Sejalan dengan kesepakatan yang dilakukan antara pemerintah Orde Baru dan IMF, pemerintah di antaranya telah menciutkan empat buah bank yang terdiri dari BBD, BDN, BNI, dan Bapindo, menjadi satu bank (Bank Mandiri). Sedangkan BTN yang diakuisisi oleh BNI dan BRI berjalan sendiri. Dari hasil kesepakatan tersebut, akan ada rasionalisasi besar-besaran terhadap tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada bank pemerintah tersebut.

Rencana penggabungan tersebut saat ini mulai direalisasi. Dalam rencana tersebut, sesuai dengan penjelasan dari Bapak Mar'ie Muhammad sebagai Komisaris Utama dan Bapak Roby Johan sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, bank tersebut hanya membutuhkan 8.000 sampai 10.000 tenaga kerja profesional.

Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah relevan munculnya sebuah Bank Mandiri, yang diproyeksikan akan menjadi bank besar dan solid, harus mengorbankan ribuan karyawan bank pemerintah? Apakah kebobrokan beberapa orang dalam manajemen bank pemerintah harus dipikul oleh bawahannya yang berjumlah ribuan orang?

Selama ini, bank-bank pemerintah sangat berpotensi memberikan devisa bagi negara kita, baik dengan penyetoran laba usaha maupun dari pajak perorangan dari penghasilan yang diterima dan pajak laba usaha, juga dengan tugas yang diemban sebagai agent of development.

Apakah pendirian Bank Mandiri akan bersih dari tekanan KKN, itu bisa kita lihat bahwa semua yang duduk di manajemen bank pemerintah merupakan hasil pengangkatan tanggal 3 Desember 1998 yang masih terkait dengan KKN (konco-konco Bapak Roby Johan). Inikah yang disebut bersih dari tekanan KKN?

Nama dan alamat ada pada redaksi