Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 39/XIIIIII/22 - 28 November 1986
   
Ekonomi dan Bisnis

Nyaman di celah kantung pemerintah

Profil pengusaha indonesia mulai dari aburizal bakrie, abdul latief, jusuf kalla, w.l.u. pondaag, edward wanandi, suryo b. sulisto, wiwoho basuki tjondronegoro, sampai profil kamaluddin bachir. (eb)

HADIAH ulang tahun ke-40 bagi Aburizal Bakrie sekali ini cukup
istimewa. Manajer puncak kelompok Bakrie & Brothers itu, pekan
lalu, mendapat trofi Orang Muda Berkarya Internasional (The
Outstanding Young Persons of the World 1986) dari Junior
Chambers (Jaycees) International. Sebuah trofi berupa bola dunia
disanggah dua telapak tangan keemasan itu diterimanya dalam
sebuah upacara meriah di Nagoya, Jepang, ribuan kilometer
jauhnya dari tempatnya merintis usaha.

Jaycess memang tak dikenal di sini. Bobot pemilihannya atas
Ical -- begitu Aburizal disapa -- dan enam anak muda berusia di
bawah 40 tahun lainnya, barangkali, bisa dilihat dari nama-nama
tim jurinya. Di situ duduk, antara lain, Reijiro Hattori
(Presiden Hattori Seiko Ltd., penghasil komputer dan iam Seiko)
dan Valery Giscard d'Estain (bekas presiden Prancis). Juri
memilih Ical, tentu, bukan karena dia anak sulung Achmad Bakrie,
pengusaha dan pendiri Bakrie & Brothers. Dia dipilih karena
setidaknya dianggap bisa menunjukkan kewirausahaannya yang jauh
dari bayang-bayang sang ayah.

Tapi harus diakui, kharisma dan lingkungan berusaha yang
diletakkan Bakrie senior cukup besar peranannya. Ical, yang bisa
dianggap sebagai salah satu penerus kelompok usaha Bakrie,
tentu, tak harus mengulang saat-saat perintisan sang ayah, 40
tahun lalu, sebagai komisioner perdagangan kopi dan lada.
Dasar-dasar bakal munculnya sebuah perusahaan besar dari
kelompok itu, yang kini menaungi 14 suku usaha dan memberi hidup
10.000 orang, memang sudah diletakkan Achmad Bakrie -- kini 70
tahun. Orang kini bisa melihat dari kelompok Bakrie, selain pipa
dihasilkan pula cokelat dan karet.

Dari industri pipanya, tahun lalu, perputaran uang kelompok
Bakrie mencapai Rp 40 milyar. Perkebunan karetnya di Sumatera
(cokelat dan kelapa belum menghasilkan) perputarannya Rp 32
milyar. Bakrie & Brothers sendiri Rp 20 milyar. Tulang punggung
bisnis kelompok ini, sekarang, memang berada di sektor
perkebunan dan pipa. "Karena pelbagai alasan, perputaran usaha
di pipa turun banyak. Kalau tahun ini bisa mencapai Rp 30 milyar
saja bagus," ujar Aburizal, Executive Vice President Bakrie &
Brothers.

Industri pipa memang jadi kebanggaan Bakrie, karena sudah
dirintis sejak 1959 dengan menghasilkan pipa ukuran 1,5 inci.
Dari situ usahanya terus berkembang hingga bisa menghasilkan
pipa 16 inci. Jarang orang pribumi yang mulai merintis usaha di
masa penuh pergolakan bisa bertahan seperti Achmad Bakrie. Yang
kini masih bisa bertahan dan tetap aktif mengendalikan usaha, di
antaranya, tinggal Soedarpo Sastrosatomo, Fritz Eman, Hasjim
Ning, dan Eddy Kowara. Nama besar pengusaha macam Rahman Tamin
dan Sidi Tando, mungkin karena kurang menyiapkan generasi
penerus, seperti tercoret dari percaturan bisnis para raksasa di
sini.

