Matori Abdul Jalil pernah sesumbar dengan bangga. Ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja dideklarasikan, sang ketua umum menyatakan: bila bertemu dengan sepuluh orang di jalan, yang enam orang adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Tentu saja klaim ini bisa membesarkan hati pendukung partai tersebut. Namun ada yang tampaknya luput dari perhatian Matori. Selain PKB, ternyata masih ada lagi partai lain yang didirikan kaum nahdliyin.

Sampai saat ini paling tidak ada tiga partai lain yang menyatakan mewakili aspirasi warga NU. Yang pertama berdiri adalah Partai SUNI (Solidaritas Uni Nasional Indonesia), dipimpin oleh Abu Hasan, seteru yang hampir mengungguli Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum NU pada Mukatamar Cipasung. Ada Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang dikomandoi pemimpin Pesantren Tebuireng, K.H. Yusuf Hasyim, paman Gus Dur. Partai Nahdlatul Umat (PNU), dengan K.H. Syukron Makmun sebagai ketua umumnya, juga patut diperhitungkan.

Massa NU yang diperkirakan berjumlah 40 juta orang memang menerbitkan liur para pengurus partai. Namun, mengingat keempat partai tersebut berebut lahan yang sama, partai mana yang sebenarnya paling representatif? "Tentu saja PKB, karena kelahirannya dibidani Pengurus Besar NU," ujar Sekjen PBNU Ahmad Bagdja. Menurut Bagdja, PKB lahir dari karena tuntutan warga NU secara formal yang disalurkan ke PBNU. Ketiga partai lainnya lahir bukan karena aspirasi mereka tak tertampung dalam PKB. "Mereka semua ingin jadi pengurus, ini yang tidak mungkin," kata Bagdja.

Keberpihakan NU pada PKB ini jelas mengundang kegusaran tiga partai lainnya. Maklum, dengan pernyataan PKB bahwa dirinya adalah "anak tunggal" NU, ketiganya seolah-olah diposisikan sebagai anak tiri. Gus Dur, misalnya, jelas-jelas berada di belakang PKB?kiai kontroversial ini baru saja syuting klip kampanye untuk partainya. Apalagi di beberapa cabang dan wilayah, selain PKB boleh mempergunakan kantor NU, juga terjadi perangkapan kepengurusan. Padahal, secara resmi hal ini tidak diperbolehkan. Sekalipun Bagdja menyebut masalahnya sangat teknis, toh kecemburuan tetap menggunung.

Tampilnya Gus Dur yang berkampanye untuk PKB memperlebar jarak ini. Kondisi ini tak pelak mengundang kritik. "Gur Dur belum bisa menerima pluralisme," ujar Slamet Effendy Yusuf, mantan ketua Gerakan Pemuda Anshor yang kini menjadi salah seorang ketua DPP Golkar. Namun Khatib Syuriah NU, Said Agil Siradj, menepis tuduhan ini karena PKB merupakan hasil leburan dari tujuh partai yang telah didirikan warga NU sebelumnya. "PNU, PKU, dan SUNI adalah sempalan, separatis dari PKB. Berbeda realitas separatis dan plural," ujar Agil.

Terlepas dari ketegangan internal itu, menggebunya warga NU untuk berpolitik memang layak dicermati. Sebagai organisasi dengan massa yang sangat besar, nasib NU selama rezim Soeharto memang kurang menggembirakan. Di pentas politik, NU dipreteli secara bertahap. Setelah "dianjurkan" berfusi dalam PPP, unsur NU tidak pernah berkesempatan memimpin partai tersebut. Padahal PPP mengandalkan perolehan suara dari massa NU.

Golkar pun memanfaatkan ladang suara yang melimpah ini. Sebagai balasan, beberapa pesantren mendapat "kunjungan plus" setiap menjelang pemilihan umum. Beberapa orang yang berasal dari NU memang duduk di kepengurusan Golkar, tapi mereka tidak pernah dianggap mewakili kepentingan NU. Di bidang pemerintahan, nasib warga NU juga tidak lebih baik. Ibaratnya, mencari seorang warga NU yang menjadi dirjen di satu departemen susahnya bukan main. "Jatah" menteri agama pun lepas sudah.

Siasat yang paling populer dari zaman tergencet ini tak lain adalah seruan kembali ke Khitah 1926, yang menjadikan NU semata-mata organisasi massa Islam. Dengan kata lain, warga NU boleh berpolitik tapi tidak demikian dengan induk organisasinya. Hasilnya, sekalipun NU tidak lantas berubah menjadi anak emas, kecurigaan pemerintah kepadanya boleh dikatakan sedikit meluntur.

Merujuk kondisi seperti itu, tak mengherankan bila kegairahan warga NU untuk berpolitik begitu deras setelah jebolnya bendungan rezim Orde Baru. Namun, apakah pendirian partai tidak menyalahi khitah? Baik Said Agil maupun Ahmad Bagdja menyatakan NU tetap pada jalurnya. Alasannya, yang mendirikan partai adalah warga NU, bukan NU sebagai organisasi. Tentu saja hal ini masih bisa diperdebatkan (lihat boks).

