BAGI penggemar film India, ini niscaya berita buruk. Sejak akhir
bulan silam, industri film di sana melakukan pemogokan
besar-besaran. "Tidak pernah dalam sejarah film kita terjadi
yang seperti ini," kata Sunil Dutt, bintang terkenal yang juga
anggota parlemen. Bukan saja produksi dihentikan. Di sejumlah
kota, bioskop-bioskop ikut solider dengan menyetop pertunjukan
mereka.

Akibat aksi boikot gedung bioskop itu saja, kas pemerintah Kota
Bombay, misalnya, setiap hari kehilangan Rp 3,6 milyar pajak
tontonan. Dan pajak ini, boleh diingat, baru satu jenis. Bagi
sebuah film, untuk bisa sampai diputar di gedung bioskop, ada
kewajiban membayar 21 macam pajak.

Aneka macamnya jenis pajak itu bukan hal baru. Berbagai usul,
saran, serta petisi sudah sering diteriakkan, dan semuanya
dirasakan tidak mendapat tanggapan. "Mereka itu mendapat
gambaran yang salah tentang dunia film kita," kata Sunil Dutt.
Dutt tidak menyangkal adanya sejumlah bintang yang bergelimang
kemewahan. "Tapi itu hanya berjumlah kecil dari sekitar sejuta
orang yang hidupnya bergantung pada industri film."

Gambaran keliru yang mendominasi kalangan pemerintah itu
tampaknya disebabkan oleh jauhya jarak kaum terpelajar India
dari film buatan negeri sendiri -- yang mutunya memang rendah.
Dan rentangan jarak itulah, justru, yang telah menempatkan India
ke kedudukan negara yang paling banyak menarik pajak dari dunia
film. Pajak tontonan saja mencapai 60% harga karcis sekadar
contoh.

Padahal, industri film India juga sedang dilanda musibah video
bajakan. "Orang India sekarang lebih suka menonton video.
Sewanya 50% lebih murah dari karcis bioskop," kata seorang
pembicara dalam rapat umum para artis dan pekerja film di sebuah
studio besar di Bombay, pekan silam. Yang menyakitkan orang
film, untuk pasal bajakan ini, adalah sikap pemerintah yang
mereka anggap bisu.

Dan terjadilah: para insan perfilman, kehilangan seluruh
kesabaran, akhirnya melakukan aksi piket di berbagai penjuru
kota. Hasilnya: sejumlah besar video bajakan, yang bisa mereka
sita, diserahkan kepada polisi. Belum puas, pekan silam para
insan itu memunculkan ide baru: mogok makan. Begitu pikiran
disebarkan, muncul dengan segera 500 orang mencatatkan nama.
Belum didapat keterangan kapan ulah itu akan dimulai. Yang
terdengar, malah, Perdana Menteri Rajiv Gandhi mengirimkan
seorang menterinya ke Bombay untuk penyelesaian.

Soal yang harus segera diselesaikan: bagaimana memberi makan
sejumlah besar pegawai film. Para pekerja di studio, di
laboratorium, di bebagai kantor film, di gedung-gedung bioskop,
semuanya toh harus hidup ? Usaha yang mereka lakukan, yang
terpenting, adalah penyelenggaraan berbagai pertunjukan dengan
menghadirkan para penyanyi dan bintang terkenal. Untungnya, cara
seperti itu sudah terhitung lazim di sana -- misalnya yang
sering diadakan pemerintah, bila dibutuhkan mobilisasi dana
untuk sumbangan bencana alam.

Dan sukses. Menurut sebuh sumber di Bombay, dalam acara sosial
kalangan film ini Amitabhchan, aktor yang juga anggota parlemen,
bisa mengumpulkan Rp 1,2 milyar lewat hanya satu show. Buat
sementara keresahan orang kecil perfilman teratasi, memang, tapi
bukan hari depan dunia film sendiri -- dan bukan peluang tetap
mengalirnya pajak film ke kocek pemerintah.

Belum didapat kesepakatan antara kalangan film dan pemerintah,
khususnya menteri yang dikirimkan ke Bombay itu, mengenai
pemecahan soal. Berarti, pemogokan akan masih tetap berjalan.
Dan, sementara itu pihak film terus saja merambatkan langkah
mereka. Mula-mula mereka menghentikan suplai film buat siaran
televisi milik pemerintah. Sasaran meluas: juga musik-musik
film, yang biasanya mereka berikan cuma-cuma kepada All India
Radio yang juga milik pemerintah. Televisi dan radio akhirnya
dipaksa mengulang bahan-bahan siaran lama.

Dan, di berbagai penjuru dunia, tempat-tempat yang merupakan
klien tetap film India sudah mulai memperdengarkan suara gusar.
Timur Tengah, salah satu langganan utama Bombay, pekan silam
mengeluh: dalam beberapa minggu ini persediaan bakalan habis.
Afrika Timur hampir sama. Kalangan keturunan India, dalam pada
itu, yang jumlahnya bukan main besar, dan yang selama ini
menggantungkan hiburan mereka pada Bombay, juga "kehilangan
pegangan". Begitu pula para pemilik bioskop Indian Hall di
London, misalnya, tempat film India di tahun-tahun terakhir ini
menarik banyak pembeli karcis. Jika pemogokan berjalan terus,
sejumlah bioskop di sana akan ditutup.

Tetapi, hitung-hitung, dunia perfilman juga yang akan mengalami
kerugian besar dari kemelut ini. Yakni dari hilangnya hasil
ekspor produksi mereka -- yang per tahun memasukkan rata-rata 20
juta dolar. Menariknya, kegiatan ekspor ini bukan hanya tidak
banyak ditohok pajak, tapi juga mendapat insentif pemerintah.
Sisi ekspor ini pulalah yang menyebabkan kalangan produser mampu
menahan beban pajak yang begitu berat dan begitu lama.

Di Indonesia, dampak ekonomi pemogokan ini memang tidak begitu
berarti. Kuota film India di sini hanya 25 dari sekitar 200 film
impor per tahun. Lagi pula, dominasi film negeri itu, yang pada
1950-an berhasil mendesak film Indonesia dari bioskop kelas
bawah -- sementara bioskop kelas atas dikuasai Hollywood --
sudah lama berlalu. Yang tertinggal hanya teknik tertentu
membikin film -- yang umumnya berdasarkan formula-formula atau
resep-resep yang di India dikenal sebagai masala, alias campuran
berbagai bumbu yang menjadikan masakan lezat dan digemari.

Kita di Indonesia, konon, menerima resep itu dari para produser
keturunan India, yang memang sangat aktif di dunia film kita.
Untung, kita tidak kebagian pemogokannya.

Salim Said