Kini, setelah 20 tahun usia Orde Baru, orang berkenalan dengan
sejumlah raksasa baru, seperti Liem Sioe Liong, Tan Siong Kie
(grup Roda Mas), Go Swie Kie (Gunung Sewu), William Soeryadjaya
(Astra), Go Ka Him (Dharmala), Eka Wijaya (Sinar Mas), Agus
Nursalim (Kedaung), Djuhar Sutanto (Indocement), maupun Mochtar
Riady (grup Lippo). Skala usaha mereka umumnya sudah ratusan
milyar rupiah. Bidang usaha mereka ada di hilir sampai hulu.
Bahkan pengusaha seperti Liem Sioe Liong, kini, juga sudah
melebarkan sayap ke luar negeri.

Selain mereka, muncul pula kelompok usaha seperti Tri Usaha
Bakti, Propelat, maupun Dharma Putra Kostrad. Minyak, yang
harganya melesat terus sejak tahun 1974, harus diakui, banyak
berperanan dalam mendorong pertumbuhan usaha mereka. Tak banyak
orang membayangkan migas, yang di 1973-1974 hanya memberikan
sumbangan Rp 344 milyar, dua belas tahun kemudian memberikan
andil hingga Rp 11 trilyun lebih untuk APBN. Wajar bila
pengusaha yang memperoleh banyak proyek pemerintah -- setidaknya
yang mendapat fasilitas dan proteksi -- tumbuh dengan cepat. Dan
dengan cepat pula mereka melakukan diversifikasi.

Apakah mereka pengusaha tangguh? Menurut Kwik Kian Gie, Ketua
Dewan Direktur Institut Manajemen Prasetiya Mulya, pengusaha
hakikatnya adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk
memenuhl kebutuhan masyarakat dengan mendapat imbalan. Di sini,
kata dia, kebanyakan mereka bukan berasal dari kekuatan bisnis
murni. Singkat kata, mereka bisa besar, "Karena mereka menyuplai
barang dan jasa kepada pemerintah," ujarnya.

Selama cara mereka mengadakan barang dan jasa dilakukan dengan
persaingan sehat, Kwik beranggapan kehadiran pengusaha jenis ini
tidak akan mengganggu. Tapi kalau mereka sudah menjadi sekadar
pemburu rente, denan menjadi importir atau distributor tunggal,
soalnya bisa lain. "Saya banyak mendengar proses seperti itu
tapi belum menemukan buktinya," katanya.

Memang, pemerintah bisa saja beralasan beleid penunjukan
importir, distributor tunggal, atau membatasi masuknya barang
impor itu dilakukan untuk melindungi industri lokal. Dalam soal
mengendalikan tata niaga besi baja, misalnya, pemerintah
menunjuk Giwang Selogam sebagai importir tunggal. Repotnya,
ikhtiar proteksi semacam itu sering dituduh jadi penyebab
ekonomi biaya tinggi. "Proteksi, saya kira, sebaiknya dilakukan
dengan sistem tarif," kata seorang pengamat. "Sanggup nggak
mereka bersaing dengan cara itu."

Tapi ada juga pengusaha yang bisa besar di luar kantung
pemerintah. Bob Sadino yang sukses sebagai pengecer, Dick Gelael
yang berhasil mengelola pasar swalayan, dan juga Sosro yang
berhasil menjual teh botol bisa disebut sebagai pengusaha yang
hampir sepenuhnya besar dari bersaing di pasar bebas. Menurut
Christianto Wibisono, Direktur Pusat Data Business Indonesia,
mereka bisa digolongkan sebagai pengusaha yang kerja keras dan
menabung untuk investasi. "Jenis yang seperti inilah yang harus
ditumbuhkan," katanya.

Tapi gelanggang kini sudah telanjur dikuasai pengusaha yang
dulunya mendapat cipratan uang minyak dan konsesi. Generasi anak
dari pengusaha besar kini sudah tampil sebelum ayah mereka
surut. Lihat saja Anthony Salim anak Liem Sioe Liong atau Edward
Soeryadjaya anak William Soeryadjaya. Sesudah harga minyak
jatuh, dan konsesi makin mahal diperoleh, ayah beranak semacam
itu kini memasuki masa pasca kejayaan minyak. Masa transformasi
seperti itu jelas merupakan periode sulit. Di situ seseorang
akan ditentukan, "Apakah dia itu wiraswasta tulen atau bukan,"
kata Dr. Jisman Simanjuntak.

