
bisa 100 m3 turun menjadi 60 m3 per detik. "Di beberapa sungai
alirannya sama sekali macet sebab tertutup sampah plastik", kata
Martsanto.

Bangunan liar -- rumah permanen atau gubuk--yang dibangun
sepanjang bentaran sungai lebih tak menolong keadaan. "Disiplin
sosial masyarakat DKI sudah hancur", ikomentar bekas Gubernur
DKI Jaya Ali Sadikin. Menurut pengamatannya tempat-tempat yang
dulu terlarang untuk pemukiman, misalnya daerah Banjir Kanal,
sekarang ditumbuhi banyak gubuk liar hingga menghambat aliran
sungai.

Diakuinya, semasa ia menjabat Gubernur, tindakan penanggulangan
banjir hanya bersifat tambal sulam karena kekurangan biaya.
Berdasar perhitungan Dinas PU DKI Jaya, ia pernah mengusulkan
biaya US$ 500 juta (sekitar Rp 325 milyar) pada pemerintah pusat
untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Namun dana sebesar itu
tidak tersedia.

Untuk mengatasi banjir yang rutin, biaya yang dikeluarkan
sebenarnya cukup lumayan. Untuk tahun 1981 / 1982 misalnya,
Pemda DKI menyediakan dana Rp 7 milyar untuk membuat tanggul,
membebaskan tanah dan normalisasi aliran sungai. Ada lagi dana
tambahan Rp 4 milyar antara lain dari Dana Inpres. Di samping
itu pembuatan saluran yang dibiayai kontraktor pembuat jalan
diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 milyar.

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika berdasar catatan sejak
112 tahun lalu, curah hujan di Jakarta pada Januari diperkirakan
lebih besar dari Desember. Bila itu terjadi, berarti banjir yang
lebih besar akan melanda Jakarta. Ieberapa persiapan tampaknya
telah dilakukan. Depo BBM Plumpang awal pekan ini telah rampung
ditinggikan sekitar 60 cm. bengan begitu bila banjir menghantam
lagi, depo ini bisa tetap berfungsi .

Warga Jakarta Timur juga bisa mulai sedikit lega. Menteri PU
menjanjikan Juni yang akan datang Cakung Drain bisa selesai.
Saluran air dengan biaya Rp 5 milyar ini diharap bisa
mengamankan Jakarta Timur, khususnya kawasan industri Pulo
Gadung. Toh ia tak akan benar-benar membebaskan wilayah ini.
Dengan adanya saluran ini, genangan air yang sebelumnya "parkir"
selama 24 jam bisa dipersingkat menjadi hanya 6 jam.

Jakarta Barat harus menunggu lebih lama. Cengkareng Drain dengan
lebar 100 m dan panjang 8 km baru akan selesai 3 tahun lagi.
Sistem saluran ini diperkirakan juga hanya bisa mengurangi lama
genangan menjadi 6 jam.

Dalam menanggulangi masalah banjir, pemerintah, menurut
Poernomosidi, akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat
berpendapatan rendah. Alasannya kalau rumah rakyat kecil
kebanjiran, harta benda satu-satunya akan musnah. "Kalau rumah
orang kaya yang kebanjiran, ya biarkan saja. Paling mereka akan
sengsara hanya untuk beherapa hari", kata Poernomosidi.