Kejaksaan Agung akan memanggil Soeharto. Untuk mengetahui tanggapannya, Andari Karina Anom dari TEMPO menghubungi Yohanes Yacob di kantornya di Jalan Cendana. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Ketua Tim Konsultan Cendana (TKC) itu?yang diberitakan telah dipecat?yang berlangsung Sabtu malam lalu, sesaat setelah ia menemui Soeharto.

Bagaimana kabar Soeharto?

Sejak lengser, beliau pasrah. Memilih diam terhadap berbagai tuntutan. Sehari-hari banyak membaca surat kabar, menonton televisi, dan bermain dengan anak cucu di rumah. Sesekali beliau menerima tamu, biasanya teman-teman lama.

Apa tanggapannya atas aksi mahasiswa?

Beliau merasa resah juga, tapi berupaya bersikap tenang dan menyarankan para mahasiswa untuk tidak usah demo. Kita punya saluran hukum.

Sudah menerima surat panggilan?

Belum. Semua surat mengenai hukum akan jatuh ke meja saya. Kejaksaan Agung baru rapat hari Senin (7 Desember). Mungkin dikirim sesudah itu. Kami akan melihat dulu materi tuntutannya. Yang jelas, beliau bersedia kapan saja. Saya akan mendampinginya.

Bagaimana soal yayasan yang diserahkan ke pemerintah?

Terserah pemerintah. Sebenarnya penyerahan pengelolaannya sudah sejak Juni. Jadi, tidak benar dilaksanakan karena ada demo. Jika ditemukan bukti-bukti, silakan tuntut. Beliau tidak menutup-nutupinya.

Mengenai temuan tanah?

Kalau dicek, kebanyakan tanah itu hanya diatasnamakan Pak Harto. Bukan milik beliau. Contohnya, Bukit Soeharto di Kalimantan itu milik pemerintah daerah.

Kalau rekening di 72 bank?

Waktu datang ke Kejaksaan, Pak Harto sudah menandatangani surat kuasa agar Jaksa Agung meneliti kekayaannya. Saat ini tampaknya baru bank di dalam negeri yang diteliti. Sedangkan yang di luar negeri belum. Itu tugas Kejaksaan Agung.

Ada pengalihan harta ke luar negeri?

Saya berani menjamin tidak ada sepeser pun. Saya sendiri mengecek ke luar negeri. Nyatanya, saya tidak menemukan apa pun. Kalau atas nama putra-putrinya, saya tidak mengerti. Mungkin saja itu dari bisnis mereka. Saya memfokuskan pada Pak Harto.

Jumlahnya Rp 23 miliar?

Beliau tidak menyangkal memiliki uang itu. Tapi semua itu bisa kita lihat secara transparan dari mana asalnya dan digunakan untuk apa. Dari gaji, tunjangan, bahkan sumbangan untuk yayasan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tuduhan korupsi itu tidak benar.

Lalu, apa yang akan dilakukan?

Sejak awal kami sangat ingin mengajukan tuntutan pencemaran nama baik. Tapi Pak Harto melarang. Katanya, biarkan saja, tidak usah menegur orang yang salah.

Mengenai tap MPR tentang pengusutan Soeharto?

Menurut saya, ketetapan itu cacat hukum. Sebab, tidak boleh ada sebuah ketetapan yang menyebutkan nama seseorang. Itu sama saja menghakimi tanpa melalui jalur hukum. Dengan bukti itu saja sebenarnya sudah kuat untuk maju ke Mahkamah Internasional. Tapi lagi-lagi Pak Harto memilih diam. Saya dimintanya tak usah bereaksi. Karena itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa.

Soal tuntutan pengenaan tahanan rumah?

Terserah. Tapi harus diketahui, prosesnya tidak gampang, tidak bisa begitu saja.

Bagaimana jika pengadilan benar-benar digelar?

Kalau memang ya, akan memakan waktu sangat panjang dan melibatkan banyak orang. Beliau 32 tahun menjadi presiden. Maka tak bisa dibayangkan berapa banyak pejabat dan kroninya yang akan ikut terseret. Ini bisa menjadi masalah yang berkepanjangan dan tidak ada habisnya.

Bagaimana soal penjagaan ketat di Cendana?

Sebenarnya dari dulu beliau tidak mau dijaga. Itu inisiatif Pangab Wiranto. Memang, sebagai jenderal, Pak Harto sudah pensiun, tapi sebagai panglima besar kan tidak.

Habibie terkesan tidak berani mengadili Soeharto....

Itu tidak benar. Sejak Mei, baik Habibie maupun Jaksa Agung tidak pernah bertemu dengan Pak Harto. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berani. Bertemu saja tidak pernah.

Tapi pernah berkomunikasi?

Sama sekali tidak. Sejak lengser, tak sekali pun bertemu atau berkomunikasi dengan Habibie. Saya berani menjamin itu karena saya ada di sini dan mengetahui kegiatan Pak Harto.

Kalau dengan Wiranto....

Juga tidak. Waktu penggantian Paspampres pun bukan Wiranto yang datang, tapi stafnya di lapangan. Kalau koran bilang ada hubungan diam-diam antara mereka, itu tidak benar. Saya kira, Wiranto malah menjaga jarak.

Berapa jumlah anggota TKC?

Semuanya 61 orang dan tersebar di beberapa provinsi. Di Jakarta 17 orang, tapi yang bertugas di Cendana hanya tiga orang, yaitu saya, Barris, dan Diske Turangan.