WAJAH Menteri Pekerjaan Umum, WH. Poernomosidi Hajisarosa,
berseri-seri. Di tengah kesibukan mesin excavator, traktor dan
truk yang mengeruk dan meratakan tanah di Cengkareng, Jakarta
Barat, ia pekan lalu menerima pernyataan sedikitnya 47 warga DKI
yang siap (sebagian bahkan sudah) membongkar rumah mereka.

Tanah seluas 6,7 hektar dengan gigih mereka pertahankan selama
lebih dari dua setengah tahun. Mereka seharusnya sudah
mengosongkan kawasan itu karena akan terkena proyek Cengkareng
Drain (TEMPO, 1 Januari). "Saya berterima kasih kepada mereka
yang akhirnya punya pengertian. Hambatan pembebasan tanah kini
saya anggap selesai secara tuntas," kata Poernomodisi. Rasa
gembira dan terima kasih itu diperlihatkannya tatkala keluarga
H. Sidik -- pemilik tanah yang tergusur -- dengan kendaraan kolt
datang menyambut menteri. Menteri menghampiri mereka dan secara
spontan ia menggendong anak perempuan H. Sidik, kemudian
menurunkannya dari kendaraan itu.

Dengan begitu pembangunan proyek (CD) Saluran Cengkareng itu
bisa berlangsung lebih laju. "Kini Cengkareng Drain sudah bisa
berfungsi," kata Purnomosidi, walaupun belum secara keseluruhan.

Saluran pembuang itu baru mampu mencapai debit air (volume air
yang mengalir) 80 m3 per detik. Kapasitasnya direncanakan 390 m3
per detik. Memang sejak pekan lalu baru air Sungai Mookervaart
(Tangerang) yang mengalir dari arah Tangerang yang sudah bisa
dialirkan ke CD. Sedang dua sungai lainnya, Angke dan
Pesanggrahan, belum. Keduanya masih terhalang rel kereta api
yang, menurut janji Menteri PU, penembusannya akan diselesaikan
selama sebulan, sejak 13 Januari.

"Hanya yang di bawah rel itulah yang belum bisa ditembus air,"
tutur Ir. Martsanto Ds., Kepala Badan Pelaksana Proyek
Pengendalian Banjir Jakarta Raya. Tapi para pejabat tampak
optimistis saluran itu berfungsi sepenuhnya pada awal 1984.

Mengapa Saluran Cengkareng? Bukan Banjir Kanal Barat seperti
pernah didengang-dengungkan dulu? Menurut kisah, dari suatu
peninjauan keadaan banjir lewat udara dengan helikopter, 1979,
Menteri PU terperangah menyaksikan Jakarta bagaikan
"tenggelam". Segera setelah itu ia mengumpulkan dirjen, pimpinan
dan staf Badan Pelaksana Proyek Pengendalian Banjir DKI Jaya. Ia
meminta gagasan bagaimana penanggulangan banjir segera bisa
dilaksanakan dan biayanya tidak terlalu mahal.

"Proyek sanjir Kanal Barat dan Timur itu terlalu mahal dan makan
waktu lama," tutur Menteri Poernomosidi kepada TEMPO. Dia
mengulang alasan keputusannya tahun 1979. Memang sulit dan mahal
penanggulangan banjir di DKI? "Mana ada pekerjaan besar yang
tidak sulit. Yang penting ialah mencari cara yang mudah dan
murah," tukasnya.

Rencana pembuatan Banjir Kanal Barat dan Timur muncul di zaman
Gubernur DKI Jaya Ali Sadikin. Dimulai dari daerah Karet, sanjir
Kanal Barat merupakan kelanjutan yang sudah ada yang dimulai
dari Manggarai dan biasa menampung antara lain banjir dari
Sungai Ciliwung. Sedang Banjir Kanal Timur merupakan proyek yang
sama sekali baru -- direncanakan bisa menampung banjir Sungai
Cipinang, Sunter, Buaran, Kramat Jati dan Cakung. Umumnya daerah
yang akan dilewati kedua saluran banjir itu merupakan
perkampungan dan berpenduduk rapat. Gubernur Ali Sadikin dulu
menaksir biaya penanggulangan banjir itu sekitar Rp 500 milyar.
Dan karena tak sanggup mengeruk duit sebanyak itu ia melontarkan
tuntutannya ke Pusat.

"Selain mahal, juga (gagasan zaman Sadikin) akan menyebabkan
banyak perkampungan penduduk tergusur," ujar Menteri PU. Maka
dibuatlah rencana Cengkareng Drain dan Cakung Drain. "Dengan
berfungsinya kelak kedua saluran itu, rencana pembuatan kedua
Banjir Kanal itu tak perlu lagi."