Korban tentu akan jatuh. Dalam kaitan itu, seorang ekonom
mengaku tidak bisa terlalu optimistis melihat kemampuan bersaing
pengusaha muda yang terlalu banyak diproteksi itu. "Kalau
prestasi dan penampilan mereka diadu di pasar internasional,
tidak ada yang memadai," kata Kwik Kian Gie. "Buktinya, tak ada
barang atau jasa yang mereka hasilkan yang berarti untuk
diekspor."

Begitu? Coba dengar sendiri suara para pengusaha:

ABURIZAL BAKRIE

Tidak selamanya Aburizal Bakrie sukses menjalankan usaha.
Mendeci Enterprise, sebuah usaha di bidang jasa pemborongan
jembatan dan bangunan yang didirikan Ical bersama sejumlah
temannya, pernah bangkrut dan punya utang besar. Itu terjadi,
mungkin, gara-gara Ical sedang memusatkan perhatian untuk
menyelesaikan kuliahnya di ITB. Setahun setelah lulus dari ITB,
sekitar 1973, insinyur elektro ini pinjam uang Rp 16 juta pada
ayahnya dan berjanji akan mengembalikannya setahun kemudian.

Tidak sampai setahun pinjaman itu bisa dilunasinya. Karena
kemudian Achmad Bakrie, sang ayah, membutuhkan tenaganya,
perusahaan itu terpaksa dihentikannya. Iklim berusaha ketika itu
memang sedang pasang naik. Orang melihat, sesudah pemerintah
banyak memperoleh uang minyak, melakukan bisnis dengan
pemerintah akan menguntungkan. Bakrie & Brothers masuk
menawarkan pipa minyak tekanan tinggi untuk Pertamina. "Terus
terang keputusan membuat pipa minyak itu tak dilakukan dengan
studi kelayakan mendalam," katanya mengenang.

Persaingan di antara penghasil pipa produsennya berjumlah 12 --
ternyata cukup ketat. Bakrie ternyata berada di depan. Ical tak
menganggap keliru bila ketika itu pcrusahaannya banyak melakukan
bisnis dengan pemerintah yang sedang banyak uang. Sekarang
keadaan berubah. Bakrie kemudian mengalihkan sebagian modalnya
antara lain, ke usaharperkebunan "Sasaran kami kini tidak
sepenuhnya kepada pemerintah," katanya di Nagoya. "Usaha
diversifikasi yang kami kembangkan adalah ke bidang ekspor."

Toh Ical tetap menganggap penting swasta dan perusahaannya
memelihara dan membina kerja sama dengan pemerintah terutama
untuk menghadapi pesaing dari luar negeri. Dia mengharapkan
pemerintah bisa berperanan seperti MITI (Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Internasional) bagi pengusaha
Jepang. Dalam situasi yang sedang sulit seperti sekarang,
"Pemerintah kita jadikan rekan dalam usaha," kata Ical, yang
juga aktif di PBSI tbulu tangkis) mengurus soal dana.

Sebagai manajer profesional di kelompok Bakrie, Ical merintis
kariernya di situ mulai 1972, sebagai pembantu direksi dalam
bidang teknik dan penjualan. Dua tahun kemudian baru diangkat
sebagai direktur umum. Tahun 1977 ia terpilih sebagai ketua umum
Hipmi untuk masa dua tahun. Pengalaman manajerialnya, karena
itu, banyak diperoleh di lapangan. Tapi ia juga suka mengikuti
kursus dan baca buku. Ayah tiga anak ini, ternyata, lebih suka
menerapkan pola manajemen matriks. "Karena bagian yang satu bisa
membantu bagian lainnya yang memerlukan," katanya.

Tapi jika terdesak, nasihat dari Bakrie senior tetap diperlukan.
Dan sang ayah tampak tahu betul kapasitas setiap anaknya itu --
Nirwan Dermawan sebagai direktur ekspor, dan Indra Usmansyah,
sebagai manajer umum urusan ekspor komoditi tradisional. Seorang
anak wanita Bakrie sementara itu belum begitu aktif di
perusahaan.

ABDUL LATIEF

Raja di bidang perdagangan eceran ini tampaknya sudah pulih dari
luka-luka dihajar kebakaran. Tak ada lagi sisa bekas kebakaran
di Sarinah Jaya, Kebayoran, yang pernah seperti memupuskan
harapan Abdul Latief, sang pemilik, ketika menyaksikan tokonya
dimakan api lebih dari setahun lalu. Tahun ini, Latief malah
sudah membuka sebuah toko lagi di Manggarai, menambah nama
usahanya yang sudah ada di Blok M, Pasar Baru, dan Pluit.

