CUACA dingin di Kota Boston tak membuat Soedradjad Djiwandono kehilangan kehangatannya. Di kantornya, lantai tiga Gedung Harvard Institute for International Development, di kawasan elite Cambridge, ia menyediakan waktu sehari penuh untuk berbincang-bincang dengan TEMPO. Soedradjad memang sedang menjadi fellow di Universitas Harvard, AS, untuk menulis pengalamannya mengelola manajemen keuangan Indonesia di saat krisis. "Saya kira saya berkewajiban menjelaskan persoalan ini kepada khalayak," kata Soedradjad kepada TEMPO. Barangkali itu akan menjadi semacam eksepsinya atas berbagai tuduhan dan perkiraan yang disuarakan masyarakat terhadap pejabat tinggi yang secara tiba-tiba dilengserkan dari jabatannya ini, empat bulan sebelum Presiden Soeharto kemudian menyatakan berhenti.

Bagi Soedradjad—lahir di Yogyakarta, 17 Agustus 1938—persoalan keuangan dan ekonomi tampaknya sudah menjadi darah dan nadinya. Tentu saja itu bukan karena ia menikah dengan Biantiningsih—putri begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo--tapi karena setelah mengambil gelar Ph.D. dalam bidang ekonomi di Boston University dengan disertasinya yang merupakan sebuah analisis moneter di Indonesia tahun 1968 itu, jabatannya tak pernah jauh dari persoalan moneter dan keuangan. Tentu saja, sambil menjadi peneliti di Lembaga Ekonomi Kemasyaratan Nasional, LIPI, dan dosen tetap FEUI—yang memperlihatkan kefasihannya dalam menjelaskan pemikirannya—Soedradjad menaiki tangga jabatan itu satu per satu, hingga ia menjabat sebagai Menteri Muda Perdagangan tahun 1988 dan akhirnya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 1993 hingga 1998.

Gebrakannya—bersama Menteri Keuangan saat itu Mar'ie Muhammad dan lainnya—untuk melikuidasi 16 bank pada awal November 1997 menimbulkan kontroversi, karena sebagian pengamat menganggap kriteria pemilihan bank itu tak jelas dan gerakan itu sudah terlambat. Hanya beberapa bulan setelah itu, tanpa alasan yang jelas, Soedradjad dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur BI.

Berikut ini petikan wawancara Bambang Harymurti dari TEMPO di Boston.

Kabarnya, Anda merasa lega diberhentikan dari jabatan Anda sebagai Gubernur BI?

Lega dalam arti hilangnya beban setelah selama berbulan-bulan disibukkan pekerjaan luar biasa menghadapi krisis. Bayangkan, krisis dimulai Juli 1997, pemerintah memutuskan pelebaran pita kurs dari 8 persen menjadi 12 persen, dan setelah itu saya membuat pertemuan harian setiap pagi dan malam. Itu berlangsung terus sampai bulan Februari, ketika saya diberhentikan. Jadi merasa lega dalam konteks itu. Namun, ketika saya ditanya wartawan saat itu, saya katakan ada tidak enaknya juga, karena saya merasa bertanggung jawab pada waktu perekonomian sedang krisis. Perang masih berkecamuk terus disuruh berhenti. Maka ada rasa tidak enak, berhenti di tengah jalan

Tapi ada desas-desus Anda mau mengundurkan diri pada bulan Desember, sebelum Anda diberhentikan?

Waktu itu saya memang frustrasi saat menghadapi masalah yang bertubi-tubi, eh, empat direktur saya diberhentikan. Ya, tidak enak kan. Sudah lama saya bekerja sama dengan mereka, jadi kalau ada perubahan terasa menambah persoalan. Tapi suasana waktu itu tidak mudah untuk mengundurkan diri.

Perubahan direksi itu atas perintah Presiden Soeharto?

Ya begitulah kira-kira, ha...ha...ha...

Apa alasan sebenarnya pemberhentian Anda?

