DI INDONESIA, mengejar gelar MBA tampaknya seperti berlomba dalam acara kuis di layar kaca. Semakin mudah kuis, semakin banyak yang berminat. Kuis dapat diikuti tanpa persiapan, begitu pula kuliah MBA. Kalah dalam kuis tak jadi masalah, yang penting pesertanya tampil di televisi. Kuliah MBA begitu pula; kalau siswanya tak mampu, ya, jangan risau karena pasti akan mendapat ijazah.

Maka, jangan heran kalau di Jakarta?dalam beberapa tahun terakhir?bermunculan lembaga pendidikan yang dijejali peminat, tak peduli betapa buruk gedung kuliahnya atau bobrok sistem pengajarannya. Suasana berjejal umumnya bisa ditemukan pada penyelenggaraan program master of business administration (MBA), sebuah program pendidikan yang tetap marak kendati lulusannya tak diakui pemerintah.

American World University termasuk satu dari sejumlah "kampus" yang menawarkan program pascasarjana itu. Namanya memang gagah, tapi kampusnya payah. Gedungnya lebih mirip balai kursus karena mengambil tempat di sebuah ruko berukuran sekitar 3,5 meter x 5 meter, yang berlokasi di tepi sebuah gang sempit di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Kelas yang menempati lantai dua hanya dibatasi dengan sekat tripleks.

Pokoknya, semua serba sederhana, sedangkan program pendidikannya justru sangat disederhanakan. American World University merupakan cabang dari Jakarta Institute of Management Studies (JIMS) dan ber-"saudara kembar" dengan Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI), yang menjadi induk penyelenggara program pascasarjana itu. Hebatnya, meski dengan program pendidikan seperti itu, JIMS bisa membuka cabang dengan nama yang berbeda. Namanya Distance Learning Institute (DLI), yang, tak seperti American World University, ber-"kampus" di gedung mentereng: Jakarta Design Center, dan juga di sebuah kamar di Hotel Wisata.

Program pendidikan MBA dari JIMS ini memang disederhanakan karena murid dijamin bisa menggondol gelar idaman itu dalam waktu singkat. Ada dua program yang ditawarkan, yakni tatap muka penuh selama enam bulan dengan waktu kuliah dari satu hari hingga dua hari dalam sepekan. Waktu kuliah boleh dipilih sesuka hati, termasuk hari Minggu. Di samping itu, ada pula program jarak jauh yang bisa menjadi jalur bebas hambatan karena gelar bisa dibawa pulang dalam tempo empat bulan. Pada program ini, kuliah tutorial hanya berlangsung dalam sembilan hari, dan sisanya dilakukan dengan berkuliah lewat telepon.

Jelaslah, gelar pascasarjana ini sangat digampangkan, superkilat lagi. Bandingkan dengan pendidikan pascasarjana magister manajemen di Universitas Indonesia, yang harus ditempuh dalam waktu 18-24 bulan. Tak hanya kuliahnya yang berat dan memakan waktu, tapi biayanya juga besar. Mahasiswa yang mengikuti kuliah di American World University dan DLI cukup membayar sekitar Rp 2 juta?sudah termasuk biaya pendaftaran, modul, dan ijazah. Padahal, biaya program pascasarjana di Universitas Indonesia antara Rp 20 juta dan Rp 40 juta.

Kemudahan dan kemurahan itu membuat program ini dibanjiri peminat. Dalam waktu singkat, IPWI dan JIMS, yang berlokasi di gedung megah Adi Graha, Jakarta Selatan, telah berubah menjadi sebuah gurita bisnis dengan 100 cabang waralaba di 27 provinsi. Total mahasiswa yang telah diwisuda mencapai 20 ribu orang. Kini, sekitar 10 ribu orang?6.000 di antaranya di Jakarta?tercatat sebagai mahasiswa yang sedang memburu gelar asing itu. "Biasanya, lulusan IPWI yang memegang waralaba itu," ujar Bambang Tri Cahyono, Direktur JIMS dan IPWI.

Fenomena ini membingungkan Bambang Soehendro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Soalnya, pemerintah belum memberi lampu hijau untuk program MBA karena kurikulumnya tak sesuai dengan pendidikan nasional. Pemerintah hanya mengakui program magister manajemen. "Jadi, MBA tak bisa diselenggarakan di Indonesia," kata Bambang.

Dia mungkin lupa bahwa pemerintah tak mampu memberangus pelbagai kursus tersebut kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Soedarsono, pernah mengancam akan menutup penyelenggaraan pendidikan yang dianggap ilegal itu. Rencana membuat black list yang berisi nama-nama kampus tak berizin juga diurungkan. "Biarkan masyarakat sendiri yang menilai," ujar Bambang.

Menurut Benny Gunawan, dosen pascasarjana Universitas Satyagama, sikap pemerintah yang kurang tegas itu bisa merugikan masa depan pendidikan. Alasannya, kelak, masyarakat juga yang dirugikan bila gelar itu tak diakui pemerintah. Benny sendiri tidak menampik adanya kesulitan yang mungkin dihadapi pemerintah bila harus memberangus kampus seperti itu. "Sebab, ijazah itu dikeluarkan kampus prinsipal, bukan pemerintah."

Apa pun alasannya, bagi Thoby Mutis, adalah sangat tak masuk akal bila gelar pascasarjana bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. Tokoh Forum Komunikasi Program Pascasarjana Kopertis IV ini, sambil geleng-geleng kepala, bertanya, "Dengan waktu yang sangat singkat, bagaimana mutunya?" Nah, justru inilah, Pak, pertanyaan yang dari awal dianggap tak penting oleh para pencari, atau tepatnya "pembeli", gelar tersebut.

Ma'ruf Samudra, I G.G. Maha Adi, dan Nurur Rokhmah Bintari