Sarinah Jaya memang belum sebesar Sears Roebuck di Amerika atau
Daimaru di Jepang. Tapi Latief, yang memulai usaha dari menjual
pelbagai barang kerajinan dengan menyewa ruang di Sarinah lebih
dari 12 tahun lalu, tetap tak bisa dianggap enteng. Dia bukan
sekadar pemilik toko. Latief juga menghasilkan pakaian jadi, dan
melakukan kegiatan ekspor impor pelbagai mata dagangan. Dia kini
bahkan sudah masuk ke sektor pembenihan benur (bibit udang)
bersama Tanri Abeng.

Pengusaha yang membawahkan sekitar 3.000 karyawan ini tetap
menyebut pentingnya peranan pemerintah dalam ikut mendorong
pertumbuhan swasta di sini. Dia menganggap tak masuk akal sebuah
usaha swasta bisa besar tanpa campur tangan dan bebas dari
peranan pemerintah. "Bahkan munculnya raksasa Mitsui di Jepang
juga berkat campur tangan dan proteksi pemerintah Jepang,"
katanya. Sarinah Jaya sendiri sejak dulu berusaha menempatkan
diri untuk tidak bergantung pada pasar pemerintah dan minta
fasilitas. "Saya ingin berada di pasar yang sehat," katanya.

Pengalamannya sebagai kepala promosi penjualan di PT Department
Store Sarinah (1963-1971) ditambah dengan pelbagai latihan di
luar negeri, jelas banyak membantu Latief dalam mengembangkan
usahanya. Dia termasuk tak sungkan mendatangkan konsultan dari
luar negeri untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan
manajerial karyawan. Pemerintah, di pihak lain, sesungguhnya
juga ingin melihat Latief muncul sebagai pedagang yang menguasai
jalur distribusi yang berwawasan internasional.

Karena itu, Latief, 46, sering kelihatan diaJak mengikuti misi
promosi perdagangan dan promosi investasi pemerintah ke luar
negeri. Proteksi dan bimbingan pemerintah, kata dia,
bagaimanapun tetap diperlukan untuk masa tertentu. "Bayi yang
baru lahir misalnya, perlu proteksi. Tapi kalau sudah bisa
berjalan, lepaskan saja, sambil tetap diawasi," katanya.

Dari sedikit pengusaha pribumi yang sedang maju, Latief bisa
digolongkan sebagai orang yang memulai bisnisnya dari nol.
Dasar-dasar dan modal awal perusahaan dirintisnya sendiri --
dari mulai berjualan telur dan bawang pada usia 20 tahun.
Orangtuanya bukanlah pengusaha sebesar Rahman Tamin. Kalau
kemudian Sarinah Jaya bisa besar, uluran pemerintah dalam ikut
membiayai usahanya dengan kredit murah juga jelas berperanan.
"Sangat nonsens sebuah usaha besar bisa berkembang tanpa campur
tangan pemerintah," katanya terbuka.

JUSUF KALLA

Untuk ukuran Indonesia Timur, nama NV Hadji Kalla Trading Coy.,
tentu tak bisa dianggap enteng. Pengusaha pribumi itu dikenal
luas di sana, karena usahanya di bidang perdagangan, ekspor
hasil bumi, dan menjual mobil Toyota terbilang berhasil. Tapi
Haji Kalla senior, pendiri perusahaan itu, kini secara berangsur
sudah menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada sejumlah
anaknya.

Di antara 10 anaknya yang menonjol adalah Jusuf Kalla, kini 42
tahun, yang sudah dididik untuk menjadi pengusaha sejak berusia
24 tahun. Kini Jusuf aktif memimpin Bukaka Agro (penghasil makan
udang dan ternak), Bumi Karsa (kontraktor), keduanya di
Ujungpandang dan Bukaka Teknik Utama (Engineering and Steel
Works) di Jakarta. Tender untuk pengadaan rangka jembatan,
menara transmisi tegangan, dan pelabuhan sering harus
diikutinya.