Yang pasti, tidak semua memandang kegairahan warga NU yang melahirkan partai-partai ini sebagai pesta politik. "Dengan Gus Dur yang sangat condong pada PKB, hal ini sebenarnya adalah pesta konflik bagi NU," ujar Machrus Irsyam, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Bahkan PPP pun terseret dalam konflik internal ini. Machrus mencontohkan kasus perebutan pendukung antara PKB dan PPP di Jepara, Jawa Tengah, November silam. Padahal, secara tradisional, Jepara adalah kantong suara PPP dari NU. PPP tentu tidak akan tinggal diam, apalagi setelah Hamzah Haz yang orang NU ini menjabat ketua umum.

Dengan berbagai gesekan ini, pemilu mendatang tak pelak akan menjadi arena pembuktian. Sesuai dengan kultur NU, pada saat itu restu kiai lazimnya menjadi kata kunci. Di lapangan, penggambarannya akan seperti ini: para santri akan tunduk pada pilihan kiainya. Pertanyaannya, pada siapa nanti para kiai tunduk.

Menurut Ali Haidar, pengamat politik yang juga pemimpin organisasi pesantren NU Rabithah Ma'ahid Islamiyah, format politik NU di tingkat lokal bisa sangat berbeda dengan format politik di tingkat nasional. "Tidak semua senang ketika Gus Dur ngotot mencalonkan Matori sebagai Ketua PKB. Sidang pleno sudah menolaknya," ujar Haidar. Kedekatan Gus Dur dengan Megawati juga tidak membuat gembira sebagian warga NU. Alasannya, Mega abangan alias sekular. Karena itu, bila pemilu menggunakan sistem distrik, Haidar yakin akan lebih banyak lagi kiai NU yang mendirikan partai lokal.

Kuatnya kultur parokial semacam ini tak pelak membuat kecut partai lain. "Bila dulu orang memilih parpol tertentu karena tekanan fisik, sekarang karena tekanan spiritual. Kalau tidak tunduk pada kiai, tidak diberkati. Ini mencemaskan," ujar Slamet Effendi Yusuf, yang mengaku masih betah di Golkar itu. Meskipun begitu, Slamet masih yakin Golkar dapat meraih suara warga NU dan akhirnya tampil sebagai pemenang pemilu.

Bagi NU, pemilu mendatang, selain menjadi ajang pembuktian, juga akan menjadi momen yang tepat untuk merumuskan peran politik yang ingin dimainkannya. Ali Haidar punya kritik tajam untuk hal ini. "Para politisi dari NU masih senang bicara secara parsial, pada tataran visi dan wawasan, sehingga tidak menyentuh kebutuhan umat secara konkret," ujar Haidar. Padahal, bicara tentang sembako juga bicara tentang agama. Sebagai contoh, PKB memiliki agenda ekonomi seperti pendirian koperasi dan bank perkreditan rakyat. Tapi, karena hal ini kurang diartikulasikan dengan baik, yang kebanyakan muncul dari PKB adalah pernyataan politik. Haidar berpendapat, paling tidak diperlukan dua kali pemilu untuk mengukur keberhasilan pencarian peran ini.

Penyodoran konsep PKB bukanlah partai agama juga satu tawaran yang cukup berani. Reaksi cukup keras telah muncul dari beberapa kiai. Namun Said Agil punya dalih untuk ini. "Kita ingin negara Islami, namun jangan sampai kita mempolitisir Islam," ujar Agil. Alasannya, bila dipolitisir, agama akan tampak keras dan menakutkan. Bagi Agil, penggunaan atribut Islam untuk memenangkan pemilu bukan saja mengecilkan bahkan sudah menghina Islam itu sendiri. Padahal, menurut Agil, kehadiran Islam memang berdampak secara politik, tapi Islam sendiri tidak membawa konsep politik. "Kami tidak pernah ingin mendirikan negara Islam, karena bagi NU maupun PKB, bentuk negara Indonesia sudah final," ujar Agil.

Sebetulnya, sekalipun pemilu belum dimulai, NU sudah mencatat kemenangan tersendiri. Menurut Hamzah Haz, penyebaran eksponen NU di berbagai kekuatan politik membuat NU bisa beroleh akses yang lebih baik di bidang politik dan pemerintahan. Masalahnya, apakah memang ini yang diinginkan NU setelah terpinggirkan 30 tahun? Ali Haidar berpendapat, keunggulan penyebaran ini seharusnya tidak dibaca sebagai kejayaan organisasi NU. "Bila NU dipandang sebagai format pemikiran Islam yang lebih moderat, lebih nasionalistik, lebih akomodatif, dan lebih menerima akulturasi, mungkin benar pada akhirnya aliansi besar akan lahir," ujar Haidar. Dengan kata lain, NU barangkali lebih baik menghadirkan nilai-nilai NU dalam kehidupan politik nasional ketimbang menegakkan bendera politik sendiri. Nah, bagaimana, Pak Kiai?

Yusi A. Pareanom, Dewi Rina Cahyani, Ali Nur Yasin, dan Jalil Hakim (Surabaya)