Burhanudin Jusuf Habibie boleh terus menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, pada Sidang Umum MPR hasil pemilu tahun depan, ia harus diganti oleh presiden yang baru.

Sebagian besar responden jajak pendapat mengatakan, pemerintahan Habibie tak lepas dari bayang-bayang rezim Soeharto yang korup. Selain itu, di mata responden, wajah pemerintahan Habibie memang masih jauh dari rapi. Dari enam pertanyaan berdimensi ekonomi dan politik yang dilontarkan untuk mengevaluasi kinerjanya, hampir semua responden menilainya negatif. Penilaian paling positif yang diberikan hanya pada keseriusan Habibie mempersiapkan Sidang Istimewa MPR bulan depan.

"Habibie memang sulit untuk mengatakan dirinya bersih dari rezim Soeharto. Ia terlibat KKN. Habibie menjadi penting hanya karena ia telah menggantikan Soeharto," kata Santi, responden yang berdomisili di Cipinangmuara, Jakarta Timur. Karena itulah, menurut Santi, peluang Habibie untuk kembali terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR tahun depan kecil.

Memang, banyak responden melihat bahwa Habibie berupaya menjaga posisinya. Terpilihnya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar beberapa waktu lalu dipercaya banyak orang sebagai langkah Habibie membuat pagar pengaman.

Tapi, menurut responden, semua langkah itu tidak banyak manfaatnya. Lebih dari tiga perempat responden percaya, Habibie tidak akan terpilih kembali sebagai presiden tahun depan. Hanya seperempat yang menjawab sebaliknya.

Alasan utama mereka yang yakin Habibie tidak akan menjadi presiden lagi, ia tidak didukung rakyat. Habibie juga dianggap gagal menyembuhkan ekonomi Indonesia yang lunglai akibat tamparan krisis moneter.

Tapi Santi punya alasan lain. Menurut dia, kecilnya peluang Habibie kembali menjadi presiden lebih karena, "Habibie punya pesaing yang lebih populer di mata masyarakat, misalnya Megawati."

Di pihak lain, mereka yang optimistis bahwa Habibie masih punya kesempatan menjadi presiden menilai, Bung Rudy ini memiliki visi ke depan untuk menyelamatkan bangsa.

Apa pun perdebatannya, responden menilai pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan adalah pemerintahan transisi. Dan responden menginginkan pemerintahan ini berakhir seusai SU MPR 1999 digelar. Mereka tak setuju ada yang mendongkel Presiden Habibie sebelum SU MPR itu. Bagi responden, Sidang Istimewa MPR yang akan digelar November nanti bukan momen yang tepat untuk mengakhiri pemerintahan Habibie. Gagasan mengganti Habibie dengan semacam presidium tokoh masyarakat dalam bentuk Majelis Rakyat juga dianggap tidak tepat.

"Dalam keadaan kacau seperti sekarang, sebaiknya kita mengikuti aturan yang ada. Pergantian kekuasaan melalui cara kekerasan hanya akan memperburuk keadaan," kata Prasetyo, responden dari Kramatjati, Jakarta Timur. Dan jangan-jangan, pergantian itu malah membuat jadwal pemilihan umum dan SU MPR menjadi mundur lagi.

Sekarang tinggal menunggu bagaimana pemilu tahun depan diselenggarakan. Jika pemilu bisa berlangsung bebas, jujur, dan adil, akan lahir parlemen dengan wajah kerakyatan. Dari sinilah Sidang Umum MPR akan menentukan apakah peran pria Parepare ini sebagai presiden sudah cukup atau bisa diteruskan. Bukan begitu, Bung Rudy?

Penarikan sampel dilakukan dengan metode random bertingkat (multi-stages sampling) dengan unit analisis kelurahan, rukun tetangga (RT), dan kepala keluarga (KK). Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi antara wawancara tatap muka dan wawancara via telepon.