Francisco da Costa Guterres
Staf pengajar pada Universitas Timor Timur dan anggota East Timor Study Group

Pernyataan Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengenai opsi untuk melepaskan Timor Timur (Tim-Tim) dari Indonesia, apabila tawaran status khusus dengan otonomi luas ditolak oleh rakyat Tim-Tim, mendapat reaksi keras dari masyarakat Tim-Tim. Ada yang menerimanya dengan sangat senang (terutama mereka yang prokemerdekaan) dan ada yang menanggapinya sangat hati-hati. Bagi orang Tim-Tim umumnya, opsi ini masih sangat samar-samar karena pemerintah Indonesia sepertinya memiliki agenda politik di balik opsi ini.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, saat ini rakyat sipil yang prointegrasi sedang dipersenjatai. Bahkan telah terjadi banyak bentrok fisik antara dua kubu yang berseteru (prointegrasi dan proreferendum). Jadi, apakah opsi ini hanya sebuah manufer politik atau kesungguhan Indonesia untuk mau menyelesaikan masalah Tim-Tim? Terlepas dari itu, opsi melepaskan Tim-Tim ini merupakan salah satu dari beberapa opsi yang ditawarkan (otonomi dan referendum) untuk penyelesaian masalah Tim-Tim. Pertanyaannya: manakah yang lebih realistis?

Opsi referendum sebagai salah satu alternatif untuk penyelesaian masalah Tim-Tim sebenarnya dimunculkan lagi oleh mereka (orang Tim-Tim) yang antiintegrasi. Mereka berpendapat bahwa referendum merupakan pilihan yang realistis karena melibatkan rakyat dalam menentukan masa depannya. Sedangkan pemerintah Indonesia dan sebagian orang Tim-Tim (prointegrasi) menolaknya. Menurut mereka, jika referendum dilakukan, di Tim-Tim akan terjadi perang lagi karena rakyat Tim-Tim belum siap untuk sebuah referendum.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan politik rakyat Tim-Tim, akan menjadi persoalan besar apabila referendum segera dilakukan. Kondisi dasar untuk pelaksanaan sebuah referendum?seperti adanya masyarakat yang demokratis (yang bisa menerima kekalahan)?belum terlihat di daerah ini. Yang ada justru polarisasi kelompok politik yang sangat besar. Masyarakat sudah terkotak dalam kelompok-kelompok kecil dengan prinsip-prinsip politik yang berbeda (dan tanpa toleransi).

Kasus pembunuhan di Zumalai (Suai) baru-baru ini, yang melibatkan kelompok prointegrasi dan proreferendum, menjadi bukti bahwa masyarakat Tim-Tim belum siap menerima kehadiran kelompok lain dengan prinsip politik yang berbeda. Jadi, apabila referendum akan dilaksanakan, perlu diciptakan kondisi dasar untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah lagi.

Opsi kedua yang selama ini dibicarakan adalah pemberian status khusus dengan otonomi luas. Indonesia, pada saat Habibie menjadi presiden, telah menawarkan sebuah otonomi dengan persyaratan sebagai penyelesaian akhir. Tim-Tim akan tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan sebuah status khusus. Tawaran ini ternyata ditolak oleh sebagian masyarakat Tim-Tim. Menurut kelompok masyarakat ini, tawaran ini merupakan usaha Indonesia untuk mengabaikan hak dasar rakyat Tim-Tim untuk penentuan nasib sendiri.

Di tengah pro dan kontra otonomi tawaran Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul dengan sebuah usul untuk penyelesaian masalah Tim-Tim (possible solution arrangement). Usul itu berupa otonomi tanpa prekondisi sebagaimana diusulkan Indonesia. Alternatif ini telah didiskusikan di Senior Official Meeting (SOM) dan tripartit dialog dan juga telah beberapa kali dikonsultasikan kepada rakyat Tim-Tim melalui wakil-wakilnya.

Ada satu elemen dasar yang diatur dalam usul otonomi ini, yaitu power sharing arrangement (pembagian kekuasaan). Dalam otonomi ini, Tim-Tim akan membagi kekuasaan dengan sebuah negara yang akan bertindak sebagai "wali" (pelindung). Negara pelindung ini akan menangani urusan luar negeri, pertahanan luar negeri (external defense) dan moneter. Sedangkan pemerintah Tim-Tim akan menangani urusan lain di luar tiga urusan itu. Namun masih ada sebagian orang Tim-Tim yang masih menolak tawaran ini. Walaupun demikian, diskusi-diskusi mengenai otonomi terus berlangsung, baik di Tim-Tim maupun di dunia internasional. Bahkan terakhir, Xanana Gusmao sendiri telah melunak sikapnya terhadap tawaran ini dengan menerima otonomi tawaran PBB ini.

Persoalannya, apakah otonomi ini adalah otonomi final sebagaimana diinginkan Indonesia atau otonomi transisi seperti dimaui Portugal. Bagi sebagian besar orang Tim-Tim, persoalan transisi atau final bukanlah masalah urgen untuk didiskusikan sekarang. Tapi yang penting adalah adanya sebuah pemerintahan otonomi yang akan menangani urusan pemerintahan di daerah ini sebagai usaha menciptakan prekondisi untuk dialog lanjutan tentang status final Tim-Tim.

Sedangkan opsi untuk melepaskan orang Tim-Tim merupakan opsi yang sebenarnya menimbulkan ketidakpastian bagi penyelesaian masalah Tim-Tim, karena telah membuat orang Tim-Tim semakin terkotak-kotak dalam prinsip politiknya. Sebab, opsi ini tidak menawarkan suatu konsep penyelesaian yang komprehensif. Indonesia tidak memberikan langkah-langkah yang konkret bagaimana melepas Tim-Tim. Justru sepertinya memberikan ultimatum kepada orang Tim-Tim untuk menerima tawaran otonomi final. Apalagi situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak rakyat sipil (prointegrasi) saat ini sedang dipersenjatai. Jadi, sangat mungkin akan terjadi bentrok fisik antara yang prointegrasi dan prokemerdekaan karena masing-masing telah memiliki senjata.

Hal ini diperparah dengan situasi Tim-Tim setelah reformasi, yang mengalami banyak kemunduran dalam soal hukum dan disiplin. Bahkan telah tumbuh budaya kekerasan, yang telah mengakibatkan munculnya pertikaian fisik di antara orang Tim-Tim yang berbeda aliran politik. Jadi, kalau Tim-Tim dilepas begitu saja tanpa konsep penyelesaian masalah, sangat mungkin akan terjadi lagi perang. Saat ini tiap kelompok cenderung memperkuat posisinya untuk menghadapi lawan politik dengan kekerasan sekalipun. Bahkan ada usaha-usaha untuk melumpuhkan lawan politik.

Dari ketiga opsi yang ada saat ini, yang perlu dilakukan oleh orang Tim-Tim adalah membahasnya secara mendalam. Perlu dicari opsi mana yang paling tepat untuk penyelesaian masalah Timor Timur tanpa melalui perang saudara.