Tentu tidak semua penawaran itu bisa dimenangkannya. Pekan lalu,
misalnya, Bukaka kalah dalam mengaJukan penawaran untuk
pembangunan pelabuhan Telukbayur, Padang. Toh Bukaka Teknik yang
90% pasarnya berada di kantung pemerintah merasa tidak perlu
minta fasilitas dan proteksi untuk menghadapi barang impor.
"Proteksi terhadap industri baja sebenarnya malah merugikan kami
karena perlindungan itu menyebabkan barang kami mahal, dan untuk
mengikuti tender mternasional jadi tak bersaing," kata Jusuf
Kalla, Direktur Utama Hadji Kalla, induk Bukaka Teknik.

Proteksi, untuk mencegah munculnya persaingan tidak sehat,
memang perlu. Tapi, menurut Jusuf Kalla, perlindungan seharusnya
diberikan untuk jangka waktu tertentu bagi industri yang masih
bayi, dan sifatnya tidak permanen. "Kalau sudah gede, proteksi
mestinya dihapuskan," kata Jusuf. "Biarkan mereka bersaing
menurut mekanisme pasar seperti diatur dengan Paket 25 Oktober,
yang memben perlindungan pada industri lokal lewat sistem
tarif."

Presiden Direktur Bank Perkembangan Asia Priasmoro Prawiroardjo
tampaknya punya pendapat serupa. Yang mengkhawatirkan Priasmoro
adalah bila anak pengusaha yang mendapat fasilitas dan
perlindungan itu ternyata hanya duduk dan menarik upeti tanpa
terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Secara jujur,
sesungguhnya pengusaha seperti Liem Sioe Liong maupun Hasjim
Ning adalah orang yang sukses memanfaatkan perlindungan itu.
"Jadi, kalau nanti penguasanya ganti, maka pengusaha seperti itu
masih akan mampu berdiri sendiri," katanya.

Artinya, banyak pengusaha yang semula mendapat perlindungan
berat kelak diuji kemampuannya mempertahankan diri. Masa
transformasi itu cukup sulit. Hadji Kalla kini sedang menghadapi
ujian itu, sesudah pemerintah mengurangi investasinya gara-gara
uang dari minyak mulai sulit didapat. Beberapa tahun terakhir
ini volume usaha kelompoknya berkurang sekitar 15%. "Tapi semua
itu karena iklim usaha yang memang sedang lesu," kata Jusuf
Kalla, seperti berusaha menghibur sendiri.

WILLEM LUMENGKUS UMBAAS PONDAAG

Ini sosok pengusaha muda yang dipersiapkan keluarga. Digembleng
lima tahun di Boutnemouth College of Technology di London
sebelum ditunjuk memegang kendali operasional PT Gruno Nasional
-- perusahaan industri logam dasar pembuat mesin-mesin pabrik.
"Saya 'kan dibesarkan dalam keluarga pengusaha swasta. Otomatis
lingkungan itu menimbulkan keinginan saya untuk jadi pengusaha,"
kata lelaki bertubuh gemuk berusia 29 ini.

Bekas perusahaan Belanda, yang pada 1959 diambil alih keluarga
Pondaag dan sekarang diwariskan pada anak-anaknya ini, sejak
1972 bukan cuma membuat mesin pabrik gula tapi juga mesin minyak
goreng serta industri pertambangan timah. Sembilan puluh persen
pasar Gruno adalah pemerintah. Dan untuk mendapatkan pasar itu,
ia harus ikut tender. Kalah menang itu biasa. Cuma, kadang,
ketentuan syarat teknis sering tak klop. Maksudnya? Ia berumpama
begini, "Kita ikut tender untuk membeli sebuah mobil Corolla.
Tapi diminta menggunakan ban truk. Ketika dioperasikan, ya,
tentu saja jalannya tak benar."

Tidak itu saja. Gruno pernah juga direpotkan pemerintah karena
tagihannya Rp 500 juta telat dibayarkan. Padahal, modal kerja
ini diambil dari bank. Dan Gruno pula yang harus menanggung.
"Kami 'kan hanya jadi korban," kata Willem Lumengkus, pasrah.

Proteksi? Sekarang ini, katanya, rasanya tak mungkin perusahaan
besar hidup tanpa proteksi, langsung maupun tak langsung. Tapi
di Gruno tak ada proteksi karena barang impor tak pernah
mengancam. Cuma, masalahnya tidak sesederhana begitu. Gruno
harus bersaing dengan barang luar negeri karena berkait dengan
pemberi kredit, yang tentunya meminta barangnya dibeli.