Memang banyak versi. Keppres pergantian saya itu ditandatangani tanggal 11 Februari dan keesokan harinya ada teman yang memberi tahu. Saya dipanggil resmi tanggal 16 Februari, saya ingat itu hari Selasa. Waktu menghadap, saya diberi tahu oleh Presiden bahwa, "Saudara sudah bekerja untuk pemerintahan saya cukup lama karena sebelum menjadi Gubernur BI sudah menjadi Menteri Muda Perdagangan. Tugasnya cukup berat dan banyak masalah dan saya ingin mengganti Saudara". Lalu Pak Harto juga mengatakan "kemarin juga saya baru mengganti Pangab. Saya akan mengganti Saudara dengan Sjahril Sabirin dan pelantikan akan dilakukan dua hari lagi. Dengan demikian, setelah pelantikan, Saudara tidak menjabat lagi. Terima kasih atas darma baktinya selama ini". Itu disampaikan secara formal. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Gubernur BI selama lima tahun dan lima tahun sebelumnya menjadi Menteri Muda Perdagangan. Saya juga minta maaf karena masih begitu banyak masalah yang harus dihadapi di dunia keuangan dan perbankan yang akan memperberat pimpinan nasional.

Selain itu, ada hal lain yang Anda utarakan?

Saya memang minta waktu untuk melaporkan beberapa hal. Pertama, persoalan uang baru sepuluh ribuan yang ketika itu sedang dalam proses cetak. Saya khawatir dengan pergantian itu, proses pencetakan diubah lagi, padahal sebelumnya sudah mengalami perubahan. Sebab salah satu direktur BI yang menandatangani uang itu diganti sementara proses pencetakan sedang berjalan. Beliau setuju agar tak perlu ada pergantian lagi dan agar soal teknisnya diatur. Kedua, soal pembayaran deposito di atas Rp 20 juta kepada para nasabah ke-16 bank yang ditutup yang semula tidak ditanggung pemerintah. Pada akhir bulan Januari, pemerintah mengeluarkan kebijakan menanggung 100 persen deposito di perbankan nasional sehingga para nasabah dari 16 bank yang ditutup merasa diperlakukan tidak adil. Saya mengusulkan agar dipertimbangkan untuk dibayar penuh, seperti telah direkomendasikan hasil rapat dua minggu sebelumnya. Soalnya, mereka beberapa kali melakukan demo dan kalau dibiarkan akan mempersulit kerja BI memulihkan keadaan. Beliau tidak menjawab soal ini. Tapi, sore harinya Menteri Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah akan membayar seluruh deposito itu.

Apa Presiden tidak menyampaikan alasan pemberhentian Anda?

Saya tidak menanyakan alasan saya diberhentikan.

Dugaan Anda sendiri, apa alasan pemberhentian ini?

Wah, memang susah untuk mengetahuinya. Soalnya, Presiden memang mempunyai hak untuk mengganti anggota kabinet setiap saat, tapi karena belum pernah terjadi sebelumnya maka timbul pertanyaan. Tapi kita juga tahu krisis moneter yang menimpa belum pernah terjadi sebelumnya, ini jauh lebih berat dari perkiraan. Bahkan orang yang paling pesimistis pun tidak pernah membayangkan dampaknya akan demikian. Jadi, keadaannya memang sangat luar biasa. Tapi, terus terang saya juga mencoba-coba untuk berspekulasi: apa alasan sebenarnya? Analisis saya, mungkin beliau tadinya berharap krisis ini selesai sebelum Sidang Umum MPR tapi ternyata kok tidak.

Menurut Anda, mengapa krisis ini tidak selesai-selesai?

Waktu awal menghadapi krisis saya merasa confident dapat mengatasinya. Sebab bukan pertama kali saya menghadapi persoalan tekanan terhadap mata uang rupiah. Cuma ternyata tekanannya berlangsung terus-menerus tanpa bisa diselesaikan. Ternyata, memang kaitan antara perbankan, dunia keuangan, ekonomi pada umumnya, dengan sektor-sektor lain dalam kehidupan bernegara dan berbangsa begitu erat. Kita harus menghadapi masalah yang disebut contagious atau gampang menular. Penularannya tidak hanya dari satu negara ke negara yang lain tapi juga dari satu aspek kehidupan ke aspek kehidupan yang lain. Itu sebabnya masalahnya tidak selesai-selesai dan saya pun mulai mempersiapkan diri kalau-kalau tidak dipakai lagi.

