BERITA hangat minggu-minggu ini tentang pemutusan hubungan kerja
(PHK). Dan yang paling mengundang polemik adalah sikap Menteri
Tenaga Kerja Sudomo, pekan lalu, ketika menyetujui pemecatan
700-an buruh PT United Can di Cengkareng - mereka dianggap
bersalah karena menyandera sejumlah staf dan karyawan
perusahaan, pada Maret 1984.

Pemecatan ratusan buruh dari sebuah perusahaan itu, tampaknya,
merupakan angka PHK terbesar tahun ini. Menurut catatan
Depnaker, sejak Januari sampai Agustus, sudah 11 ribu buruh
kehilangan pekerjaan karena, terutama, perusahaan mereka turun
penjualannya. Kelesuan ekonomi, memang, jadi biang keladi lebih
dari 90 ribu buruh yang kehilangan pekerjaan sejak 1982. "Dalam
situasi seperti ini, sulit bagi pengusaha untuk menghindari
PHK," seperti kata Iwan Jaya Azis, ekonom dari FE UI.

Pihak Depnaker memperkirakan angka pemecatan itu akan makin
menggelembung. Permohonan untuk melakukan PHK sebagian besar,
agaknya, masih akan datang dari sektor industri pengolahan,
pertambangan dan penggalian, serta bangunan. Tiga sektor ini,
memang, paling berat menahan pukulan resesi dunia, dan terhitung
kurang gesit menyesuaikan diri mengimbangi lesunya permintaan
pasar lokal. Tahun lalu saja. PHK dari ketiga sektor ini
mencapai 18.500 atau hampir 85% dari angka pemecatan saat itu,
baik karena kontrak sudah selesai mau pun lantaran perusahaan
tutup.

Sektor industri pengolahan, yang selama tiga Pelita memberikan
sumbangan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, ternyata
mempunyai dasar tidak begitu kukuh. Sebab, menurut Prof. Hendra
Esmara, sektor ini masih banyak bergantung pada bahan baku dan
penolong impor. Kata guru besar perencanaan pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas ini, sektor industri pengolahan
juga tidak begitu efisien, berbiaya tinggi, dan padat modal.
"Sehingga ketika terjadi resesi banyak yang ambruk," katanya.

Siapa yang salah ? Mungkin pengusahanya sendiri. Atas permintaan
sebagian besar penanam modal di sektor ini, memang, pemerintah
memberikan perlindungan cukup besar kepada mereka. Menurut Iwan
Jaya Azis, proteksi diberikan dengan mengenakan bea masuk tinggi
terhadap barang-barang impor sejenis yang sudah bisa dihasilkan
oleh industri lokal. Kemudian dengan sistem pembatasan impor
(kuota). Dia mengibaratkan sektor industri ini bayi yang selalu
digendong dan disuapi. "Sampai tua akhirnya bayi itu tidak bisa
jalan sendiri, apalagi bisa bekerja efisien," katanya.

Industri Pengolahan

Yang terdengar paling awal terpukul di sektor ini adalah
industri tekstil. Penjualan tekstil dan pakaian jadi di pasar
lokal dan luar negeri mendadak mulai terasa macet di tahun 1982
lalu karena daya beli lemah dan negara pembeli memperketat
kuota. Puluhan ribu buruh serta-merta terlempar dari puluhan
industri tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Usaha menolong
mereka, dengan melakukan restrukturisasi modal dan teknologi,
ternyata hanya sampai di ruang-ruang seminar. Menurut sebuah
tafsiran kasar, lebih dari 20 ribu buruh tersingkir dari sini.

Kredit macet yang harus ditanggung bank-bank pemerintah, yang
banyak menyalurkan pinjaman murah, makin menggelembung. Sebuah
bank pemerintah, misalnya, dikabarkan punya utang macet di GKBI
di atas angka Rp 20 milyar. Pengambilalihan manajemen kemudian
banyak dilakukan bank pemerintah untuk mengatasi kemacetan
penjualan itu. Toh, tidak menolong. Sebuah industri produk
tekstil, yang baru awal tahun ini diresmikan pengoperasiannya,
mendadak saja harus merumahkan lebih dari 100 karyawannya.

