Kafiyeh, jenggot, dan suara yang lantang (dan kali ini pistol Beretta mungil itu tak tampak). Siapa lagi kalau bukan Yasser Arafat, pemimpin Palestina yang kini tengah sibuk berkeliling untuk mencari dukungan bagi kemerdekaan Palestina tanggal 4 Mei mendatang. Kamis pekan lalu, didampingi menteri-menterinya, Yasser Arafat mengadakan pembicaraan dengan Presiden Habibie selama 40 menit di ruang tunggu VIP Bandara Halim Perdanakusuma. "Presiden Arafat datang kemari untuk bertemu dengan Presiden Habibie dalam rangka konsultasi kemerdekaan kami pada 4 Mei nanti," kata Kepala Juru Runding Palestina, Said Arakkad. Tentu saja dukungan itu tak perlu diragukan karena, seperti dinyatakan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, telah lama Indonesia beserta negara-negara Nonblok lainnya sudah lebih dahulu mengakui negara Palestina.

Masalah yang akan muncul tampaknya adalah deklarasi yang direncanakan itu juga hampir bersamaan waktunya dengan pemilihan umum di Israel. Dan tampaknya jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terpental, kebijakan pemerintah koalisi akan sangat berpengaruh pada nasib Palestina.

Itulah agaknya yang mendorong Presiden Yasser Arafat untuk mengadakan perjalanan keliling untuk menyosialkan rencana kemerdekaan itu ke sejumlah negara, antara lain Rusia, Turki, Cina, Jepang, Indonesia, dan Vietnam.

Kemerdekaan Palestina ini sebenarnya sudah sesuai dengan isi perjanjian damai dengan Israel di Oslo pada 1994, yang memberikan status sementara berupa pemerintahan otonomi selama lima tahun. Pada waktu itu perjanjian perdamaian lahir lewat kebijakan moderat Partai Buruh Israel. Tapi, ketika Partai Likud menggantikan Partai Buruh di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan segala cara pemerintah Likud menghambat semua realisasi perjanjian damai. Pada dasarnya Partai Likud, yang berkoalisi dengan partai-partai kanan radikal, sangat menentang berdirinya negara Palestina merdeka. Bahkan perjanjian Wye River di Amerika Serikat pada Oktober 1998, yang diselenggarakan untuk merealisasi penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, sempat mengalami jalan buntu. Israel terus mempersulit penarikan pasukannya dari Jalur Gaza pada konferensi tingkat tinggi (KTT) di Kota Erez pada, Desember tahun lalu. Dalam KTT itu, Netanyahu, yang mendapat tekanan dari partai kanan radikal di Knesset (parlemen Israel), mementahkan perjanjian Wye River dengan cara memberi empat syarat tambahan, yaitu penyitaan senjata gelap yang beredar di wilayah Otoritas Palestina, pengurangan jumlah polisi Palestina, penghentian hasutan kekerasan, dan pembatalan niat mengumumkan kemerdekaan Palestina. Akibatnya Arafat meradang. "Israel selalu mencari alasan untuk tidak melaksanakan kesepakatan yang ada," ujar Arafat sebagaimana yang dikutip oleh Menteri Ali Alatas. Tak berlebihan jika Arafat semakin berseru untuk segera mengumumkan negara Palestina merdeka.

Konflik sengit Israel-Palestina mungkin akan pecah kembali karena Netanyahu tampak bersikukuh dengan pendiriannya dan Palestina tak hendak mundur dari keinginannya untuk mengumumkan kemerdekaan negara Palestina pada 4 Mei mendatang. Benjamin Netanyahu tetap bergeming dengan sikap kerasnya itu. Ia justru balik mengancam akan menganeksasi Jalur Gaza dan Tepi Barat jika Yasser Arafat berbuat nekat, sembari tetap memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Amerika Serikat, yang selalu mencomblangi perundingan Israel-Palestina, memang terus menekan Israel agar segera merealisasi penyerahan 13,1 persen wilayah Tepi Barat ke Palestina. Tapi di sisi lain pemerintah Clinton terus menekan Arafat agar tidak meneruskan niatnya mengumumkan kemerdekaan Palestina dengan Ibu Kota Yerusalem itu. Sikap pemerintahan Clinton setali tiga uang dengan sikap negara Barat pada umumnya. Ini pula sikap yang diperlihatkan pemerintah Jepang, yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Masahiko Komura ketika bertemu dengan Arafat di Tokyo, Kamis pekan lalu. Jepang berharap agar Arafat jangan dulu mengumumkan kemerdekaan Palestina pada 4 Mei mendatang, agar proses perdamaian tidak terganggu.

Dalam kebingungan Netanyahu menghadapi pemilihan umum yang akan berlangsung pada 17 Mei mendatang, Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright, yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ariel Sharon Jumat pekan lalu, memberi kesempatan untuk kesekian kalinya bagi Israel untuk menarik tentaranya dari daerah pendudukan.

Namun hingga saat ini belum ada tindakan yang berarti dari pemerintahan Benjamin Netanyahu. Bagi Netanyahu, konsesi yang lebih banyak bagi Palestina akan memperkecil kesempatan Netanyahu memenangkan pemilihan umum. Dengan menyetujui pemberian 13,1 persen wilayah Tepi Barat saja?sesuai dengan perjanjian Wye River?hal itu sudah membuat partai sayap kanan radikal Israel memaksa Netanyahu mempercepat pemilihan umum. Apalagi jika Netanyahu hanya berdiam diri mendengarkan pengumuman kemerdekaan Palestina. Bukan tak mungkin intifada akan bangkit lagi.

R. Fadjri dan IGG Maha Adi