Nakhoda Baru di Kapal Tua Hamzah Haz tampil sebagai orang NU sekaligus menteri pertama yang menjabat Ketua Umum PPP. Bagaimana peluang PPP di bawahnya pada pemilu tahun depan? |
ALUNAN Shalawat Badar dan Tolaal Badru Alaina, dua "lagu wajib" warga nahdliyin, mengepung Asrama Haji Pondokgede, Rabu dini hari pekan lalu. Acara penutupan Muktamar IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memang lebih mirip acara Nahdlatul Ulama (NU), terutama setelah nama Hamzah Haz: dinyatakan resmi sebagai peraih suara terbanyak formatur.
Ekspresi kegembiraan ini bisa dimaklumi. Sejak kelahirannya pada 1973, PPP yang merupakan fusi empat partai Islam, yaitu NU, Syarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Muslimin Indonesia (MI), baru Hamzah Haz-lah figur dari NU yang mampu menjadi orang nomor satu. Memang, saat pendiriannya, K.H. Idham Chalid dari NU tercatat sebagai presiden partai, tapi setelah itu pucuk pimpinan selalu dalam genggaman unsur MI yang diwakili H.J. Naro dan Ismail Hasan Metareum. Kali ini jago dari MI, Menteri Pangan A.M. Saefuddin, keok dengan skor cukup telak: hanya 177 suara dibandingkan dengan Hamzah yang mendapat 255 pendukung. Namun ada "penghibur" bagi kubu MI karena Hamzah mempercayakan jabatan Sekjen kepada Alimarwan Hanan.
"PPP telah insaf bahwa kekuatan utamanya berasal dari NU," ujar Hamzah Haz, politisi yang sudah 27 tahun menjadi anggota DPR. Dengan terpilihnya dirinya yang berlatar belakang NU, ia justru yakin suara NU tidak akan tersedot semuanya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diproklamirkan sebagai partainya orang NU. Selain PKB, dikhawatirkan warga PPP, terutama yang dari Muhammadiyah, banyak yang hengkang ke Partai Amanat Nasional.
Namun pengamat politik Ulil Abshar-Abdalla berpendapat lain. "Orang-orang NU di desa itu kan tidak kenal Hamzah. Mereka hanya akan memandang kiainya yang sebagian besar sekarang memilih PKB," ujarnya. Halangan lain menurut Ulil, di PPP saat ini tidak ada tokoh yang karismatis seperti Amien Rais, Megawati, atau Gus Dur.
Ketiadaan "orang kuat" inilah yang barangkali membuat PPP kembali menghadirkan Kakbah sebagai lambang partainya untuk penarik massa. Tapi, bagi pengamat politik Syamsuddin Haris, perubahan itu tidak begitu penting artinya. "Partai berasaskan Islam makin banyak, sementara PPP oleh sebagian orang tetap diartikan sebagai produk Orde Baru," katanya kepada Darmawan Sepriyossa dari TEMPO.
Tampaknya, hal ini disadari oleh Hamzah yang saat ini juga menjahat Menteri Negara Investsi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lelaki kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, 58 tahun lalu ini mengaku tidak memasang target muluk dalam pemilihan umum tahun depan. Untuk mengetahui lebih jauh strategi PPP mendatang, Yusi A. Pareanom dan Edy Budiyarso dari TEMPO menemui ayah 12 anak dari dua istri ini. Berikut petikan wawancaranya:
Apakah PPP merasa terancam dengan kemunculan partai-partai baru yang berasaskan Islam?
Kami harus tetap percaya dapat mempertahankan angka 22,5 persen hasil pemilihan tahun lalu. Sebaiknya, ya, suara Golkar saja yang dipreteli oleh partai-partai baru ini. Memang, ada kesamaan produk yang kita jual kepada masyarakat. Tetapi, PPP adalah produk lama dan sudah dikenal banyak orang, dan 23 tahun ini merupakan modal kami. Masih banyak ulama yang tetap bertahan di sini karena PPP berani memperjuangkan akidah dan soal syariah. Bagaimana mempertahankan yang 22,5 persen itu?
Masyarakat bisa melihat konsistensi kami, termasuk dalam Sidang Istimewa MPR kemarin. Kesalahan kami di masa lalu itu kan hanya (karena) ikut mencalonkan Pak Harto. Saat itu siapa yang berani menolak? Namun FPP menjadi fraksi pertama di DPR yang meminta Soeharto turun dari presiden. Karena itu, kami merasa bahwa kami tidak menjadi bagian dari kelompok status quo. Kami ini bagian dari bangsa ini yang dipinggirkan. Selama 32 tahun kami tidak pernah masuk dalam kabinet. Tidak memiliki akses apa-apa. Setiap pemilu banyak anggota kami yang menderita. Kalau Golkar dikatakan produk Orde Baru, itu kami setuju. Karena Golkar yang memerintah. Maksudnya, manuver PPP dalam SI MPR lalu memang untuk menarik simpati masyarakat menjelang pemilu 1999?