Pande Radja Silalahi, pengamat ekonomi, tidak setuju dengan cara
pengusaha mengatasi kelesuan dengan PHK. Kalau mereka ingin
menekan biaya produksi, katanya, hendaknya jangan buruh yang
selalu dikorbankan. Soalnya, persentase upah dari seluruh biaya
produksi pada sektor industri pengolahan di sini rendah sekali.
"Rata-rata hanya 11% dari seluruh biaya produksi," katanya.

Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS), upah tenaga kerja
setiap buruh di tahun 1982, pukul rata, hanya Rp 700 ribu
setahun, atau sekitar Rp 58 ribu sebulan. Di sektor industri
tekstil, misalnya, upah setiap buruh per tahun hanya Rp 473
ribu, atau hanya sekitar Rp 39 ribu sebulan.
Dengan angka-angka itu, Pande ingin menunjukkan bahwa tindakan
PHK, yang dilakukan untuk menekan biaya produksi, tak akan
banyak menolong.

Pada tahun 1982 itu, sektor industri pengolahan mencatat
perkembangan paling buruk: hanya tumbuh 1,2% - dengan kata lain
sumbangannya terhadap produk domestik bruto cuma naik dari Rp
1.877 milyar jadi Rp 1.900 milyar. Salah satu bidang usaha lain,
yang terpukul telak di tahun itu, adalah perakitan alat-alat
berat.

Penjualan alat-alat berat berangsur menurun setelah pemerintah,
mulai 1980, melarang ekspor kayu gelondongan dari sini.
Sesudah itu, volume pembangunan proyek-proyek besar juga
mengendur. Sejak 1982 itu sampai tahun lalu, penjualan
alat-alat berat Komatsu, misalnya, rata-rata turun 35%.
Kata B. Subianto, presiden direktur PT United Tractor,
penjualan Komatsu (buldozer, wheel loader, hydraulic
excavator, dan motor grader), tahun ini diduga hanya akan
400 unit - sama dengan tahun lalu.

Titik impas sudah bisa dicapai perusahaan ini jika bisa menjual
350 unit. Karena itu, perusahaan menganggap tidak perlu
melakukan perumahan maupun PHK 1.700 karyawannya. Tapi
penghematan tetap perlu dilakukan: membatasi jam lembur,
menghapus uang bensin, dan meniadakan minuman kopi bagi
karyawan. Usaha menaikkan penjualan produk industri ini akan
sangat bergantung pada maju mundurnya sektor industri bangunan -
bukan pada penebangan kayu (logging).

Tapi, PHK cukup besar sudah dilakukan perakitan mobil dan motor
(automotif). Dari perakitan motor saja sudah lebih dari 1.000
orang disingkirkan. Maret lalu, kedua bidang usaha ini minta
izin pada Menteri Sudomo mem-PHK-kan 3.000 pekerjanya.
Permintaan PHK paling besar tampaknya datang dari grup Harapan,
agen tunggal dan perakit motor Yamaha. Sesudah dua tahun
perusahaan itu merumahkan 1.060 karyawannya, PHK akhirnya
diperbolehkan untuk sekitar 500 buruhnya saja.

Dengan buruh yang sekarang masih 2.100 orang itu, efisiensi
penuh masih belum bisa dilakukan. Menurut Soetrisno, direktur
grup Harapan, masa kerja efektif mereka sesungguhnya hanya tiga
hari saja, "Itu pun masuknya dibikin giliran, dan bagi yang
tidak kerja paling-paling kebagian membersihkan pabrik, atau
ikut penataran P4," katanya terus terang. Karena lesunya
penjualan, dua bulan lalu, mereka pernah libur penuh selama dua
minggu.

