TAK jelas apakah harus bersyukur atau kecele, tapi ramalan BMG
(Badan Meteorologi dan Geofisiko) meleset sedikit. Awal Februari
silam, seperti sudah diramalkan BMG, banjir (yang berarti) tak
melanda Jakarta. Juga air pasang di Laut Jawa yang diramalkan
terjadi Rabu pekan lalu setinggi tiga meter, tidak terjadi.

Tapi ini bukan berarti Jakarta jauh dari ancaman banjir. "Sejak
Januari, kami telah bersiap-siap," ujar Kepala Proyek
Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Ir. Achmad Lanti. Untuk tahun
ini, Lanti memperkirakan luas areal yang kebanjiran 500 ha. Ini
sudah terbukti akhir Januari lalu, beberapa dari kawasan Jakarta
Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat mendapat "hadiah" rutin
ini.

Meskipun begitu, banjir kali ini rupanya bisa dikendalikan dan
jumlahnya cukup menyurut kalau dibandingkan dengan 10 tahun
lalu. Misalnya di tahun 1979, luas kawasan yang kebanjiran ada
1.100 ha, akibat adanya hujan lokal dan juga banjir kiriman.
Banjir kiriman ini termasuk yang sering juga menenggelamkan Ibu
Kota. Maklum secara hidrologis, Jakarta dilintasi banyak sungai
(antara lain Ciliwung, Angke, Sekretaris, Pasanggrahan, Grogol,
Krukut, Cipinang, Sunter, Buaran, dan Cakung). Sayangnya, tak
semua sungai berfungsi baik. Daerah aliran sungai, porak peranda
karena meningkatnya jumlah penduduk. Jakarta, yang penghuninya
kini sekitar 7 juta orang, selalu rumit dalam penyediaan
permukiman, sehingga bibir sungai pun jadi permukiman.

Luas Jakarta ada 64 ribu ha dan terletak di dataran aluvial
dengan topografi relatif datar. Hanya 7 m di atas permukaan
laut. Celakanya, Jakarta mempunyai daerah pantai yang datar,
bahkan pada beberapa tempat lebih rendah dari permukaan laut.
Wilayah pesisir Jakarta inilah, yang termasuk "wilayah yang
paling rawan di seluruh Jakarta," kata Lanti kepada Putut Tri
Husodo dari TEMPO. Tinggi rata-rata air pasang antara 1 dan 1,5
meter di atas Priok Peil (tinggi air di Priok). Itu pasang biasa
dan tak bisa dibayangkan kalau Laut Jawa pasang besar.

Sebenarnya usaha untuk menjinakkan sungai-sungai itu sudah
dilakukan sejak Jakarta masih bernama Batavia. Ini dilakukan
terutama karena di tahun 1876, Ciliwung meluap dan melalap bekas
benteng VOC di Pasar Ikan waktu itu. Tahun 1976, banjir besar
itu datang kembali, sehingga dinamakan "banjir seratus tahunan".

Untuk menyelamatkan Kota Batavia dari luapan Ciliwung, kemudian
dibuat banjir kanal -- sejak tahun 1913 dan selesai 7 tahun
kemudian. Ciliwung dipotong mulai dari Manggarai yang kemudian
lewat Dukuh Atas, Karet, Grogol, dan bermuara di Teluk Gong.
Sebagai imitasi Kota Amsterdam, dibuat pula kanal yang kini
melewati jalan Juanda dan Gajahmada. Pada waktu itu, banjir
kanal dibuat untuk melindungi Kota Batavia yang hanya meliputi
kawasan Glodok, Senen, Gambir, dan Menteng.

Kini, sungai buatan sudah banyak dibuat. Mulai dari Kali Malang
di Jakarta Timur sampai Cengkareng Drain yang panjangnya 8,2 km.
Kanal Cengkareng inilah yang terbaru, selesai tahun 1983 dan
menelan biaya Rp 11 milyar. Sehingga potret Jakarta dari atas
akan jelas menampakkan beberapa sungai kecil yang malang
melintang yang fungsinya sebagai saluran penghubung ke waduk
atau polder yang tugasnya menampung air hujan atau air kiriman
dari hulu Ciliwung.

Polder di Pluit misalnya, luasnya 75 ha dan harus bisa menampung
air (catchmen area) seluas 2.300 ha, termasuk kawasan Monas,
Menteng, Tanah Abang. Pluit direncanakan bisa menampung 2,25
juta m3 air. Kalau Jakarta Pusat dan Barat hujan selama enam jam
dengan intensitas 35 mm per jam, menurut teori, Pluit bisa
menampung dan tak ada banjir.

Tapi, nyatanya, pada hujan deras 29 Januari lalu, Pluit dan
Grogol telah banjir. Juga di kawasan Monas, Sabang, dan
seputarnya, genangan air tak kunjung surut. Sebabnya? Daya
pompa, karena rusak, cuma bekerja dengan kapasitas 75%. Air
hujan di seputar Istana dan Monas -- karena ini kawasan bukan
saja dianggap prestise, tapi juga penting -- harus disedot
dengan pompa untuk dibuang ke Kali Cideng. Tampaknya, pemerintah
daerah kewalahan mengontrol kali buatan yang jumlahnya 86 buah
ini.

Bahkan kini sampah juga mengancam beberapa polder atau waduk
yang semula dijadikan sarana untuk pencegahan banjir. Waduk yang
kini jumlahnya semua ada 167 ha (antara lain, Pluit, Setiabudi,
Sunter dan Pulo Mas) tak semuanya mulus. Waduk Grogol dan
Melati, misalnya, semakin dangkal karena semakin banyak orang
membuang sampah di situ. Masalah sampah inilah yang menjadi
penyebab utama macetnya alur air dan timbulnya banjir.

Menurut Lanti, sampah yang "parkir" di saluran penghubung
sepanjang tahun mencapai 125 ribu m3. Dengan anggaran yang cuma
Rp 300 juta, pihak proyek Pengendalian Banjir cuma mampu
mengangkat sampah dari sodetan atau saluran-saluran sungai
buatan 75 ribu m3.

Kalau tak dibantu oleh penduduknya sendiri, Jakarta tak akan
mampu mengatasi banjir. Jakarta, yang penduduknya sudah sepuluh
kali lipat lebih dari zaman Batavia dengan banjir kanalnya, kini
mempunyai kepadatan 10.628 jiwa/km2. Apalagi anggaran yang
tersedia untuk 86/87 hanya Rp 2,5 milyar, jauh menciut kalau
dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah Rp
6,328 milyar.

Usaha menanggulangi banjir tetap saja menjadi rencana (mungkin
membosankan) yang rutin, seperti langganan banjirnya sendiri.

Jadi, akan tetapkah Jakarta banjir? Secara teknis, pihak Proyek
Pengendalian Banjir cuma bisa mengurangi frekuensi banjir.
Mencegahnya sama sekali hampir tak mungkin. Sebab, ada kawasan
yang letaknya pada bantaran sungai (Slipi, PKPN Bintaro, dan
Cipinang Jaya) yang terpaksa menjadi langganan banjir.

Toeti Kakiailatu Laporan Biro Jakarta