YOGYAKARTA dapat kehormatan lagi. Jika 27 tahun lalu, bertepatan
dengan Hari Kesehatan Nasional Presiden Soekarno memilih daerah
istimewa ini sebagai tempat pertama dimulainya kampanye
pemberantasan penyakit malaria, Rabu pekan lalu, dari Desa
Kringinan di provinsi ini, dalam rangka peringatan hari yang
sama, Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya penyebarluasan
gagasan baru: pos pelayanan terpadu (posyandu).

Sejumlah menteri dan semua gubernur ikut menyaksikan pencanangan
yang dilakukan Kepala Negara sehubungan dengan peringatan Hari
Kesehatan Nasional itu. "Dari Kringinan ini, saya ajak seluruh
lapisan masyarakat agar bersama-sama mengembangkan posyandu di
lingkungan masing-masing," kata Presiden.

Posyandu, tak ayal, memang sebuah gerakan swadaya baru yang
tengah dikampanyekan. Ia, pada dasarnya, adalah semacam wadah
komunikasi sekaligus forum pelayanan kesehatan, dan, oleh, dan
untuk masyarakat -- terutama ibu-ibu, yang biasanya berhimpun
dalam PKK di setiap kelurahan. Pelaksanaan kegiatannya pun amat
sederhana: sejumlah ibu berkumpul di sebuah rumah yang jadi pos
kegiatan. Dan di pos ini, dengan bimbingan tenaga medis dari
puskesmas, mereka memberikan penyuluhan (dalam keadaan darurat,
bisa juga memberikan pertolongan) mengenai gizi, keluarga
berencana, imunisasi, dan pelbagai pelayanan yang menyangkut
kesehatan anak balita.

Memang, anak-anaklah sasaran utama posyandu. Dan Presiden
Soeharto sendiri, karenanya, menyebut kegiatan ini sebagai
bagian yang strategis dari pelaksanaan Dasawarsa Anak 1986-1996.
"Dengan posyandu diharapkan angka kematian bayi, anak balita,
dan juga angka kelahiran dapat turun," kata Dirjen Pembinaan
Kesehatan Masyarakat, Suyono Yahya.

Ini soal penting, tentu saja. Sebab, angka statistik kematian
bayi, bukan rahasia lagi, menjadi salah satu indikator yang
biasa dipergunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu
bangsa. Malah ada anggapan, makin rendah tingkat kematian bayi
di suatu negeri, berarti, kesejahteraan penduduk negeri itu
makin baik.

Buat Indonesia, statistik kematian bayi ini memang membaik
belakangan ini. Pada 1980, misalnya, jumlah itu masih berkisar
107 per 1.000. Artinya, dari 1.000 bayi yang dilahirkan tahun
itu, 107 orang meninggal dunia. Dan angka kematian ini berkurang
menjadi hanya 80 pada 1985. Tapi, tetap saja, jumlah itu masih
tertinggal jauh dibandingkan negeri-negeri maju, yang sudah bisa
menekan kematian menjadi hanya berkisar 20 orang saja.

Lewat pelbagai program yang digerakkan melalui Departemen
Kesehatan, upaya mengurangi tingkat kematian ini sudah
dilakukan. Antara lain dengan memperluas jaringan pelayanan
kesehatan hingga ke kecamatan. Misalnya program pembukaan pusat
kesehatan masyarakat (puskesmas), mulai 1975. Dan juga puskesmas
pembantu. Hingga kini, di seluruh Indonesia, lebih dari 5.000
puskemas beroperasi dengan dana subsidi pemerintah.

Tapi, itulah. Wilayah yang mau dijangkau begitu luas. Penduduk
juga tak sedikit. Dan dengan keterbatasan tenaga dan dana --
yang terakhir ini, sekarang, malah diakui amat memprihatinkan --
satu-satunya jalan untuk mengatasi ini, memang tak ada lain,
kecuali menarik masyarakat agar terlibat. Dan itu, bisa
dipastikan, amat efektif -- setelah diuji sekitar 2 tahun di
beberapa daerah -- lewat pemasalan posyandu. Jumlah pos
pelayanan ini kini di seluruh Indonesia berkisar 66.000 buah.
Dan diharapkan bisa bertambah menjadi sekitar 125.000 pada 1987.

Program posyandu sendiri, menurut Menteri Kesehatan Suwardjono
Surjaningrat, sebenarnya sudah dirintis sejak akhir Pelita III.
Dimulai di sebuah desa di Pandeglang, Jawa Barat, pada 1983,
lalu diteruskan ke daerah lain. Hasilnya memuaskan. "Cakupan
pelayanan kesehatan pada masyarakat makin bisa ditingkatkan,"
kata Suyono Yahya. Misalnya untuk program imunisasi, dari
cakupan sekitar 3%, sebelumnya, meningkat menjadi 30% setelah
adanya posyandu. Demikian juga dalam peningkatan perbaikan gizi
anak-anak balita. Sebelumnya, yang sudah memperoleh gizi baik
atau sedang berkisar 67% saja. Dua tahun kemudian, jumlah ini
menjadi 87%.

Demikian juga penurunan tingkat kematian bayi, kendati belum
mencolok, sudah mulai terlihat. Di Yogyakarta misalnya. Daerah
ini, sebelumnya, memang terendah tingkat kematian bayinya,
dibandingkan daerah lain -- itu pula alasan lain mengapa wilayah
ini terpilih sebagai tempat dimulainya kampanye posyandu -- pada
1980 angka kematian itu 65 per 1.000 orang. Setelah ada
posyandu, berkurang menjadi 62 per 1.000.

Pengurangan angka kematian itu tentu bisa diperdebatkan, apakah
hasil murni posyandu atau tidak. Apalagi kegiatan ibu-ibu di pos
pelayanan itu, seperti cerita Dokter Noeryati Aryono, Kepala
Bidang Bimbingan Pengendalian Kesehatan Masyarakat Kanwil Depkes
DIY, masih terbatas dalam penyuluhan dan sedikit sekali
pengobatan (misalnya baru dibolehkan memberikan oralit pada
pasien yang kena diare). "Untuk hal-hal di luar itu, seperti
penyuntikan, mereka tak boleh dan harus berkonsultasi dengan
puskesmas terdekat," kata Noeryati.

Pemerintah sudah mematokkan, selain akan memberikan bantuan
sekitar Rp 500.000 buat sebuah posyandu yang baru dibentuk, juga
akan terus mengisi keterampilan petugas di posyandu. Dan aparat
yang bertugas di puskesmas sudah diinstruksikan sebagai pembina
langsung mereka. "Puskesmas jelas perangkat Departemen
Kesehatan, yang diwakili tenaga profesi kesehatan, untuk
melayani kepentingan kesehatan masyarakat. Sedangkan posyandu
milik masyarakat, yang melakukan pelayanan atas warganya," kata
Suyono Yahya.

Memang, dalam praktek sehari-hari, posyandu adalah tangga
pertama banyak ibu di pelbagai desa sebelum ke puskesmas.
Suasana di desa, agaknya, menyebabkan banyak ibu yang sakit,
pertama-tama, mendatangi ibu-ibu PKK, yang mereka kenal sebagai
kader kesehatan di posyandu. "Kami paling bisa menangani pasien
yang kena penyakit ringan," kata Nyonya Yohanes Suwondo, 54,
Ketua II PKK Pedukuhan Kringinan.

Marah Sakti
Laporan Biro Yogyakarta & Jakarta