Sejak kapan?

Mungkin orang akan tertawa mendengar istilah ini. Tetapi, terus terang perasaan patriotisme saya membuat saya merasa harus bersiap-siap untuk digantikan oleh yang dianggap lebih mampu demi kepentingan bangsa.

Apa semenjak heboh penutupan 16 bank?

Hal itu memang menimbulkan banyak masalah terutama karena kemudian banyak dipolitisir. Sebetulnya sampai seminggu setelah itu we were fine. Keputusan ini banyak dipuji di media massa internasional. Namun, keadaan berubah setelah pemilik saham mulai menuntut dan mempolitisirnya dengan menyebutkan ada konspirasi dan tuduhan lainnya. Ini membuat saya berpikir mungkin saya akan diberhentikan.

Ada kabar Anda tidak membacakan secara lengkap daftar bank yang akan ditutup ketika menghadap Presiden?

Ketika saya membacakan daftar bank di muka Pak Harto sampai bank ketujuh, kalau tidak salah bank milik Probosutedjo, saya memperhatikan reaksi Presiden. Ternyata Presiden mengatakan agar soal kepemilikan itu tidak perlu dihiraukan. Sebagai orang Jawa, saya merasa harus menghormati Pak Harto dengan tidak meneruskan pembacaan daftar. Masalahnya, daftar itu ada di tangan Pak Harto selama sekitar dua minggu jadi tak mungkin tidak dibaca. Lagipula, Bank Andromeda itu kan pemilik utamanya bukan Bambang Tri melainkan Prayogo Pangestu.

Presiden Soeharto menjadi atasan Anda selama dua pelita, apa kesan Anda terhadap kepemimpinannya?

Sebetulnya hubungan dengan atasan yang betul-betul langsung tidak banyak. Sebab, secara struktural dalam sistem di Indonesia ini soal kebijakan moneter resminya dilakukan melalui Dewan Moneter yang anggotanya antara lain terdiri beberapa Menteri. Gubernur BI menjadi pelaksana dan mempertanggungjawabkannya kepada Presiden melalui Dewan Moneter. Padahal, sejak 1983 Gubernur BI dinyatakan setingkat dengan anggota Kabinet. Jadi memang agak kurang jelas. Sejak krisis terjadi, Pak Harto minta laporan harian. Dalam soal supervisi perbankan, Bank Indonesia boleh dikata independen. Saya sendiri jarang bertemu one to one (dengan Pak Harto). Biasanya saya melapor bersama direksi atau sebagai anggota tim ekonomi.

Kabarnya salah satu konflik yang terjadi disebabkan ketidaksetujuan Anda dengan Currency Board System (CBS)?

Bahwa saya tidak setuju sistem CBS memang betul. Maraknya pembicaraan tentang CBS ini terjadi sejak Steve Hanke diundang ke Indonesia. Sampai sekarang, saya tidak tahu persis siapa yang mengundang dia. Terus terang saya hanya bertemu Steve Hanke sekali saja. Memang ada beberapa undangan, tapi saya minta direksi mewakili saya.