Di antara para perakit motor, Harapan tampaknya masih cukup
mujur, apalagi dibandingkan dengan perakit Binter, yang sampai
menjual usahanya kepada kelompok Suzuki. Penjualannya tahun lalu
hanya 60 ribu, padahal kapasitas perakitan Yamaha adalah untuk
menghasilkan 200 ribu motor - dan baru bisa mencapai titik impas
jika merakit 100 ribu per tahun. Penjualannya mulai terasa
melorot setelah harganya naik gara-gara rupiah didevaluasikan.

Tahun ini, harapannya untuk bisa menaikkan penjualan di Pedesaan
dianggap gagal. "Produksi beras memang meningkat, tapi
pendapatan petani tidak," ujar Soetrisno. Sialnya lagi,
persoalan yang harus dihadapi bukannya makin ringan. Sekarang
biaya produksi mereka lebih tinggi gara-gara mesin yang biasanya
diimpor utuh kini harus dirakit dari komponen yang terurai.
Mereka juga diharuskan mengimpor baja lewat PT Giwang Selogam,
yang harganya lebih tinggi dan pengirimannya sering terlambat.

PT Federal Motor, agen tunggal dan perakit motor Honda, juga
menghadapi persoalan serupa. Hanya saja dibandingkan Yamaha,
penjualannya tahun lalu cukup bagus: bisa 150 ribu. Belum ada
satu pun dari 1.300 karyawannya yang dipecat. Kendati demikian,
mereka sering hanya disuruh masuk kerja dua sampai tiga hari per
minggu. Dengan cara bagitu, anak perusahaan Astra ini bisa
menghemat pengeluaran perusahaan untuk membeli susu dan kacang
hijau.

Sekalipun pengaruhnya terbatas, serangkaian tindakan penyesuaian
itu cukup lumayan dalam menekan pengeluaran. Memang, persoalan
yang dihadapi bidang usaha otomotif cukup berat dibandingkan
yang lain. Para penanam modal di sini misalnya, dikenai
kewajiban untuk menanggalkan secara berangsur pemakaian komponen
impor - hingga pada suatu saat nanti semua komponen yang
digunakan merupakan bikinan lokal.

Kewajiban itu mereka sambut dengan rasa optimistis manakala di
tahun 1981 penjualan mobil dan motor mencapai puncaknya tak lama
sesudah Indonesia mendapat rezeki besar dari kenaikan harga
minyak. Tapi, tahun berikutnya penjualan mulai terasa menciut,
setelah mobil berbahan bakar solar harus naik karena pajak
penjualannya dinaikkan cukup tinggi. Pukulan berikut datang
lagi, sesudah kenaikan harga tak bisa dihindari gara-gara
devaluasi rupiah, dan pemerintah memperketat pembelian.

Mulailah bidang usaha otomotif memasuki masa paling suram.
Padahal, yang namanya proteksi tak kurang-kurang: dalam bentuk
bea masuk tinggi bagi mobil yang diimpor secara utuh. Menurut
taksiran kasar Bank Dunia, bidang usaha otomotif ini, tahun
lalu, sesungguhnya menerima subsidi terselubung sekitar
Rp 187 milyar - dalam bentuk tingginya bea masuk bagi
barang impor dan infrakstruktur.

Soal proteksi berlebihan, yang mendorong banyak bidang usaha
jadi tidak efisien itu, kini sering dibicarakan para ekonom.
Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pekan lalu, kembali menyinggung
soal ini dalam acara wisuda program M.B.A. di kampus Institut
Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta. Kata ekonom kawakan
ini, pada tahap belajar, proteksi terhadap industri lemah memang
bisa diterima. Secara bertahap hendaknya perlindungan ini
dicabut, untuk memasuki tahap efisiensi ekonomi.

Menurut catatan Prof. Sumitro, kadar proteksi cukup tinggi
diberikan pemerintah untuk barang-barang konsumsi final dan
hasil rakitan, tapi rendah sekali untuk bidang usaha yang
menghasilkan barang modal serta bahan baku dan penolong. Situasi
ini akhirnya mendorong investor menggunakan lebih besar modal
dengan sedikit buruh. "Struktur dari proteksi itu merangsang
menanamkan modal di sektor usaha dengan potensi terbatas dalam
menyediakan lapangan kerja bagi buruh Indonesia," katanya.

