Tabungan haji dan biaya perjalanan haji (BPH) adalah dua istilah yang merujuk pada pengertian yang sama sekaligus berbeda. Pertama, keduanya menjelaskan ongkos yang diperlukan untuk naik haji ke Tanah Suci. Kedua, jika dua istilah—yang sama-sama berasal dari rumpun bahasa Melayu—itu diterjemahkan ke dalam urusan operasional perhajian bentuknya beralih menjadi uang berjuta-juta, bahkan miliaran rupiah.

Tabung haji adalah paket penyelenggaraan haji di Malaysia dengan ongkos antara M$ (ringgit Malaysia) 7.831 (pada kurs Rp 1.954 menjadi Rp 15.301.361) dan M$ 8. 211 (Rp 16.043.861) untuk BPH biasa. Sementara itu, di Indonesia, untuk kelas yang sama, seorang jamaah membayar Rp 20,5 juta. Jika perbedaan biaya itu dipukul rata pada angka Rp 4 juta, untuk 50 ribu jemaah misalnya, ada perbedaan ongkos sebesar Rp 200 miliar. Betapa fantastisnya angka itu mengingat, bahkan, setelah krisis ekonomi sekalipun, kuota haji Indonesia masih di atas 50 ribu orang.

Ibadah haji memang urusan rohani, sebuah pilgrimage, perjalanan ziarah yang insya Allah dapat lebih mendekatkan manusia kepada Tuhannya—sesuatu yang mestinya terlalu tinggi nilainya untuk diributkan dengan uang. Namun, ketika ongkos beribadah itu kian meningkat di Tanah Air, sedangkan para jiran dapat mengirimkan jemaahnya dengan ongkos yang lebih murah maka orang mau tak mau mulai membandingkan, mencari tahu, dan mereka-reka kenapa berhaji di Tanah Air bisa memakan biaya lebih mahal ketimbang para jiran dekat seperti Malaysia dan Australia.

Di Malaysia—jumlah umat Islam sekitar 14 juta jiwa dari 22 juta penduduk—niat berhaji diawali dengan tabung (tabungan) senilai sepuluh ringgit (M$ 1 = Rp 1.954). Uang tersebut disetorkan oleh calon jemaah kepada Tabung Haji, sebuah lembaga independen yang diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (setingkat Menteri Agama di Indonesia) dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Dana beku tersebut kemudian diputarkan ke dalam berbagai kelompok usaha yang menguntungkan. Duta Besar Malaysia, Datuk Zainal Abidin Alias, menjelaskan bahwa rakyat Malaysia yang hendak berhaji biasanya menabung dari awal tanpa ada batasan usia. Tabungan itu kemudian diputar untuk bisnis sehingga menghasilkan deviden yang dibagikan kepada jemaah setiap tahun antara 8 persen sampai 9 persen. "Ini tidak melanggar kaidah Islam sehingga umat merasa aman menabung di Tabung Haji," ujar Datuk Zainal kepada wartawan TEMPO, Dewi Rina Cahyani.

Paket ibadah yang dikhususkan bagi warga negara Malaysia ini tidak disubsidi pemerintah. Jika ada kekurangan ongkos, kekurangan itu akan dikonversi dari deviden dana tabungan. Seperti halnya di Indonesia, Malaysia pun mengenal paket-paket naik haji plus. Penyelenggaranya, pihak swasta, yang tak perlu menyetor "upeti" apa pun kepada Tabung Haji atau pemerintah. Syaratnya cuma satu: besar-kecilnya biaya harus sesuai betul dengan fasilitas yang diberikan. Ongkos haji plus dibuka dari harga M$ 8.950 (Rp 17.487.829) sampai dengan M$ 53.400 (Rp104. 340. 789). Bandingkan dengan Indonesia yang menetapkan harga pada US$ 5.000 (Rp 37.125.000) sampai dengan Rp 70.537.500 (US$ 9.500).

Ternyata, Malaysia bukan satu-satunya tetangga yang bisa menawarkan naik haji dengan biaya lebih murah (dibandingkan dengan Indonesia). Australia misalnya, menawarkan paket naik haji plus dengan tarif yang tak kalah menggiurkan: A$ 3.500. Dengan kurs Rp 5.300, biaya naik haji di Australia—embarkasi Sidney—hanya memakan ongkos Rp 18.550.000 (sekitar 2/3 dari ongkos haji biasa di Indonesia). Biaya tersebut diperlukan untuk tiket Sidney-Cengkareng-Jeddah-Cengkareng-Sidney ditambah dengan belanja akomodasi dan logistik—dengan standar BPH Plus—selama masa naik haji.

Di luar itu, CIDE (Center Islamic Dakwah Education) sebagai lembaga penyelenggara haji yang bertempat di Sidney masih memberikan bonus tambahan, dari Jeddah Anda boleh melepas rindu kepada sanak-saudara di Jakarta—sebelum kembali ke Sidney dengan tiket tersebut. Lembaga itu memang didirikan dan diselenggarakan orang Indonesia. Pesertanya pun mula-mula kebanyakan orang Indonesia yang kemudian berkembang untuk siapa saja. Pengelolaan biaya naik haji di kedua negara tersebut memperlihatkan betapa sebuah ongkos yang dihitung dengan jelas, efisien, dan transparan akan meringankan jemaah sekaligus menghemat dana ratusan miliar rupiah.

Berhaji wajib hanya bagi mereka yang mampu, tapi tetap saja sebuah ibadah rohaniah yang rindu ditunaikan oleh setiap umat Islam. Sayang, Tanah Suci tak bisa dicapai hanya dengan kesiapan iman dan mental. Kecukupan ekonomi menjadi syarat penting—sesuatu yang kian sulit ketika krisis melanda, lebih-lebih tatkala segala biaya dihitung dengan cara yang jauh dari efisien.