NASIONALISME MENCARI IDEOLOGI: BANGKIT DAN RUNTUHNYA PNI, 1946-1965
Pengarang: J. Eliseo Rocamora Penerjemah: Daniel Dhakidae Penerbit: Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta, 1991, 508 halaman dengan Indeks

DI hari-hari terakhir Demokrasi Terpimpin, PNI pecah. Pimpinan PNI waktu itu
(Ketua Umum Ali Sastroamidjojo dan Sekretaris Jenderal Surachman) memecat
kelompok-kelompok konservatif dalam partai, seperti Hardi, Osa Maliki, Hadisubeno,
dan Mh. Isnaeni.

Sebenarnya, pemecatan tersebut merupakan puncak dari perpecahan yang terjadi dalam
PNI, antara kelompok radikal dan kelompok sosial konservatif, yang mulai terjadi
sejak tahun 1950-an.

Pada dasarnya yang terjadi dalam PNI ini adalah suatu usaha merumuskan ideologi
nasionalisme radikal dalam suatu partai yang memiliki basis-basis konservatif yang
luas di daerah. Hal inilah yang menjadi tema pokok dari buku Rocamora, ilmuwan
asal Filipina ini. Buku ini merupakan inti dari disertasi doktor yang ditulisnya
di Cornel University, Amerika Serikat, tahun 1972.

Menurut Rocamora, sejak Kongres PNI 1963, peranan dari organisasi massa
(ormasonderbouw) menjadi makin kuat dalam PNI, khususnya kalangan buruh (KBM) dan
mahasiswa (GMNI). Seiring dengan meningkatnya peranan parpol melalui aksi massa
(demonstrasi, dan semacamnya), garis radikal revolusioner (kiri) juga makin kuat
dalam PNI.

Dalam hubungan ini, ormas-ormas PNI yang radikal berkompetisi dengan
PKI dalam menguasai "politik kiri" di Indonesia, yang mendapat dukungan langsung
dari Presiden Soekarno waktu itu. Rocamora juga menyebutkan posisi yang sulit dari
Ketua Umum Ali Sastroamidjojo, S.H. yang harus mengakomodasikan naiknya tokoh-
tokoh radikal yang muda di satu pihak, tapi harus pula menjaga keutuhan partai.

Ternyata, hal ini tidak dapat dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo, terbukti dengan
pemecatan terhadap Hardi dan kawan-kawan. Dalam refleksi sejarah, kebijaksanaan
Hardi dan kawan-kawan, yang berusaha mengerem "politik kiri" PNI, dapat
dilihat sebagai usaha untuk menjamin keseimbangan ideologis PNI, yang
menjelang pemilu 1955 sudah memiliki basis sosial yang majemuk.

Sebaliknya kelompok radikal dalam PNI yang dipimpin Sekjen Ir. Surachman
menginginkan basis yang solid di kalangan buruh dan tani, yang membawa PNI semakin
kiri, karena harus bersaing "paling revolusioner" dengan PKI.

Dalam bukunya yang komprehensif ini, Rocamora menggambarkan bahwa sebenarnya
radikalisme PNI tidak hanya pada masa akhir Demokrasi Terpimpin, tapi sudah sejak
awal 1950-an, ketika PNI dipimpin oleh Sidik Djojosukarto. Peranan tokoh PNI
Kelahiran Blitar ini -- jarang diketahui generasi sesudahnya -- digambarkan dengan
baik oleh Rocamora.

Adalah Sidik yang memimpin PNI sejak tahun 1949 sampai saat meninggalnya menjelang
Pemilu 1955. Beliau adalah organization man yang mampu mengonsolidasikan kekuatan
PNI sehingga keluar sebagai partai terbesar dalam pemilu pertama 1955.

Kebijaksanaan Sidik tercermin dalam "dua anti", yakni antikapitalis dan
antifeodal. Sidik juga mampu menjalin hubungan yang dekat dengan Soekarno serta
menyatukan berbagai faksi dan kelompok dalam PNI, suatu hal yang gagal dilakukan
Ali Sastroamidjojo, di zaman Demokrasi Terpimpin.

Ke dalam faksifaksi ini, misalnya, termasuk kelompok yang agak konservatif dari
Wilopo (yang mampu menjalin kerja sama dengan Masyumi dan PSI) serta kelompok PNI
lama pimpinan Sartono.

Hilangnya tokoh seperti Sidik, yang dapat mengakomodasikan Bung Karno, justru pada
periode yang penting tahun 1956-1960, menyebabkan terjadinya kerenggangan antara
PNI dan Presiden pertama tersebut, pada saat-saat kritis dalam kehidupan bangsa.
Koalisi antara Soekarno dengan TNI/AD pada awal Demokrasi Terpimpin telah
melemahkan posisi nasional PNI dan itu baru dapat dipulihkan pada masa-masa akhir
Demokrasi Terpimpin.

Kecenderungan konservatisme dari PNI terjadi sejak menjelang Pemilu 1955,
karena perlunya dukungan massa untuk memperoleh suara pemilih. Akibatnya, di
daerah-daerah radikalisme dari DPP diperlunak oleh masuknya kekuatan-kekuatan
konservatif. Di banyak daerah, pimpinan PNI bahkan terdiri dari kelompok
priyayi dan adat, misalnya di Jawa Tengah, Bali, dan di banyak tempat lainnya
di luar Jawa.

Pengaruh kelompok koservatif ini makin kuat sejak tahun 1953, dengan masuknya
kalangan pengusaha nasional, yang boleh dikatakan membiayai kegiatan pemilu PNI,
1955. Hal ini diperkuat lagi oleh peranan birokrat dalam PNI. Barulah dengan
masuknya tokoh-tokoh ormas dalam kepemimpinan PNI, ideologi radikal ini kembali
mewarnai PNI sejak tahun 1963 sampai akhir masa Demokrasi Terpimpin.

Dalam perspektif sejarah, kecenderungan serupa, yakni gejala konservatisme dengan
masuknya elite daerah dan pengusaha dapat dilihat dalam Golkar sekarang.

Memang Rocamora hanya menyinggung sedikit soal menurunnya peranan PNI dalam Orde
Baru, tapi uraiannya yang historis dan analitis tentang partai tersebut sangat
berguna untuk studi politik Indonesia, khususnya studi tentang parpol.

Burhan D. Magenda