Dia mempertanyakan soal total investasi di Indonesia, apakah
sudah sebanding dengan peredaran uang yang ada. "Pemerintah
harus melihat hal itu," katanya. Kalau peredaran likuiditas
tidak cukup melunasi industri, berarti semua industri bergerak
di bawah kapasitas. "Sudah itu, harus bersaing dengan kemampuan
perusahaan luar negeri pemberi kredit."

Problem-problem itulah antara lain yang memeras otaknya.
Terobosan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan, antara
lain, sejak enam tahun lalu bermitra dengan perusahaan Filipina.
"Teknologi dari dia, tapi peralatannya kami yang bikin sesuai
dengan spesifikasi yang mereka tentukan."

Situasi tiga tahun terakhir ini sangat berat dirasakan Gruno.
Dari omset Rp 10 milyar kini tinggal Rp 500 juta setahun. Porsi
kerja berkurang, dan 140 karyawan diberhentikan. "Kami terpaksa
main PHK," katanya sedih, angkat tangan. Pabrik Gruno di Rungkut
Industri Surabaya makin sepi saja.

EDWARD WANANDI

Tidak ada sektor usaha yang mendapat proteksi sekaligus campur
tangan pemerintah begitu tebal selain sektor industri otomotif.
Untuk melindungi perakitan dan pembuatan komponen mobil,
pemerintah mengenakan bea masuk tinggi atas kendaraan built up
dan pemasukan komponen dari luar negeri. Secara sekilas, memang,
sektor industri ini menjanjikan banyak kue legit.

Kue seperti itu, tentu, juga dilihat Edward Wanandi, yang
berpatungan dengan sejumlah agen tunggal perusahaan mobil
Jepang, waktu dua tahun lalu memutuskan membuka usaha perakitan
sumbu putar dan gandar belakang kendaraan niaga. Dari situ dia
lalu juga merakit sistem rem dan transmisi. Usaha yang telah
menelan investasi Rp 40 milyar itu banyak ditolong karena agen
tunggal ditodong untuk secara bertahap menggunakan komponen
lokal bagi kendaraan niaga mereka sesuai dengan jadwal
penanggalan.

Sebagai pengusaha di sektor industri itu, Edward, 31, merasa
wajar bila pemerintah memberikan perlindungan. "Tanpa uluran
tangan pemerintah, kita tidak mungkin bakal maju sepesat
sekarang," katanya. Untuk sektor industri otomotif pendapat itu
memang ada benarnya. Dia sendiri secara tidak langsung
sebenarnya juga pernah minta perlindungan ketika sebagian agen
tunggal masih memakai komponen impor, meskipun industri lokal
sudah menghasilkan rakitannya. "Jadi, proteksi itu sebenarnya
wajar saja," katanya.

Tapi Edward bisa memupuk modal dan mengembangkan usaha bukan
karena fasilitas dan konsesi dari pemerintah. Usaha pembuatan
karosennya dl Pulogadung, misalnya, bisa dirintisnya karena
kakaknya, Yusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi, kenal dekat dengan
Astra. Modalnya sebesar Rp 500 juta diperolehnya dari sang kakak
dan pinjaman Astra sendiri. "Akhirnya, memang saya lebih banyak
bekerja sama dengan kelompok Astra," katanya.

Belum jelas benar apakah bisnis Edward di grup Gemala ini akan
bertahan jika kelak pemerintah secara berangsur mencabuti
proteksinya. Untuk perakitan transmisi, gandar belakang, dan
sumbu putar, misalnya, bagaimana kalau kelak pemerintah
mengizinkan ada dua atau tiga perusahaan lagi -- di samping
usaha Edward yang masih satu-satunya itu?

SURYO B. SULISTO

Nama Satmarindo, tentu, tak bisa dianggap enteng bila orang
bicara soal kegiatan penambangan minyak. Orang yang berdiri di
belakang nama besar perusahaan konstruksi lepas pantai itu
adalah Suryo B. Sulisto. Usaha itu mulai dirintisnya sejak awal
1970-an, ketika masa keemasan minyak sedang menampakkan diri --
sesudah mencoba menjadi agen permen karet cap Panah buatan
Amerika.