Persis. Sebab, apa yang dilakukan FPP di SI MPR itu merupakan konsekuensi yang dilakukan DPP PPP. Kami sudah berani mengusulkan inisiatif tentang perubahan UU Politik, juga mengusulkan perubahan sistem ekonomi yang kami sebut dengan demokrasi ekonomi. Dalam ekonomi sekarang ini telah terjadi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan ekonomi yang dapat memicu kerusuhan. Usul itu kemudian baru diterima dalam SI MPR yang lalu, setelah terjadi banyak perusakan. Dulu, usul itu ditolak. Jadi, perjuangan FPP di SI MPR itu merupakah perjuangan yang berorientasi jangka panjang. Mengapa PPP kembali berasaskan Islam ketika suasana hubungan antarumat beragama sedang terganggu? Apakah tidak malah menakutkan?
Semua kembali kepada orangnya, pemimpinnya. Mobil bagus, kalau pengemudinya tukang mabuk, atau baru belajar mobil, kan hasilnya tetap tidak baik. Apakah karena takut tersaingi oleh PAN dan PKB yang berasaskan kebangsaan?
Pada 1973, asas PPP juga asas Islam. Gambarnya pun Kakbah. Jadi, kami hanya kembali lagi ke sana. Asas tunggal itu kan karena pemaksaan, lalu tanda gambar Kakbah dibuang. PPP itu kan satu rumah buat orang Islam. Dan kalau mau memperbaiki rumah itu, kita harus masuk ke dalam rumah itu sendiri. Untuk mendapatkan dukungan dari warga NU, apakah Anda sudah meminta tolong kepada Gus Dur?
Lima hari setelah saya menjadi menteri, saya sowan kepada Gus Dur. Saya kabarkan, "Gus, sekarang saya dipercaya menjadi menteri". Lantas Gus Dur mengatakan, "Ya, saya doakan." Saya juga bertanya lagi, bagaimana dengan partai-partai baru (dari NU) yang ingin didirikan oleh warga NU. Gus Dur mengatakan, nanti akan dihimpun. Memang, banyak teman yang datang pada saya untuk mendirikan partai, tetapi cukup satu partai saja. Lantas saya juga bertanya lagi, apakah NU akan dijadikan partai? Gus Dur menjawab, NU tidak (dijadikan partai) karena partai itu akan berada di luar NU. Lantas saya tanya, apakah yang memimpin partai itu Gus Dur sendiri? Gus Dur menjawab tidak. Ia akan tetap berada di luar. Apakah terpilihnyaAnda sebagai ketua umum ini juga untuk menghindari eksodus warga NU di PPP ke PKB?
Ya, tentu itu yang diharapkan oleh rekan-rekan. Dan mudah-mudahan harapan kawan-kawan itu bisa terwujud. Selama ini, NUdipinggirkan dari PPP agar partai tidak bisa menjadi besar. Jadi, Anda menganggap PPP memang sengaja diobok-obok oleh pemerintah Orde Baru?
Jelas, dong. Kami disetel sedemikian rupa sehingga pemimpin itu berasal dari MI yang memang tidak berakar di bawah. Undang-undangnya pun dibuat untuk memperlemah kami. Namun siapa yang berani terang-terangan melawan? Dengan partai mana PPP nanti akan berkoalisi?
Kita lihat hasil pemilu mendatang. Jika sama-sama kecil, mana bisa kami berkoalisi? Ini perjuangan bersama-sama untuk mendapatkan akses yang besar. Apakah PPP bisa berkoalisi dengan PKB mengingatAnda terkesan bersilang jalan dengan Ketua PKB Matori Abdul Djalil?
Tidak benar itu. Saya sendiri dulu pendukung Matori. Selain itu, saya juga pernah mengatakan kepada Matori agar bersabar dulu dalam urusan kursi ketua umum partai. Tunggu lima tahun lagi. Kalau ia menuruti perkataan saya, ia yang sekarang menjadi ketua umum, bukan saya. Dulu, saya sudah mengotak-atik nilai, tetapi tetap tidak bisa masuk. Suara NU dalam PPP itu kan kecil. Kalau sekarang ini suara NU besar, itu hanya karena bantuan Allah SWT. Secara matematis, suara NU akan kalah. Kepengurusan PPP lebih didominasi oleh tokoh-tokoh senior. Apakah ini merupakan kegagalan regenerasi di PPP?
Pada posisi Wakil Sekjen itu banyak tokoh-tokoh muda. Apalagi tambahan yang berjumlah tujuh orang itu sebagian besar anak-anak muda. Nanti, departemen-departlemen itu akan dipimpin oleh anak-anak muda. Kalau ada Husnie Thamrin dan Faisal Baasir, itu memang kami perlukan. Mengapa Anda tidak membicarakan kemungkinan menjadi presiden?
Belum waktunya. Pemilu juga belum. Jadi, masih terlalu jauh. Apakah untuk menghindari nasib yang dialami oleh Megawati?
Yang lebih kami utamakan adalah bagaimana kami mendapatkan akses dalam pemilu yang akan datang. Kalau suara hanya 20 persen, bagaimana kami bisa menjadi presiden? Koalisi pun akan berebut untuk jabatan itu.
|