Setelah debu Ketapang dan Kupang luruh, pelajaran apa yang bisa dipetik? Akankah orang kembali mengambil kesimpulan mudah—ada rekayasa pihak ketiga, ada konspirasi—lalu melupakannya? Tapi mereka lagi-lagi terperanjat ketika pembakaran gereja dan masjid lainnya marak, sementara dalam keseharian hubungan antaragama tampak harmonis saja?

Seperti banyak kasus serupa sebelumnya, Ketapang dan Kupang hanyalah pucuk gunung es dari gundukan masalah yang berlipat-lipat dengan banyak faktor yang saling berkelindan. Ada rekayasa, mungkin saja, mungkin pula tidak. Namun, jikapun ada, faktor rekayasa ini—sendirian saja—tidak menjelaskan kenapa untuk waktu yang lama dan secara berulang-ulang massa begitu mudah dimanipulasi untuk merusak, bahkan membunuh.

Buletin Berita FKKI—yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Kristiani Indonesia—mengklaim bahwa ada 263 gereja yang dirusak, ditutup, dan dibakar antara 1985 dan 1997. Jika data ini benar, itu artinya 1-2 gereja setiap bulan. Arti lainnya: pemusnahan gereja sebenarnya bukan hal baru, serta terjadi lebih sering dari yang kemudian diungkapkan dan dihebohkan oleh media massa.

Perusakan masjid di Kupang juga bukan perkara baru. Pada 1995, orang-orang Katolik merusak dan membakar pesantren serta masjid di Dili, Timor Timur.

''Massa telah menjadi tumpukan rumput kering yang mudah dibakar," kata Rektor Paramadina Mulya, Nurcholish Madjid. Pertanyaannya: bagaimana rumput itu menjadi kering? Ada dua arus utama pandangan tentang soal ini. Pandangan pertama menuding satu faktor sebagai pemicu dominan: rapuhnya kesadaran masyarakat dalam menerima keragaman, termasuk perbedaan dalam beragama. Pandangan kedua melihat faktor ekonomi sosial lebih dominan.

Tidak mudah memilah mana yang lebih benar. ''Ini adalah masalah yang sangat kompleks," kata Th. Sumarthana, Sekretaris Eksekutif Dian (Dialog Antar-Iman), sebuah lembaga kajian dan advokasi untuk kerukunan beragama. Ada berbagai faktor terlibat: ekonomi, sosial, politik, budaya, dan—tentu saja—agama. Semuanya saling terkait, kata Sumarthana, dan tidak bisa direduksi menjadi masalah berdimensi tunggal.

Imam B. Prasodjo, dosen FISIP Universitas Indonesia, sependapat tentang kompleksnya masalah, tapi menekankan aspek sosial ekonomi perlu mendapat perhatian serius untuk mengantisipasi kerusuhan SARA di masa depan. Doktor sosiologi lulusan Brown University, AS, itu melihat konflik horizontal—baik antaretnis maupun antaragama—sebagai konsekuensi logis ''kebijakan vertikal" yang tidak menguntungkan sepanjang Orde Baru, dan sialnya memorak-porandakan banyak aspek di masyarakat. Salah satu yang mencolok, menurut Imam, adalah kebijakan ekonomi yang menguntungkan segelintir konglomerat Tionghoa—yang oleh kebanyakan muslim sering salah dipersepsi sebagai orang Kristen atau Katolik.

Tidak selalu korbannya adalah kelompok non-Islam. Kasus Dili (Timor versus Bugis) dan kasus Pontianak (Dayak versus Madura), menurut Imam, adalah konsekuensi dari ''kebijakan vertikal" lain yang keblinger di masa Orde Baru: watak pembangunan yang terlampau sentralistis dan tidak menyertakan masyarakat lokal. Amarah yang diilhami oleh persoalan ekonomi itu kemudian dimuntahkan kepada para pendatang yang lebih beruntung: Bugis di Dili dan Madura di Pontianak.

Taufik Abdullah, pengamat sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berpendapat, strategi pembangunan selama ini tidak hanya sentralistis, tapi juga bersifat urban bias. ''Terjadinya urbanisasi dan mobilitas penduduk yang kencang telah menghasilkan dua corak pluralisme yang saling bersaing," katanya. Kemajemukan pertama bersifat horizontal, seperti agama atau suku. Juga pluralisme vertikal, munculnya kesenjangan kaya-miskin, sebagai hasil politik pembangunan yang mendahulukan stabilitas dan pertumbuhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Taufik, pertarungan pluralitas horizontal dan vertikal sudah mulai menimbulkan gejolak, tapi tidak terselesaikan karena tidak berfungsinya kekuasaan birokratis dan kepemimpinan lokal, terutama di kota. Dalam setahun terakhir, gejolak itu menjadi-jadi, setelah krisis ekonomi ditingkah berbagai bencana alam. ''Ini semua menjadi krisis sosial. Urban bias telah melemahkan kemampuan desa sebagai tempat pelarian kaum urban," katanya.

Dalam konteks seperti itu, menurut Imam, tidak banyak manfaat membicarakan asimilasi dan toleransi beragama tanpa mengoreksi ''kebijakan vertikal" yang diskriminatif, yang justru memperbesar, bukan mempersempit, jurang yang sudah ada.