Dan, ketika bisnis penambangan minyak sedang mencapai puncak
kejayaannya, bisnis Satmarindo berkembang dengan pesat. Selain
memberikan jasa konstruksi lepas pantai, Suryo dan
kawan-kawannya juga memberikan jasa pelayanan pemeliharaan
kapal, catering, perdagangan, asuransi, dan belakangan masuk ke
sektor pariwisata. Perputaran usaha 16 perusahaan di bawah
payung Satmarindo setiap tahun lebih dari Rp 40 milyar.

Dari hasil jerih payahnya itu, Suryo, kini 39 tahun, bisa
membanggakan bahwa Satmarindo sekarang sudah tampil sebagai
satu-satunya perusahaan nasional yang bergerak di bidang
konstruksi lepas pantai. Saingannya di sektor jasa ini umumnya
perusahaan asing yang sudah punya nama besar, seperti Mc Dermott
International. Tapi karena kegiatan penambangan minyak kini
sedang loyo, sektor pariwisata dan perdagangan kini mulai
dilirik grup ini. "Tapi itu belum matang betul," kata sarjana
muda dari Universitas Wisconsin, Amerika, itu.

Untuk memasuki bidang pariwisata, Suryo Sulisto berharap
pemerintah mau mengulurkan tangan. "Yang utama adalah fasilitas
kredit berbunga rendah," katanya terus terang. Obyek wisata yang
diincarnya berada di Manado. Tapi dia tak menyebut kekayaan alam
apa yang bisa dijual di pulau paling utara itu.

WIWOHO BASUKI TJONDRONEGORO

Masa emas minyak bumi telah berlalu. Tapi masa itu ternyata
telah melahirkan pengusaha nasional yang bergerak di bidang
rekayasa. Di antara yang menonjol sekarang ini dan masih
bertahan adalah Wiwoho Basuki Tjondronegoro, 46, Direktur Utama
PT Tripatra Engineering. Perusahaan yang didirikan 1973 ini
telah menikmati petrodolar langsung dari ladang-ladang minyak,
sehingga kini telah berkembang membawahkan 17 perusahaan, dengan
omset Rp 150 milyar tahun silam.

Grup Tripatra kini bergerak mulai dari industri rekayasa
perlengkapan pengeboran minyak mulai dari hulu, antara lain
memproduksi anjungan, kepala sumur bor (wellhead) serta X'mass
tree, sampai dengan pemasangan perlengkapan itu. Bahkan ada pula
yang bergerak di bidang survei laut, keuangan (leasing), serta
rekayasa perlistrikan dan pertambangan umum. Tanpa proteksi
pemerintah, semua jenis usaha itu tentu akan sulit bertahan
sebagai aset nasional.

Basuki mengakui bahwa perhatian pemerintah, khususnya Departemen
Pertambangan & Energi serta BKPM, cukup banyak menolong.
"Pemerintah cukup peka mendengarkan laporan keluhan pengusaha,"
tutur Basuki, yang biasa bicara pelan sekali itu. Tapi bukan
berarti bahwa mereka sebagai pengusaha nasional hanya tinggal
menadahkan tangan. Tripatra telah berusaha agar bisa efisien dan
bekerja profesional. Buktinya, antara lain, ada 91 insinyur
teknik (di antara 1.000 orang) yang bekerja di Tripatra. "Kami
mungkin lembaga yang menampung insinyur teknik paling banyak di
luar BPPT yang di bawah Menristek," tutur Basuki, yang juga
bergelar M.Sc. di bidang rekayasa perminyakan lulusan AS itu.

Kendatipun demikian, menurut ayah tiga anak yang gemar melukis
bersama istrinya, Kartini, itu masih ada saja permainan tak
wajar yang sering mengalahkan Tripatra dalam tender proyek
Pertamina. "Lawan kami bukan anak pejabat, tetapi anak
perusahaan Pertamina," kata anak pensiunan letkol polisi itu.
Menurut Basuki, ada proyek yang diberikan Pertamina kepada PT
Purna Bina Indonesia. Perusahaan tersebut ternyata tidak mampu
melakukan pekerjaan, lalu
menyuruh perusahaan AS yang mengerjakannya. "Nah, ini 'kan tidak
wajar?" ujar Basuki.