Bidang usaha otomotif dan elektronik agaknya bisa digolongkan
dalam anggapan itu karena mendapat perlindungan cukup menyeluruh
dalam menghadapi barang impor. Terbukti kemudian, cara seperti
itu tidak menyebabkan bidang usaha tadi bisa bersaing - kecuali
kalau mereka mencoba melakukan ekspor seperti ditempuh kelompok
perusahaan National Gobel. Kata Jamien Tahir, wakil presiden
direktur National Gobel, "PHK bukan merupakan jalan terbaik
untuk mengatasi kesulitan pasar."

Usaha menekan biaya produksi dilakukan kelompok ini dengan
memperketat pemakaian dana. Pembelian komponen juga dilakukan
semakin selektif: artinya, jika ada komponen lebih murah di
Singapura dibandingkan mengambil di Jepang, "Maka kami beli yang
di Singapura," kata Jamien. Usaha-usaha seperti itulah yang
menyebabkan National tak melakukan PHK, bahkam tahun ini
merencanakan menambah 60 karyawan. Gaji juga akan dinaikkan.

Tidak semua bidang usaha di sektor industri pengolahan memang
harus memecat buruh karena penjualannya loyo. PT Aneka Karya di
Ceper, Jawa Tengah, misalnya, cukup sibuk melayani pesanan
membuat sambungan pipa air minum dari baja tuang tahan karat
(cast iron pipe fittings). Menurut H.M. Husnun, direktur utama
Aneka Karya, tahun ini ada kenaikan pesanan 10% dibandingkan
tahun lalu. Karena itu, perusahaan ini, yang bermula sebagai
usaha kecil-kecilan, kini tiap bulan menghabiskan 80 sampai 100
ton besi tuang.

Salah satu pelanggan tetapnya adalah Perusahaan Air Minum
Jakarta. Usaha ekspornya sudah dimulai ke Sri Lanka, dan ke
Malaysia sedang dirintisnya. Pekerjanya 105 orang. Husnun sudah
merencanakan membangun pabrik kedua yang akan menghasilkan
komponen serupa yang lebih piawai.

Tentu saja jumlah industri macam begini tidak banyak. Buktinya,
pertumbuhan industri pengolahan di luar pengilangan minyak dan
pengolahan gas alam cair, tahun lalu, hanya 5,6%. Sedangkan
pertumbuhan industri gas alam cair mencapai 33% lebih. Jadi,
kalau tahun lalu pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai
12,8% (tahun 1983 hanya 2,2%), bukan berarti sektor ini
baik-baik saja adanya - mengingat kenaikan terbesar ternyata
berasal dari bidang usaha pengolahan gas alam cair yang padat
modal.

PT Bukaka Teknik Utama merasakan betul arti rendahnya
pertumbuhan ini. Perusahaan pembuat mesin-mesin konstruksi dan
kendaraan khusus itu, tahun ini, diperkirakan hanya akan
mendapat volume pekerjaan 40% dari omset tahun lalu yang Rp 15
milyar. Sekitar 80% dari hasil produksinya dijual ke pemerintah.
Kendati volume penjualannya menurun hebat, Bukaka tak berniat
memecat 500 karyawannya karena khawatir jangan-jangan akan
mendapat pesanan besar mendadak.

Konsekuensinya, uang yang keluar belakangan lebih besar
dibandingkan yang masuk. Menurut Fadel Muhamad, direktur Bukaka,
perusahaan itu kini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan
menggerogoti laba ditahan tahun lalu untuk menutup kebutuhan
modal kerjanya. Diversifikasi usaha dalam kondisi begitu jauh
dari harapan sekalipun usaha membuat rice mill plant sudah mulai
coba-coba dilakukannya.

