Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 22/XXIIIIIII/02 - 8 Maret 1999
   
Nasional

Irian, Setelah Tujuh Gunung Emas Dikuras

Setelah Tim-Tim dan Aceh, kini muncul tuntutan merdeka dari Irianjaya. Benarkah ini suara seluruh rakyat Irian?

Kekuasaan, seperti tercantum dalam kutipan di atas, menjadi poin penting bagi Irianjaya. Presiden Soekarno, diilhami ide pan-Indonesia milik Mohammad Yamin, yakin seratus persen bahwa Irian adalah wilayah Indonesia sejak zaman Majapahit. Penjajahan Belandalah yang membuat segalanya berantakan. ''Dus, yang harus kita kerjakan ialah menanam kekuasaan di daerah itu," kata Soekarno.

Maka, 19 Desember 1962, dimulailah Operasi Trikora untuk membebaskan Irian dari tangan Belanda. Sayang, rupanya hasil gemilang Trikora ternyata hanya di permukaan. Buktinya, gelombang tuntutan merdeka selalu timbul tenggelam. Puncaknya, pekan lalu, seratus orang asli Irian resmi menghadap Presiden Habibie di Istana Negara. Tuntutan mereka tegas: merdeka penuh. Tak ada tawar-menawar lagi. ''Ibarat ada tawaran juara satu, dua, dan tiga, teramat bodoh bila kami memilih juara tiga," kata Tom Beanal, Ketua Delegasi Masyarakat Irianjaya.

Memang, tuntutan merdeka penuh bukanlah suara bulat utusan yang terdiri atas 44 orang wakil 13 kabupaten dan 31 orang utusan provinsi itu. Sisanya, 25 orang, adalah wakil warga Irian perantauan di Jakarta, termasuk Yorrys Raweyai, Ketua Pemuda Pancasila. Raja Kaimana Kimusu, utusan suku Kaimana, misalnya, yakin banyak orang Irian yang ingin tetap bergabung dengan Indonesia dengan otonomi diperluas—atau, kalau perlu, dengan sistem negara federal.

Tapi tuntutan kemerdekaan juga bukan tanpa landasan. Sebelum berangkat ke Jakarta, utusan Timika telah menyebarkan 13.755 angket untuk menjaring pendapat. Hasilnya, hanya dua orang yang memilih otonomi luas dan tak ada yang memilih bentuk negara federasi. Mayoritas ingin merdeka penuh. Utusan Fakfak juga berbuat serupa. Dari 16 ribu angket yang disebar, hasilnya: seratus persen ingin merdeka. Mereka juga berkeras, sebenarnya bendera Papua Merdeka sudah berkibar 1 Desember 1961. ''Sehingga yang kami minta sebetulnya pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Irian," kata Tom, yang tahun 1997 maju ke pengadilan Louisiana, Amerika Serikat, melawan James Moffet, Presiden Direktur Freeport McMoran.

Presiden Habibie tak berkomentar banyak menanggapi permintaan merdeka ini. Dalam dialog dua setengah jam itu, Habibie mengabaikan teks pidato yang sudah disiapkan asistennya. ''Saya bukan robot yang bisa menyelesaikan berbagai masalah secara otomatis," kata Habibie. Tuntutan kemerdekaan memang sebuah hal yang prinsipiil. Karena itu, Habibie menyarankan agar semua utusan merenungkan soal ini dengan lebih mendalam.

Memang, bila dikaitkan dengan dua peristiwa mutakhir—opsi otonomi diperluas atau merdeka bagi Tim-Tim dan permintaan referendum dari Aceh—tuntutan merdeka Irian berkesan hanya ikut-ikutan. Tapi dugaan ini bisa meleset. Ternyata, selama 36 tahun, tuntutan merdeka tak pernah berhenti. Semakin lama, kata sebuah sumber, keinginan ini menguat seirama dengan kian seringnya tindak kekerasan dilakukan ABRI. Sesudah Soeharto lengser, tuntutan merdeka makin bergelora. Awal Juli tahun lalu, gelombang demonstrasi terjadi di Jayapura, Biak, dan Sorong. Bendera Papua Merdeka bergambar bintang kejora dikibarkan di sana-sini.

Puncaknya, 3 Juli 1998, Steven Suripati, mahasiswa Universitas Cenderawasih, tewas tertembak. Tim pencari fakta dari DPR dinilai tidak memuaskan. Rakyat marah dan demonstrasi terus berlanjut. Akhirnya, para pemuka masyarakat membentuk Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (Foreri) guna menggodok semua aspirasi masyarakat. Nah, permintaan dialog Foreri dengan Habibie sebenarnya sudah diajukan sejak akhir tahun lalu. Tapi, karena jadwal yang padat, dialog dengan Habibie baru terlaksana pekan lalu.

Hasil dialog dengan Habibie itu rencananya bakal diikuti dengan lokakarya, akhir Maret ini. Seminar akan mengkaji segala aspek tuntutan kemerdekaan. Selain pelanggaran hak asasi, persoalan ekonomi, misalnya tentang eksplorasi sumber alam, akan menjadi agenda yang dibahas habis-habisan. Pemerintah Indonesia, menurut Tom yang juga Kepala Suku Amungme itu, telah menipu rakyat Irian. ''Mereka ambil tujuh gunung emas kami. Di mana harta itu sekarang?" tanya Tom. Kalau tuduhan Tom benar, pertanyaan begini sungguh-sungguh sulit dijawab.

Mardiyah Chamim, Andari Karina (Jakarta), Kristian Ansaka (Jayapura)


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
22/XXXVII/21 - 27 Juli 2008

 

Berita lainnya

Pemerintah Diminta Naikkan Cukai Rokok - 25 Jul 2008 | 20:29 WIB
Trendi Berkampanye Secara Estafet - 25 Jul 2008 | 20:24 WIB
Kalla Minta Direksi Merpati Dirombak - 25 Jul 2008 | 19:34 WIB
Gusti Randa Batal jadi Calon Walikota Padang - 25 Jul 2008 | 19:25 WIB
Omset Bisnis 'Esek-esek 'di Internet US$ 3 Juta Per Detik - 25 Jul 2008 | 19:15 WIB
Listrik Byar-Pet Alat Penyimpanan Darah Gampang Rusak - 25 Jul 2008 | 19:07 WIB
Angkutan Berat Di Jawa Barat akan Ditertibkan - 25 Jul 2008 | 19:00 WIB
Ketokohan Soekarwo dan Gus Ipul, Pemicu Kemenangan Kar-Sa - 25 Jul 2008 | 18:59 WIB
Pemakaman di Hari Kelahiran - 25 Jul 2008 | 18:59 WIB
Duta Besar Inggris Lakukan Penghijauan di SMA Khadijah - 25 Jul 2008 | 18:43 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data