Jadi? ''Keadilan sosial harus ditegakkan," kata Nurcholish Madjid. Masalahnya, tiap kelompok memiliki persepsi berbeda-beda mengenai ''keadilan sosial". Dalam masyarakat yang plural, dia selalu menjadi ajang perdebatan dan pergumulan tiada habis. Dan di pusat pergumulan itulah politik bermain.

Setelah Soeharto turun, Indonesia menghadapi ''pancaroba iklim politik". Banyak pihak saat ini mulai meninggalkan keseragaman dan mulai mencari identitas dirinya, termasuk usaha untuk meredefinisi pengertian kebangsaan, juga nasionalisme. ''Misalnya munculnya ide tentang negara federasi," kata Pdt. D.R. Sularso Sopater, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ''Tapi, akibat kebebasan yang mendadak ini, tidak banyak yang siap menghadapinya. Dan dalam usaha pencarian new identity ini, potensi konflik antarkelompok di masyarakat makin besar."

Pencarian identitas itu juga dikentalkan oleh perkembangan global. Globalisasi kapitalisme internasional yang dicirikan antara lain oleh MTV dan Coca-Cola telah menimbulkan reaksi penolakan, tak hanya di kalangan kelompok etnis di berbagai belahan dunia, tapi juga kelompok agama. Dan itu tidak khas Islam. Christian Coalition, misalnya, merupakan gerakan politik keagamaan yang kian menemukan tempat di Barat, khususnya di Amerika Serikat.

Di Indonesia, salah satu fenomena pencarian identitas baru itu adalah mendirikan partai—ada banyak partai, termasuk partai yang berlabel agama. Digunakan secara sehat, dan dalam suasana yang fair di alam demokrasi, partai politik adalah alat sahih bagi berbagai kelompok untuk memperjuangkan kepentingannya—kepentingan ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Namun, demokrasi itulah yang menjadi problem gawat Orde Baru.

Orde Baru dicirikan oleh suasana tidak demokratis. Banyak emansipasi politik dibungkam. Atas nama pembangunan dan stabilitas, perbedaan politik dikaburkan dalam ''asas tunggal"—yang terbukti hanya mengelabui perbedaan, bukan mencoba memperdebatkan secara terbuka dan menemukan kompromi-komprominya.

Dalam situasi politik yang tertutup, prasangka dan kecurigaan tumbuh subur. Demikian pula ''teori konspirasi", yang begitu mudah dipetik dari langit untuk menjelaskan setiap fenomena yang terjadi. Orang-orang Islam punya kambing hitam yang populer untuk banyak ''penderitaan yang mereka alami", dari Tanjungpriok, Lampung, hingga Ketapang: CSIS dan Benny Moerdani. Orang-orang nonmuslim menisbahkan konflik-konflik SARA sekarang dengan politisasi agama yang berpusat pada ICMI dan Adi Sasono.

Tidak semuanya omong kosong. Bagaimanapun, suasana politik Indonesia memang pernah dan masih diwarnai oleh ketegangan—jika bukan perseteruan—lama antara Islam dan Kristen. Berikut ini adalah beberapa soal yang sering disebut sebagai pangkal sengketa: ketertindasan sosial ekonomi pada masa kolonial; impian ''Negara Islam" (konsep yang tak pernah tuntas di kalangan Islam sendiri) di awal kemerdekaan; marginalisasi kekuatan politik Islam (pemberangusan Masjumi pada Orde Lama dan pemandulan partai-partai Islam di awal Orde Baru); serta kemunculan ICMI yang disebut-sebut sebagai ''bangkitnya kembali politik aliran".

Namun, ''teori konspirasi" adalah juga jalan pintas dan simplifikasi. Di tangan politisi dan aktivis mahasiswa karbitan, takhayul itu dipakai sebagai cara untuk membuat masalah menjadi lebih sederhana, lebih populer, serta mudah diserap khalayak, dan karena itu memungkinkan penggalangan massa secara besar-besaran—untuk membuat garis demarkasi dan solidaritas semu dalam pertempuran ''kita" versus ''mereka".

Orde Baru bahkan mengingkari realitas masyarakatnya yang demikian majemuk. Penyeragaman hampir ada di segala bidang. ''Kecenderungan orang untuk berpikir monolitis, totaliter, hierarkis, uniform, dan maunya menang sendiri telah menjadi pola pikir yang sangat kuat selama Orde Baru," kata Th. Sumarthana. Dan itulah salah satu tantangan reformasi.

Perubahan dramatis dari keseragaman menuju pluralitas, dari otoritarian menuju demokrasi, memang membuat gamang. Namun, itu pula yang tampaknya akan menyelesaikan soal secara mendasar ketika kepentingan yang berbeda bisa diperdebatkan secara lebih terbuka.

Jika data dari FKKI tadi bisa dipercaya, ada yang menarik di situ: hanya ada dua gereja yang dirusak atau dibakar antara 1945 dan 1964, yakni ketika politisasi—termasuk politisasi agama—begitu intens. Penghargaan pada keragaman dan demokrasi justru membuat konflik kepentingan bisa tersalurkan secara lebih beradab.

Farid Gaban, Karaniya Dharmasaputra, Darmawan Sepriyossa