Bisnis Bukaka, seperti juga bisnis sektor industri bangunan,
biasanya sangat peka menghadapi perubahan kebijaksanaan
pemerintah. Pendapatan mulai terasa mengecil ketika, Maret 1983,
harga minyak OPEC turun dari US$ 34 jadi US$ 29 per barel. Usaha
menghemat lewat APBN mulai terasa dilakukan pemerintah. Beberapa
proyek besar, yang memakai dana campuran rupiah dan valuta
asing, ditangguhkan.

Rem semacam itu perlu diinjak agar neraca pembayaran tak
mendapat tekanan, dan inflasi di dalam negeri tak meledak karena
pembiayaan proyek itu akan berasal dari pencetakan uang baru -
bukan dari dana masyarakat. Langkah pengetatan memang cukup luar
biasa. Transaksi berjalan pada neraca pembayaran 1984-1985, yang
semula diproyeksikan defisit sekitar US$ 4 milyar, hanya defisit
US$ 1,9 milyar. Kecilnya defisit itu bisa dicapai karena impor
barang konsumsi dan penolong dikendalikan cukup ketat.

Secara keseluruhan neraca pembayaran tahun anggaran lalu bahkan
bisa menyumbang tambahan devisa US$ 667 juta. Inflasi juga hanya
3,6%, padahal sebelumnya sampai 12,6%. Tapi ketatnya pemerintah
mengawasi neraca pembayaran dan pemakaian anggarannya ini
berakibat luas: beberapa bidang usaha sektor industri pengolahan
terpukul cukup telak. Bidang usaha alat-alat berat, misalnya,
menurun tajam volume penjualannya. Bagaimanapun, "APBN 'kan masih
mempengaruhi ekonomi kita 30%," ujar pengamat ekonomi Pande
Radja Silalahi.

Pande beranggapan, dalam keadaan tingkat konsumsi yang tidak
bergairah serta pengusaha juga dihinggapi lesu darah, sebenarnya
pemerintahlah yang mempunyai kekuatan untuk memperbaiki suasana.
Caranya: lancarkan arus dana. Dia yakin, ada masalah yang bisa
diatasi di dalam negeri. "Ekonomi kita lain, keterbukaan
paling-paling hanya 60%, jadi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh
fluktuasi perubahan ekonomi dunia," katanya.

Nada serupa juga dikemukakan pengamat ekonomi Kaptin Adisumarta.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menurut dia, yang
menendang bola pembangunan bagaimanapun masih pemerintah. Jika
pemerintah tega, bisa dicari akal dengan, misalnya, menswastakan
sejumlah badan usaha milik negara. Dana yang sudah
diinvestasikan, seperti untuk TVRI, hendaknya di manfaatkan
seoptimal mungkin. "Pada jam tertentu, misalnya, bisa dipakai
oleh swasta, terutama untuk promosi," katanya.

Dengan cara begitu, TVRI bisa menutup anggaran keperluannya dan
pendapatan pemakalan jam siaran untuk swasta. Lewat acara
promosi itu secara langsung media elektronik ini berusaha
merangsang terciptanya permintaan, tanpa harus menginjeksikan
rupiah. "Ini kalau negara berkembang mau belajar," katanya.
"Belajar itu sekali-sekali perlu loncat keras."

Di pihak lain, Prof. Sumitro beranggapan - seperti
dikemukakannya di IPMI - kebanyakan negara berkembang
menganut kebijaksanaan memperbaiki ekonomi negerinya melalui
perbaikan perdagangan dan transaksi berjalan. Untuk
memperbaiki neraca perdagangan, mereka melakukannya dengan
memotong barang-barang impor. "Sekitar tiga perempat bagian
dari usaha memperbaiki neraca perdagangan merupakan usaha
mengurangi impor," katanya.