KAMALUDDIN BACHIR

Dengan prestasinya yang sekarang, membangun ribuan rumah murah,
pengusaha muda dari Pekalongan ini sudah boleh dibilang sebagai
developer swasta terbesar yang melayani permintaan melalui
KPRBTN di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Tambak udangnya
di Brebes, meski baru boleh dibilang semiintensif, sudah
beberapa kali dipanen -- hasilnya lumayan memuaskan. Perkebunan
buah-buahannya terletak di sebelah selatan Pekalongan. Semua
usahanya diwadahi dalam sebuah perusahaan keluarga: Ika Muda
Group, yang terdiri dari 14 perusahaan.

Ia memag berangkat dari perusahaan batik milik orangtuanya:
Batik BL cukup terpandang di Kota Batik. Tapi tak cukup
memuaskan Kamaluddin. Sedikit keuntungan dari sana dihimpunkan
dan mulailah IMG tampil -- waktu itu -- sebagai developer
pertama di kotanya. Dari belasan juta modal pertamanya kini
sudah mencapai milyaran rupiah. Dapat fasilitas dari pemerintah?

"Kalau fasilitas itu yang dimaksud kemudahan-kemudahan dari
pemerintah memang banyak," kata pengusaha yang kini berusia 34
tahun ini. Disebutkan, contohnya, pinjaman dari bank atau
kemudahan dalam mengurus perizinan. "Pengusaha," katanya,
"memang harus mencari atau mengusahakan berbagai kemudahan untuk
bisnisnya."

Tapi fasilitas yang demikian itu, menurut dia, merupakan
kesempatan yang dapat diperoleh semua pengusaha dengan caranya
masing-masing. Ada yang melalui tangan bapaknya -- yang
kebetulan pejabat -- atau koneksi atau juga karena prestasi yang
dibangun secara bisnis biasa.

Kamaluddin sendiri mengaku memperoleh kemudahan dengan cara yang
disebutnya terakhir itu. Tapi, katanya, tak penting benar
bagaimana dan dan mana kemudahan diperoleh. Yang penting,
tambahnya, "Apakah ia mampu mengelola secara bisnis fasilitas
yang diperolehnya." Kalau tidak? "Roda bisnis pada akhirnya akan
menggilas siapa saja yang tak pandai-pandai mengelola fasilitas
yang diperolehnya."

Ia terus terang angkat tangan kepada beberapa rekannya yang
diketahuinya anak seorang pejabat tapi ternyata berhasil
mengelola bisnis yang diperoleh dari fasilitas bapaknya.

Kegagalan seorang pengusaha yang mendapat fasilitas dari
orangtuanya, menurut penilaian Kamaluddin, tak lebih buruk dari
ketidakmampuan pengusaha mengelola pinjaman dari bank --
bukankah lebih banyak "pengusaha biasa" yang kreditnya macet
dibanding cerita kegagalan anak pejabat mengelola fasilitas
bapaknya?

Pembicaraan Kamaluddin memang tak menyentuh "daerah etik".

Eddy Herwanto, Max Wangkar, Widi Yarmanto
Laporan Biro-Biro


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
12/XXXVII/12 - 18 Mei 2008

 

Berita lainnya

Catatan Kecil Reformasi - 17 Mei 2008 | 09:34 WIB
Pengeroyokan Taruna Akpol Dibawa Ke Peradilan Umum - 17 Mei 2008 | 09:30 WIB
Truk Kontainer Menabrak Pembatas Jalan - 17 Mei 2008 | 09:21 WIB
KPU Jawa Tengah Siap Pemilihan Dua Putaran - 17 Mei 2008 | 09:15 WIB
Arab Saudi Tingkatkan Produksi Minyak - 17 Mei 2008 | 09:00 WIB
Todung Dipersilahkan Banding - 17 Mei 2008 | 08:40 WIB
NTB Butuh 350 MW Lebih Daya Listrik - 17 Mei 2008 | 07:38 WIB
Polisi Diminta Usut Perusakan Angkutan Pelat Hitam - 17 Mei 2008 | 07:21 WIB
Kartu BLT Mulai Dibagikan - 17 Mei 2008 | 06:52 WIB
Menteri Pertanian Optimistis Indonesia Ekspor Beras Tahun Depan - 16 Mei 2008 | 21:33 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data