Golkar ibarat pasar loak. Kekuatan politik yang menguasai Indonesia selama hampir tiga dasawarsa ini menyajikan bermacam jenis tawaran di satu tempat. Semuanya bekas. Kini, menghadapi pemilihan umum tahun depan, masih akan adakah orang yang berminat?

Pertanyaan ini menghantui para pembesar Golkar setelah Presiden Soeharto--orang yang paling berkuasa dalam kelompok ini--turun takhta karena gelombang perlawanan mahasiswa yang meluas. Golkar masih menguasai jabatan di kabinet Habibie, tapi kursnya ikut jatuh. Oktober ini, orang Golkar mulai berberes. Rabu pekan lalu, 37 orang anggota fraksi di MPR dan 6 orang di DPR digusur. Di antaranya dua bekas menteri, Siswono Yudohusodo dan Sarwono Kusumaatmadja.

Kedua tokoh Golkar yang pernah lama duduk dalam kekuasaan Orde Baru itu kini berhadapan dengan ahli waris Orde Baru yang lain: Menteri-Sekretaris Negara Akbar Tandjung, yang kini orang Golkar nomor 1. Dalam musyawarah nasional yang lalu, kedua orang itu menentang Akbar Tandjung untuk menjadi ketua. Mereka bergabung dengan calon tandingan, bekas menteri pertahanan Edi Sudradjat. Kalah dalam persaingan di Golkar, Sarwono pun akhir-akhir ini tampak mendekati PDI Megawati. Tapi ia juga menyiapkan kekuatan dalam Golkar sendiri. Sarwono mengklaim bahwa kekuatan kelompok Edi Sudradjat meliputi 18 DPD, sedangkan Akbar cuma menguasai empat DPD.

Mungkin ini juga yang menyebabkan Akbar Tandjung tak segera menyingkirkan mereka begitu ia naik menjadi ketua. Tapi Akbar makin terdesak. Menurut Sarwono, keputusan menggusur dia diambil setelah kubunya melayangkan surat peringatan kepada DPP Golkar, 7 September lalu. Isinya: meminta pertemuan semua anggota FKP di MPR untuk membicarakan agenda Sidang Umum. Juga menggugat masih duduknya Harmoko dan Abdul Gafur--dua orang yang dulu paling bersemangat mengabdi kepada Soeharto--di kursi pimpinan DPR/MPR. Harmoko dan Gafur kini beraliansi dengan Akbar.

Pembersihan di Golkar ini lebih serius ketimbang cuma karena persaingan pribadi. Di baliknya adalah pintu ke arah jabatan presiden. Presiden Habibie tampak bermaksud dicalonkan kembali, dan tak ada sarana lain kecuali menggunakan Golkar. Tapi peta dalam Golkar sendiri tidak sederhana, sebagaimana pasar loak. Setidaknya menurut Riswanda Himawan, ahli ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, ada lima kubu di sini.

Kubu Akbar Tanjung dinilai paling kuat. Menurut Riswanda, pendukungnya adalah para bekas akltivis HMI dalam Golkar. Karena tak ada lagi lembaga Dewan Pembina yang dulu dipimpin Soeharto--yang bisa menyetir keputusan ketua?posisi Akbar lebih baik. Kubu Akbar, menurut Riswanda, juga didukung oleh ABRI aktif, meskipun sebenarnya indikasi untuk itu tidak jelas. Jumat lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Soebagyo menegaskan bahwa ABRI akan "mengambil jarak yang sama pada semua parpol."

Kubu Akbar tidak dengan sendirinya sama dengan kubu Habibie sendiri. Motor loyalis Habibie adalah sebagian orang ICMI. Menurut Riswanda, ini kekuatan kedua terbesar di Senayan, lebih besar dibandingkan dengan kubu ketiga, di sekitar Edi Sudradjat, yang cuma didukung purnawirawan ABRI. Kubu keempat berpusat pada Harmoko dan Gafur. Kekuatannya hampir tak berarti, walau masih cukup punya pengaruh karena kedudukan mereka di kursi pimpinan dewan. Kubu kelima sudah punah: keluarga Cendana yang duduk di DPR dan MPR dan sekarang sudah dipanggil keluar.

Dari peta itu tampak di mana masa depan Habibie tergantung. Kelompok Sudradjat dan Sarwono pasti tidak akan mencalonkannya lagi. Bahkan mereka, bila punya kekuatan cukup, pasti akan mendesak Habibie turun dalam Sidang Istimewa MPR November nanti.

Di Senayan memang diam-diam kini soal kursi No. 1 dan No. 2 mulai diramaikan. Golkar sejauh ini tak punya pilihan yang ditonjolkan selain Habibie, tapi dalam hal wakil presiden ada perselisihan yang mulai timbul. Anggota DPR dan bekas tokoh HMI Eki Syakhruddin, misalnya, memandang kursi No. 2 harus diisi. Ia mencalonkan Akbar. Sementara itu, Hariman Siregar, tokoh demonstran mahasiswa 1974--yang diangkat Habibie menjadi anggota MPR dan kini merupakan orang dekat Presiden--menganggap kursi itu dikosongkan saja sampai Sidang Umum setelah pemilu. Alasannya, status MPR saat ini tidak mewakili konstituen sebenarnya, hingga perlu dibatasi untuk mengambil keputusan yang drastis.

Sampai Sidang Istimewa nanti, posisi Habibie sebagai presiden tampaknya terjaga oleh semua kubu. Tapi setelahnya, nanti dulu. Kubu Akbar mulai ambil ancang-ancang. Eki, misalnya, terang-terangan mengambil sikap bahwa setelah pemilu nanti, ketua partailah yang seharusnya menjadi presiden. "Kalau Habibie mau jadi presiden lagi, mesti jadi Ketua Golkar dulu," katanya. Dengan kata lain, Habibie harus menggantikan Akbar. Mungkin ini yang dilihat oleh Dewi Fortuna Anwar, ahli ilmu politik yang sekarang dekat dengan Habibie. Dua pekan lalu, ia mengatakan dalam sebuah seminar di Jakarta bahwa pesaing Habibie untuk menjadi presiden datang dari tubuh Golkar sendiri.

Ini akan meramaikan Golkar untuk masa mendatang, juga setelah kubu Edi Sudradjat dicerabuti. Sarwono menilai, soal kriteria presiden akan memungkinkan perpecahan aliansi kubu Akbar dan kubu Habibie. Bukan tak mungkin akan ada aliansi baru, untuk menggusur Akbar, sebelum pemilu nanti. Tapi Akbar tampaknya tidak cemas. Ia merasa kepemimpinannya cukup kuat. Semua cabang di daerah, katanya, sekarang "sudah jadi satu dan berfokus pada DPP.?? Tentu saja di pasar politik, termasuk pasar loak politik, banyak kemungkinan terjadi.

Karaniya Dharmasaputra, Ardi Bramantyo, Darmawan Sepriyossa, Wenseslaus Manggut