Memang pada akhirnya tindakan semacam itu akan memperbaiki
transaksi barang dan jasa (transaksi berjalan) tapi pengaruh
perbaikannya secara mendasar sesungguhnya kecil. Langkah penting
yang dilihat Prof. Sumitro adalah melakukan penyesuaian
struktural dengan menggeser komposisi produksi dan permintaan
untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor.
Tipe perubahan semacam ini dianggapnya lebih mendasar dan bukan
sekadar perbaikan temporer.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sejak harga patokan OPEC turun dari US$ 34 jadi US$ 29 per
barel, mulai Maret 1983, kegiatan di sektor penambangan minyak
kelihatan menunjukkan tanda-tanda mengendur. PHK di beberapa
penyedia jasa penambangan minyak mulai terdengar. Sekarang
jumlah pekerja di kontraktor-kontraktor masih sekitar 20 ribu,
termasuk 1.225 tenaga kerja asing. Pertamina, yang
mempekerjakan 50.300 orang, tak terdengar melakukan PHK.

Lesunya kegiatan penambangan minyak itu juga tercermin dalam
bentuk pengeluaran seluruh perusahaan minyak yang, tahun lalu,
hanya US$ 2.890 juta dari rencana US$ 3.951 juta. Padahal,
pengeluaran tahun sebelumnya masih mencapai US$ 3.953 juta.
Karena prospek harga dan pasar minyak masih belum kencang juga,
untuk tahun ini pengeluaran diperkirakan hanya akan sampai US$
3.872 juta. Semua perkembangan kurang menggembirakan
itu, tentu saja, berpengaruh cukup besar bagi penyedia jasa
semacam Medco (Meta Epsi Drilling Company). Perusahaan yang
menyediakan jasa pengeboran dengan menyewakan tujuh rig miliknya
itu kini terpaksa berani tawar-menawar untuk mendapatkan calon
penyewa. Sewa rig sekarang hanya US$ 8.000 per hari, padahal
pada tahun 1983 masih US$ 12.000. "Dulu Pertamina dan kontraktor
asing tidak pernah menawar," ujar Arifin Panigoro, direktur
utama Medco.

Menurunnya pendapatan sewa rig itu cukup merepotkan Medco.
Sebab, cicilan tiga di antara tujuh miliknya - yang dibelinya
dengan kredit US$ 5 juta sebuah - masih belum lunas. Beban bunga
sebesar 10,5% per tahun atas pinjaman itu menyebabkan Medco
harus menyisihkan US$ 2.000 untuk setiap rig per hari guna
membayar bunganya saja.

Tahun lalu, tujuh rig milik Medco, entah mengapa, tidak
didatangi penyewa. Praktis cuma menganggur dimakan angin. Dalam
situasi seperti itu, perusahaan masih menganggap tidak perlu
melakukan PHK. Arifin merasa sayang jika tenaga-tenaga yang
punya keterampilan khusus itu harus dipecat. "Satu saja dari
mereka berkurang, pekerjaan bisa pincang," katanya. Dia
optimistis, jasa pengeboran masih akan diperlukan.

Tentu, bukan hanya karena kegiatan pencarian minyak lesu, maka
pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di tahun 1983
hanya 1,8%. Di tahun sebelumnya, bahkan, pertumbuhannya minus
12,1%. Jatuhnya harga timah dan nikel pada periode itu memang
menyebabkan sumbangan devisa dari dua bahan galian utama itu
jadi mengendur.

PHK dari kegiatan penambangan timah dan nikel memang cukup
besar. Lazimnya, sebelum sebuah perusahaan melakukan tindak
PHK, pengusaha dan serikat buruh berunding untuk mengurangi
biaya produksi - dengan mengurangi jam lembur. Jika cara itu
masih dianggap belum bisa menekan pengeluaran, maka jumlah regu
kerja dikurangi. Kalau masih belum berhasil, sebagian karyawan
lalu dirumahkan, hingga sampai pada tindakan PHK. "Pengambilan
keputusan PHK merupakan jalan terakhir setelah melalui titik
paling sulit," ujar Sutopo Yuwono, sekjen Depnaker.