Ketika saya bertemu Hanke, saya menyampaikan bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah confidence, kepercayaan terhadap rupiah yang melorot yang ditunjukkan oleh kurs dolar yang terus meningkat; kepercayaan terhadap dunia perbankan sehingga banyak orang yang mengeluarkan depositonya atau memindahkannya ke bank lain yang lebih dipercaya atau dilarikan ke luar negeri. Adalagi kepercayaan terhadap dunia usaha kita dalam kemampuan mengembalikan pinjaman luar negeri. Nah, saya mengatakan (kepada Hanke) bahwa ada tiga macam masalah ketidakpercayaan di dalam perekonomian nasional. Lantas, kalau kita mengadopsi CBS, mana dari ketiga masalah ini yang dapat dijawab CBS? Sepanjang yang saya ketahui, CBS hanya mengatasi masalah rupiah saja. CBS hanya bisa diselenggarakan dengan membuat UU—yang pada pelaksanaannya akan meningkatkan nilai tukar rupiah, maka pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan? Saya kira itu tak bisa dijawab dengan CBS. Juga bagaimana dengan masalah pinjaman dunia usaha. Karena begitu diputuskan, CBS dilaksanakan dengan UU, akan kelihatan bahwa permintaan terhadap dolar jauh melebihi persediaan dolar yang kita punya. Karena itu, dalam masalah teknis kita harus memutuskan dulu hubungan one to one antara M0 (uang primer atau uang yang dicetak Bank Sentral ditambah rekening bank di Bank Indonesia—Red.); M1 (M0 ditambah giro—Red.); dan M2 (M1 ditambah deposito dan tabungan—Red.). Menurut saya, susah sekali karena pada bulan Januari itu deposito di masyarakat jumlahnya lebih dari Rp 300 triliun dan dalam sistem, kita memperbolehkan penukaran dolar kapan saja. Seandainya 50 persen saja yang melakukan (penukaran) pada kurs Rp 5.000 per dolar, itu berarti kita membutuhkan cadangan 30 miliar dolar. Padahal, kita membutuhkan cadangan untuk kebutuhan impor dan membayar pinjaman luar negeri. Cadangan kita tidak cukup.Tetapi ada hal lain yang tak saya sampaikan secara eksplisit. Ada ketakutan saya setiap kali kita menerapkan sesuatu yang membutuhkan kontrol administrasi dan expertise. Saya merasa was was. Misalnya, siapa yang berhak membeli dolar pada rate itu? Jadi, tidak benar tuduhan bahwa Gubernur BI tidak setuju dengan CBS disebabkan dengan penerapan CBS, maka menghilangkan peran Bank Sentral. Ini soal patriotisme saya. Kalau soal ini, saya masih yakin dengan pendapat saya tersebut.

Sampai sekarang?

Ya, saya kira saya tidak mengubah pendapat saya itu. Saya kurang percaya pada kemampuan kita untuk mengalokasikan cadangan devisa kita yang terbatas itu. Sementara itu, keberhasilan CBS yang digembar-gemborkan adalah penerapannya di Hong Kong. Padahal ada suatu elemen yang tidak kita miliki, yaitu tradisi kepatuhan terhadap aturan. Infrastruktur industri keuangan kita juga tak kuat. Jadi saya tidak semata-mata anti-CBS, tapi meragukan implementasinya. Menurut saya, sistem apa pun itu baik, asal persyaratannya dipenuhi.

Anda kan sejak dulu sudah mengatakan perlunya sektor perbankan diperbaiki?

Ya, selama menjadi Gubernur BI saya tidak pernah memberi izin baru untuk sebuah bank. Tapi, saya tak membayangkan bahwa yang disebut contagious itu begitu cepat terjadinya. Maka, saya pernah memberi perumpamaan bahwa krisis ini datangnya bagaikan tsunami. Terhadap datangnya arus pasang-surut, orang bisa mempersiapkan diri, tapi tak ada yang siap menghadapi tsunami. Itu pembelaan saya terhadap orang-orang yang mengkritik saya.

Tapi, dulu Anda dan para pejabat mengatakan fondasi kita kuat?

