DI atas kertas, Pemda DKI memang puas. Penerimaan pajak
kendaraan bermotor (PKB) dari salah satu biro jasa saja dapat
dikutip Rp 10,45 milyar selama enam bulan. Tapi setelah duit
hendak dihitung, ternyata tidak sesen pun yang ada di kas Pemda.

Pelacakan segera dilakukan. Memang, ada sesuatu yang tidak
beres. Sumbernya ternyata ada di kantor Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (Samsat) Pemda DKI dan Polda MetroJaya.
Penerimaan "fiktif" sepuluh milyar lebih itu berlangsung Maret
sampai 9 September lalu. Caranya, pembayaran dilakukan dengan
246 lembar giro bilyet yang tidak ada dananya alias kosong.

Yang kemudian dipersoalkan Gubernur Wiyogo adalah mengapa
penyelewengan itu bisa berlangsung aman sekian lama. Karena itu,
Wiyogo membentuk tim peneliti yang diketuai Basofi Sudirman,
Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan. "Saya tidak ingin bertindak
sembarangan. Artinya, saya ingin uang itu balik," kata Basofi
hati-hati. Sebab, katanya, tak tertutup kemungkinan ada oknum
Pemda DKI yang terlibat.

Basofi kesal karena selama enam bulan penyimpangan itu tidak
dilaporkan. "Baru diketahui akhir-akhir ini," kata Basofi.
Padahal, katanya, hal itu terjadi berulang-ulang. Itulah yang
mengherankan Pak Wagub.

Ternyata, setelah diteliti, penyelewengan itu terjadi, konon,
sebagai akibat permainan Nyonya Wong Nyun Yien alias Ayun, 50
tahun. Menurut sebuah sumber di Samsat, sepak terjang Ayun, yang
juga dipanggil Yuni Adinata itu, memang gesit.

Ia mulai terjun dalam bisnis biro jasa pengurusan PKB di Polda
Metro Jaya sejak 1978. Usahanya segera maju. Kini ia punya dua
ruang pamer mobil di Jakarta dan restoran ikan di Jalan Pasar
Minggu. Di kantor Samsat, wanita itu termasuk disegani dan bisa
bebas keluar-masuk ruang Samsat.

Kebetulan, memang ada peluang berdasarkan SK Gubernur bahwa PKB
bisa dibayar dengan giro. Ayun pun membayar PKB kliennya dengan
giro bilyet -- sejenis cek mundur. Kliring harus ditunggu sampai
jatuh tempo. Oleh kantor Samsat, giro itu lantas disetorkan ke
Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI.

Tapi, ketika BPD mengkliring giro bilyet Ayun di BRI cabang
Kebayoran Baru, selalu diperoleh jawaban bahwa giro itu kosong.
Padahal, giro bilyet Ayun sebagian sudah jatuh tempo.

Karena dana tak bisa ditarik BPD lantas melaporkan ke Kas Daerah
dan Dispenda DKI. Namun, entah bagaimana, mengenai 246 giro
kosong senilai Rp 10 milyar lebih itu, konon tak pernah ada
tanggapan.

Baru setelah ada pemeriksaan pembukuan secara intensif oleh
Sukamto, Kepala Kas Daerah Pemda DKI, semuanya mulai tersingkap.
Tanggal 20 September lalu Ayun dipanggil Pemda DKI.

Saat itu ia masih mencoba menyanggupi membayar Rp 45 juta dan
kemudian Rp 355 juta. Kedua pembayaran itu ternyata tidak
didukung dana alias kosong. "Jelas itikad baiknya tidak ada,"
kata Basofi kesal.

Menurut Basofi, sebagai ketua tim, bocornya kas DKI ini tentunya
bisa dicegah bila pihak bank ikut aktif mendeteksi.
"Berkali-kali orang yang sama mengajukan giro bilyet kosong,
kenapa tidak dicurigai?" katanya.

Dalam mengungkap manipulasi ini, Pemda DKI tentu tidak
sendirian. Pemeriksaan terhadap Ayun diserahkan pada Polda Metro
Jaya. "Setelah itu, silakan polisi memeriksa pejabat di sini,"
kata Basofi.

Pihak Polda, yang dimintai bantuan Pemda DKI, konon sudah mulai
mengusut. Sampai awal pekan ini, pihak penyidik memang belum
bersedia mengungkapkan hasil pemeriksaannya. Hanya saja, menurut
Brigjen. Pol. Koesparmono Irsan, Direktur Serse Mabes Polri,
beberapa langkah sudah diambil anak buahnya. Antara lain, Ayun
sebagai tersangka sudah dipanggil untuk suatu pemeriksaan
intensif.