Untuk memastikan benar tidaknya perusahaan menghadapi kelesuan,
laporan keuangan perusahaan jika dianggap perlu akan diperiksa
Depnaker. Kalau laporan keuangan itu sudah diperiksa akuntan
publik, pemerintah akan percaya 100%.

Sektor Bangunan

Tahun lalu, pertumbuhan sektor bangunan minus 1,5%. Di tahun
sulit seperti itu sektor ini paling banyak babak belur
menghadapi pengetatan anggaran pemerintah dan neraca pembayaran.

Dan serangkaian kebijaksanaan itu sudah cukup membikin
kontraktor kecil di daerah menggelepar bagai ikan masuk bubu.
Mereka yang kegiatan usaha konstruksinya bergantung pada kantung
pemerintah, jelas tidak bisa berkutik. Karena uang yang mengalir
ke masyarakat berkurang, otomatis penjualan rumah tanpa
fasilitas BTN mengendur - apalagi di tahun itu orang sedang
gandrung menyimpan dolar lantaran nilainya cenderung menguat
melawan rupiah.

Penjualan rumah PT Puteraco Indah di Bandung, misalnya, kuartal
pertama 1985 rata-rata hanya tujuh buah setiap bulan. Padahal,
pada periode yang sama tahun lalu masih bisa mencapai 18 rumah
setiap bulan.

Turunnya penjualan rumah berharga Rp 15 juta sampai Rp 20 juta
dengan kredit tiga tahun di Jalan Soekarno-Hatta itu, tentu,
cukup memprihatinkan. Sebab, titik impas penjualan baru dicapai
jika penjualannya setahun bisa 120 rumah.

Mohamad S. Hidayat, presiden direktur Puteraco, jadi salah
tingkah menghadapi semua persoalan itu. Di saat pendapatan
berkurang, perusahaan dilarang mem-PHK-kan karyawan. Dalam
situasi seperti itu yang bisa dilakukan perusahaan adalah
mengurangi sejumlah tunjangan yang diberikan pada karyawan.
"Mereka ternyata menerima," katanya.

Sejak berdiri 1972, Puteraco hingga kini sudah membangun 1.100
rumah. Keadaan lesu akhirnya memaksa perusahaan ini menangguhkan
rencana membangun ratusan rumah lainnya. Hidayat malahan
terpaksa harus mendepositokan separuh dari modal usahanya untuk
menyelamatkan diri. "Bebas pajak dan tak ada risiko. Apa boleh
buat, daripada ambruk," katanya. Nasibnya masih lumayan
dibandingkan 38 kontraktor anggota REI, yang sudah tak aktif
sama sekali, dari 48 anggotanya di Jawa Barat.

Lesunya beberapa sektor usaha itu menyebabkan pemakaian jasa
biro iklan untuk melancarkan kampanye jadi berkurang pula. Dalam
13 bulan terakhir ini, Matari Advertising di Jakarta merasakan
seretnya billing iklan. Kata Kenneth T. Sudharto, sebagian besar
kliennya memangkas anggaran iklan mereka. Sebagian lagi ada yang
menyetop sama sekali.

Apa boleh buat, untuk menyesuaikan pengeluaran perusahaan dengan
penghasilan, Matari terpaksa mem-PHK-kan 50 orang karyawan
pendukung, sehingga kini karyawannya tinggal 148 orang.
Penggunaan dana diperbaiki dengan membayar ke bank lebih cepat
supaya dapat potongan ekstra dan menanamkan uang (deposito)
jangka pendek, kemudian ditarik kembali. "Jadi, untuk ini perlu
soal manajemen keuangan," katanya.

Syukur, mulai Juli lalu, Matari bisa mencapai titik impas. Klien
mulai beriklan rumah dan kendaraan mulai diiklankan dengan
gencar. Pengusaha tampaknya mulai beranggapan, daya beli
konsumen sudah mulai pulih. Benarkah?

Eddy Herwanto
Laporan Biro Jakarta dan Jawa Barat