Saluran Cengkareng sesungguhnya merupakan sebagian dari suatu
sistem penanggulangan banjir di Jakarta Barat. Dalam sistem itu
terdapat proyek Sodetan Grogol-Sekretaris. Yakni saluran
pembuang banjir dari Sungai Grogol dan Sekretaris ke Kali
Angke-Pesing. Panjangnya 2,7 km. Selanjutnya proyek pompa air
Siantar akan menampung daerah aliran sungai seluas 680 hektar.
Banjir dari pompa Siantar ini akan dialirkan ke Banjir Kanal,
dengan debit 40 m3 per detik.

Biaya proyek Cengkareng Drain (istilah ini sebenarnya untuk
konsumsi luar negeri -- agar memudahkan usaha meminta bantuan)
ditaksir Rp 11 milyar (termasuk pembebasan tanah). Sedang
Sodetan Grogol-Sekretaris Rp 14,5 milyar dan pompa Siantar Rp 10
milyar (dari APBN) plus bantuan Jepang � 5,275 milyar (sekitar Rp
15,825 milyar).

Saluran Cengkareng diperkirakan telah selesai 70%. Penggalian
kanalnya sepanjang 10 km, dengan lebar (tidak merata) 75-100
meter dan dalam 5,5 meter, yang dimulai awal 1980. Sedang proyek
Sodetan Grogol dan pompa Siantar, keduanya baru akan digarap
mulai 1984. Diharapkan keduanya selesai pada 1986.

"Semula semua proyek itu direncanakan selesai bersamaan.
Ternyata tak mungkin," tutur Ir. Djendam Gurusinga, Asisten I
Bidang Perencanaan, Badan Pelaksana Proyek Pengendalian Banjir
DKI Jaya (dulu bernama Komando Proyek Pengendalian Banjir). Ada
halangan, menurut Djendam, karena masalah dana.

Bagaimana Cakung Drain? "Akan selesai tahun ini," ujar Ir.
Martsanto D.S., dari Proyek Pengendalian Banjir DKh Saluran
Cakung yang digarap setahun lebih dini daripada Saluran
Cengkareng meminta biaya Rp 8,3 milyar. Pelaksanaan
pembangunannya tak banyak mengalami hambatan, karena tak perlu
menerobos perkampungan atau daerah berpenduduk padat. Ia
diharapkan akan menanggulangi bencana banjir di Jakarta bagian
Timur dan Utara.

Harapan warga DKI pun kini tertuju pada semua proyek itu. Selama
ini warga DKI yang tinggal di kiri kanan Kali Pesanggrahan,
Angke dan Mookervaart -- kawasan termasuk jangkauan Saluran
Cengkareng, misalnya -- biasa terlanda banjir empat kali dalam
setahun. Yakni Januari sampai Maret. Penduduk di sana biasanya
mengungsi ke pinggiran rel kereta api. Nasib serupa juga
biasanya melanda penduduk daerah Kembangan, Bojong Indah dan
Kedoya. Penduduk Kedoya, yang tak punya pilihan, biasanya
mengungsi ke pasar. Banjir di kawasan semua itu biasanya tak mau
surut dalam satu sampai tiga hari.

Ada pengalaman unik Prof. Ir. Sri Murni yang bermukim di Jalan
Bank yang termasuk lingkungan banjir Kali Krukut. Daerah itu
sering kebanjiran dalam waktu lama, dalam musim hujan. Pernah
bahkan selama 1 1/2 bulan. Yang berwenang pun bingung, apa
penyebabnya. Ternyata biang keladinya adalah kompleks pelacuran
di tepi Kali Krukut itu. Begitu mereka digusur, banjir pun tak
pernah bertandang lagi.

Jangan harap setelah semua proyek pengendalian banjir itu
berfungsi lantas Jakarta akan terbebas banjir. Sebab, kata
Menteri Poernomosidi, sambil ia membuat oret-oretan di buku memo
wartawan TEMPO D.S. Karma, "kita masih harus memecahkan masalah
sampah dan rumah-rumah liar di tepi kali atau sungai."

DKI Jakarta menghasilkan sampah sehari sekitar 17.500 m3.
Setahun berarti sekitar 6,3 juta m3. Dalam 4 tahun mendatang,
saat semua proyek pengendalian banjir itu diharapkan berfungsi
seluruhnya, sampah yang menumpuk atau masuk sungai sekitar 26
juta m3. "Kita harus sudah bisa menemukan cara pemusnahan
sampah. Apa dengan pembakaran atau untuk reklamasi," kata
Menteri Poernomosidi lagi. "Tapi dengan selesainya Cengkareng
Drain nanti kita sudah bisa lebih mudah menata lingkungan di
kawasan itu." Atau artinya, insya Allah, banjir tak 'kan lagi
berhari-hari, melainkan hanya jam-jaman.