Saya kira omongan itu benar. Sampai saat itu, apa yang dikatakan sebagai fondasi ekonomi itu? Ditinjau dari ekonomi makro hal-hal yang fundamental itu, antara lain, pertumbuhan GDP, pertumbuhan ekspor, dan banyaknya cadangan. Tapi, saya berani bertaruh bahwa dulu tak pernah ada yang mengatakan bahwa sektor perbankan termasuk fundamental dalam ekonomi kita. Kalau Anda membaca berbagai tulisan Jeffrey Sach dan Radelet, salah satu yang mengkritik hanyalah Richard Cooper dengan mengatakan bahwa kekuatan sektor perbankan ini termasuk fundamental. Sekarang banyak tulisan atau studi yang sudah menyampaikan pemikiran itu, bahkan yang namanya International Financial Architecture saja sekarang mengatakan liberalisasi harus dilakukan kalau sudah ada supervisi yang kuat. Tapi itu semua sudah terlambat.

Jadi deregulasi paket Oktober 1988 itu yang salah?

Saya kira menyalah-nyalahkan juga tidak enak ya. Tapi, kalau tidak ada deregulasi Pakto 88 itu, mungkin keadaan kita sekarang tidak segawat ini. Saya kira, banyak orang yang mengatakan bahwa India tidak terserang (krisis ekonomi) karena sistemnya masih tertutup.

Belakangan ini rupiah tampaknya mulai stabil, berapa kurs rupiah yang ideal?

Agak sukar untuk meraba. Peter Drucker saja mengatakan telah terjadinya the uncoupling, terpisahnya antara sektor riil dan moneter. Dulu orang melihat moneter dari sudut perannya sebagai uang yang digunakan dalam perekonomian untuk investasi, transaksi produksi, dan sebagian untuk spekulasi. Jadi, moneter ada kaitan erat dengan sektor riil karena raison d'etre (alasan keberadaan) uang; karena sistem barter. Tapi, sejak tahun 1980-an keterkaitan ini makin lemah, karena uang menjadi komoditi. Kalau sekarang kita menjumlahkan semua pengeluaran untuk investasi dan seluruh transaksi di sektor riil, pasti jumlahnya jauh lebih kecil daripada uang yang beredar. Artinya, sebagian besar uang yang beredar itu tidak ada lagi kaitannya dengan sektor riil. Uang tidak digunakan untuk investasi atau transaksi produksi. Lha untuk apa? Ya, cari untung melalui spekulasi. Coba lihat dalam bisnis junk- bond (obligasi yang berisiko tinggi—Red.). Itu kan kinerja perusahaannya tetap saja, tapi kepemilikannya berubah-ubah dan harga sahamnya naik terus. Jadi, sektor riil tidak berkembang, sementara financial value-nya (nilai saham, surat utang,dan lain-lain) berkembang terus. Tiap hari ada triliunan uang yang beredar di dunia, padahal nilai transaksi barang dan jasa hanya ada sepersekiannya saja.

Tapi, dulu Anda dan para pejabat mengatakan krisis seperti di Meksiko tak akan terjadi di Indonesia karena kecilnya arus modal jangka pendek yang masuk ke Indonesia.

Sebetulnya, kami prihatin secara internal. Kami sudah membicarakannya, tapi belum mengambil kesimpulan dan tindakan, keadaan sudah berubah, karena datangnya seperti "tsunami". Padahal, kami sudah mendatangkan pakar dari berbagai penjuru dunia untuk membicarakan kasus Meksiko itu sejak 1996.

Apakah itu sebabnya Indonesia cukup dini meminta bantuan IMF?

Kami mengundang IMF secara dini untuk membangkitkan kepercayaan, terus mengumumkan jumlah bantuannya sebagai deterrent. Tapi rupanya kurang efektif. Dalam hal ini, IMF juga kurang konsisten. Harusnya uang segera dikucurkan untuk meyakinkan pasar, tapi setelah mengucurkan tiga miliar, uangnya lantas sulit keluar lagi. Padahal, untuk Korea, pengucuran dana itu begitu lancar.

Bagaimana sebenarnya keadaan BI sendiri pada awal krisis?

