PERSOALANNYA sederhana. Dua partai melakukan arak-arakan. Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP)—berjumlah sekitar dua ribu orang dalam konvoi sepeda motor—bertemu dengan massa PDI Perjuangan di perempatan Manding, Bantul, Yogyakarta. Kedua pihak bersitegang karena sama-sama ingin melalui jalan yang sama. Usaha dialog macet. Sejenak kemudian bentrokan terbuka pecah. Massa kocar-kacir. Kendaraan bermotor dari masing-masing kubu dirusak dan dibakar. Sabetan golok berseliweran. Akibatnya: 24 orang luka, enam sepeda motor hangus terbakar.

Bentrokan menyebar ke posko-posko PDI Perjuangan yang berada di daerah Cepit, Kecamatan Sewon, Bantul. Tiga posko diobrak-abrik massa dan enam sepeda motor lainnya juga dihanguskan. Sehari kemudian, kerusuhan meluas sampai ke Yogyakarta.

Peristiwa yang terjadi pertengahan Desember lalu itu hanya satu contoh, bagaimana sistem pemilu yang baru—yang memungkinan banyak partai berdiri dan bersaing secara terbuka—ternyata menyimpan bom waktu. Ketika lebih dari tiga dasawarsa kanal aspirasi masyarakat diperas hanya ke dalam tiga partai, keran partisipasi yang tiba-tiba dibuka luas ternyata tidak didukung oleh budaya menghargai perbedaan yang sehat. Akibatnya, ya, itu tadi, persaingan dijadikan sumber permusuhan.

Di mata Prof. Dr. Soetandyo Wignyosoebroto, sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, masyarakat tidak terbiasa membangun dan mengisi kekuasaan berdasar prinsip "memberi dan menerima". Di era perjuangan kemerdekaan, prinsip yang dipakai adalah "merdeka atau mati". Tahun 1965, pertarungan politik diwarnai oleh sikap "kawan atau lawan". Dan, setelah itu, politik seperti dimatikan rezim Orde Baru. "Pola pikir peserta pemilu masih seperti orang mau bertanding. Maunya menang, dan kalau kalah marah," kata Soetandyo.

Di luar itu semua, munculnya konflik juga banyak disebabkan karena pada era Orde baru masih ada pendukung partai yang semu. Mereka menjadikan partai lebih sebagai tempat untuk mencari makan. Kasus Bantul di atas membuktikannya.

Ketika Golkar masih berkuasa, preman-preman lokal banyak dimanfaatkan sebagai benteng pengaman partai kuning itu. Harap maklum, dengan kocek yang tebal, Golkar mampu merekrut banyak jagoan sebagai tameng. Di Yogyakarta, Satgas Golkar diberi nama Cakra. Namun setelah belakangan Golkar ribut-ribut, para preman itu kebingungan mencari tempat berlindung. Menurut Syarif Hidayat, Ketua Satgas PPP, preman itu kemudian berlindung ke barisan Jaket Merah. Syarif sendiri pekan lalu sempat didatangi "tentara" eks Cakra itu. Sebuah sabetan golok sempat mampir di kakinya. Untunglah, ia tidak luka sedikit pun karena, seperti diakuinya, ia sudah "diisi" agar kebal terhadap serangan mendadak seperti ini.

Meski demikian, soal hijrahnya preman Cakra ke PDI Perjuangan ditolak Katin Subiyantoro, salah seorang pengurus PDI Perjuangan Yogyakarta. "Mereka ada pemintaan, tapi karena mereka maunya langsung jadi satgas, ya, tidak bisa. Saya sendiri heran, tahu-tahu mereka kok sudah punya seragam satgas," ujar Katin. Sampai saat ini dilaporkan sudah ada 15 orang anggota Cakra yang berseragam merah.

Kesiapan tempur antarparpol ini bahkan telah memasuki babak yang mengerikan. Di daerah Kalibayem, Yogyakarta, disinyalir telah terjadi pemesanan seribu golok secara massal. Di Mangiran, provinsi yang sama, 200-300 pedang juga telah dipesan. Tidak jelas memang, siapa yang memesan. Tapi sas-sus yang beredar, senjata tajam itu dipesan beberapa parpol untuk mempertahankan diri.

Bukan itu saja, satgas parpol saat ini juga ramai-ramai ngelmu kebal. Caranya macam-macam. Menurut salah seorang Satgas PDI Perjuangan yang menolak menyebutkan nama, ia bersama beberapa teman sudah menelan 144 gotri (logam bulat yang biasa terdapat dalam as ban sepeda) bersama tiga teguk air. "Pil sakti" ini dipercaya bisa membuat badan sekebal mobil lapis baja. Ada satgas yang memilih makan telur mentah atau ketupat yang telah dibumbui aji-aji agar kuat menangkis sabetan pisau, golok, dan sejenisnya. Gawat!

Melihat gejala runyam itu, menurut Andi Malarangeng, anggota tim 11 yang akan menyeleksi partai-partai yang ikut pemilu, parpol harus diberi sanksi tegas jika tidak mampu mengendalikan massanya. Seperti kompetisi bola di Eropa, jika ada massa satu klub cari ribut, klub itu harus dihukum. Di Indonesia, sanksi itu harus ditimpakan kepada parpol. Tapi, apa bisa itu menghindari perang terbuka?

Arif Zulkifli, L.N. Idayanie (Yogyakarta), Jalil Hakim (Surabaya)