Dari awal saya mengatakan kalau ABRI back to basic dan NU kembali ke khitah, BI harus kembali kepada tiga bisnis intinya. Waktu saya masuk BI, masalah yang kita hadapi adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi, karena pada 1991 ada Gebrakan Sumarlin. Paket Mei 1993 dikeluarkan guna merangsang dunia perbankan untuk meningkatkan kucuran kreditnya. Pelajaran yang didapat (dari kebijakan ini) adalah bahwa menyuruh perbankan mengucurkan kredit itu, jauh lebih gampang dari meminta mereka mengeremnya. Pada waktu PakMei dikeluarkan, reaksinya cepat sekali. Pada akhir tahun, semua bank sudah meningkatkan kreditnya hingga kami menghadapi masalah overheat lagi. Waktu saya masuk BI, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai Rp 23,8 triliun dan suku bunga tinggi akibat gebrakan sebelumnya. Yang saya lakukan adalah mengurangi ekspos SBI, karena SBI merupakan beban bagi BI hingga jumlahnya pada akhir 1996 tinggal Rp 9 triliun. Sementara itu, dari segi cadangan devisa, kalau menggunakan standar sekarang nilainya US$ 13,5 miliar atau secara resmi waktu itu dikatakan US$ 11,5 miliar. Pada waktu permulaan krisis, cadangan devisa resmi saat itu U$ 22 miliar. Jadi, selama empat tahun terjadi pengurangan SBI, walaupun setelah krisis naik lagi menjadi Rp 12 triliun. Waktu saya meninggalkan BI, harga dolar sekitar Rp 11 ribu dan devisa sekitar US$ 16 miliar. Waktu kami meminta bantuan IMF, cadangan devisa kami masih US$ 21 miliar, sementara cadangan devisa Korea dan Thailand hampir habis. Waktu kebijakan melebarkan pita kurs rupiah saja, harian Financial Times menyebutkannya sebagai preemptive strike. Tapi, ternyata yang datang badai tsunami.

BI di bawah Anda dikritik mengucurkan KLBI pada bank-bank yang besar?

Salah satu kewajiban BI adalah sebagai lender of the last resort bagi bank-bank yang kesulitan likuiditas. Waktu itu yang kesulitan likuiditas karena diserang adalah Bank Danamon, maka kami bantu karena waktu itu Bank Danamon adalah bank yang sehat. Jadi, seperti BCA waktu diserang, itu kan sebenarnya dalam keadaan sehat. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) itu untuk mengatasi bank yang kesulitan likuiditas tapi bukan untuk membantu yang insolvent (tidak sanggup membayar kewajiban).

Ada isu KLBI itu bukan dipakai untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan didepositokan oleh pemilik bank?

Itu tidak masuk akal, karena bunga deposito itu lebih rendah daripada KLBI. Suku bunga KLBI itu tinggi karena dihitung dari suku bunga pasar uang yang kemudian ditambahkan biaya penalti.

Isu RMS (Radius-Moy-Sumarlin) juga nyaring terdengar saat Anda menjabat, apa soal ini mengganggu Anda?

Ya, karena isu ini ada terus dan persepsi soal itu jauh lebih besar daripada realitasnya. Karena ini soal persepsi, jadi susah untuk menanganinya. Persepsi, di dalam dunia yang tidak terlalu transparan, menjadi dominan. People are acting on perception (orang bertindak berdasarkan persepsi—Red.). Tapi, nurani saya jernih bahwa saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Yang menjadi hak saya saja tidak selalu saya gunakan, apalagi yang bukan hak saya.

Sekarang, apa rencana Anda setelah program di Harvard ini selesai?

Program ini akan selesai kira-kira setahun lagi. Setelah itu, saya belum tahu akan melakukan apa. Ya di sini juga menarik sih. Dulu waktu saya menjabat sebagai Menteri Muda Perdagangan, saya sering ke AS untuk berkampanye bahwa Indonesia tidak hanya Bali, wayang, dan Timor Timur. Pengetahuan orang-orang di sini tentang Indonesia kurang. Kalaupun yang tahu, biasanya yang tidak enak dari CNN atau The Washington Post. Dulu saya menarik investor swasta ke Indonesia dan ketika di BI saya membujuk mereka membeli bond yang kita jual. Sekarang ini saya ingin meminta mereka kembali.